Vaksinasi Covid-19 Lansia di Surabaya, Menkes: Sebanyak 38 Juta Akan Terima Vaksinasi Covid-19 Ditargetkan Akhir Bulan Juni 2021



SURABAYA - Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi, G. Sadikin. Sabtu (27/2/2021) pagi, melihat secara langsung proses Vaksinasi Covid-19, bagi para lansia di Surabaya, Jawa Timur.

Menteri Kesehatan tiba di surabaya didampingi oleh Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, bahwa vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi para lansia dilakukan hingga akhir bulan Juni 2021. Selain itu vaksin lansia ini untuk 38 juta jiwa se-Indonesia.

"Ada 38 juta yang ditargetkan menerima vaksin Covid-19 atau sebanyak 76 juta suntikan. Kami menargetkan akan tuntas pada akhir Juni 2021," kata Menkes, Sabtu (27/2/2021).

Menkes mengungkapkan dari 38 juta yang harus divaksin pada tahap kedua, sebanyak 21 juta penerima adalah lansia, dan 16 juta lainnya adalah pemberi pelayanan publik. 

"Targetnya akhir Juni, tapi masalahnya bukan targetnya kapan, tapi vaksinya yang terbatas, untuk itu harus dilakukan secara bertahap. Dalam pekan ini, baru 150 ribuan yang sudah divaksin," imbuhnya.

Vaksinasi kepada lansia, lanjut Budi, diprioritaskan karena mereka adalah orang-orang yang berisiko tinggi. Sebab jika terkena Covid, fatality rate-nya besar.

Pada kesempatan itu, Budi mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Samator Grup yang melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk para lansia yang ada di Surabaya.

"Kita terima kasih kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Pak Arif dari Samator, sudah menyumbangkan modal sosial mereka, mengumpulkan senior-senior mereka di Surabaya untuk bisa divaksiniasi," tambahnya.

"Semoga bisa dicontoh teman-teman di daerah lain yang memiliki resources dan memiliki akses mengajak teman-teman lansia ini untuk segera divaksin," pungkasnya.

Sementara itu salah satu lansia peserta vaksin, Liem Giok Tien (70) mengaku dirinya merasa lebih aman setelah mendapat vaksin.

"Saya lihat TV Pak Jokowi sampai berani vaksin. Dia contohkan ke rakyatnya. Kok kita gak berani. Jadi saya berani karena Pak Jokowi beri contoh," katanya. 

"Setelah divaksin saya merasa lebih nyaman dan aman karena dari awal saya memang niatkan berani vaksin," tutup Liem.
Share:

Panglima TNI dan Kapolri Bakar Semangat Satgas Nemangkawi


JAKARTA---
Panglima TNI Mareskal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pertemuan dengan Satuan Tugas (Satgas)
Nemangkawi dalam rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Papua. 

Kedua Jenderal ini saling bergantian memberikan motivasi, apresiasi dan membakar semangat para prajurit tersebut. 

Menurut Panglima TNi, titik keberhasilan dalam setiap tugas lapangan ialah kuatnya kerjasama antara TNI-Polri yakni dengan mensinergikan komunikasi dan kolaborasi yang dibarengi oleh evaluasi bersama setiap kegiatan yang telah dilakukan. 

"Pelaksanaan tugas tidak akan berhasil kalau tidak dilakukan bersama sama,yaitu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi kerjasama," kata Panglima TNI di hadapan personel TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi,Jumat (26/2/21). 

Sementara itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit menambahkan, soliditas TNI-Polri harus membatin dalam setiap personel di lapangan. 

Pasalnya keberhasilan dalam setiap operasi bukanlah milik satu dua orang ataupun institusi,melainkan milik bersama. 

Jenderal Polisi ini juga mengapresiasi kinerja Satgas yang telah ditorehkan selama menjalankan tugas memelihara keamanan Papua dari gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). 

"Banyak prestasi yang ditoreh oleh Satgas Nemangkawi dalam pelaksanaan tugas menangkap dan mengamankan pelaku, untuk itu saya apresiasi kepada seluruh personil operasi Nemangkawi," ujar Jenderal Polisi Sigit. 

Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengingatkan bahwa ancaman KKB meningkat akhir-akhir ini. 

Disamping itu, Jenderal Sigit juga mengharapkan personel Satgas turut mencermati isu-isu yang berkembang berkaitan dengan RUU Otsus. 

Adapun Otsus, menurut Jenderal Sigit merupakan cara Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua. 

"Waspadai kekuatan propaganda mereka, siapkan strategi menghadapinya.  Tanamkan kepada mereka bendera merah putih tetap berkibar," pungkas Kapolri. (NN95)
Share:

Ketua MPR RI Apresiasi dan Dukung Kapolda Jatim Berantas Mafia Tanah


JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dan mendukung langkah cepat Polda Jawa Timur membentuk Satgas Mafia tanah dibawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Nico Afinta dalam membantu warga menghadapi para mafia tanah. 

Salah satunya dengan membuka hotline melalui nomor telepon 0813-3623-1994 yang langsung terhubung ke Direktorat Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur. 

Dengan demikian masyarakat yang menghadapi persoalan tanah, bisa langsung mengadukannya melalui telepon. 

"Kapolda memastikan, setiap pengaduan akan langsung ditindaklanjuti Ditreskrimum Polda Jawa Timur, jadi masyarakat tak perlu repot lagi memperjuangkan hak dan keadilannya," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (26/2/21). 

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum & Keamanan ini menekankan, langkah Polda Jawa Timur tersebut sejalan dengan perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

"Kapolri juga telah memberikan perhatian khusus dalam memberantas mafia tanah," ujar Bambang Soesatyo. 

Salah satunya, lanjut Ketua MPR RI ini dengan membentuk  Satuan Tugas Anti Mafia Tanah, bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

"Siapapun bisa menjadi korban para mafia tanah,bahkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal saja beberapa waktu lalu turut menjadi korban,"tutur Bambang Soesatyo. 

Ketua MPR RI ini juga berpesan selain masyarakat harus waspada, Kepolisian juga harus menindak tegas para pelaku kejahatan mafia tanah tersebut,sehingga memberikan efek jera. 

Seperti diketahui, Kapolri telah menegaskan bahwa Polri harus membela hak Rakyat, mengembalikan hak rakyat serta menegakan hukum secara tegas. 

Kapolri juga telah mengintruksikan kepada Kapolda di seluruh Indonesia untuk membentuk satgas pemberantas mafia tanah dan menindak secara tegas para mafia tanah. 

Kapolri juga menegaskan agar penyidik tidak perlu ragu-ragu dalam mengusut tuntas masalah mafia tanah siapapun dalang dan bekingannya. 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memaparkan, berdasarkan laporan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), sejak tahun 2015-2019, sudah ada 9 ribu laporan yang mereka terima terkait masalah lahan. Sebanyak 50 persen diantaranya terkait mafia tanah. 

"Tanah adalah aset berharga yang dimiliki masyarakat, yang harus dilindungi oleh negara melalui BPN dan kepolisian. Jangan biarkan mafia tanah merampok hak rakyat," pungkas Bamsoet. (NN95)
Share:

Kapolri Minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terus Jaga Kondusifitas Papua


JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Papua. Dalam kesempatan itu keduanya memberikan pengarahan kepada personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas. 

Dalam arahannya, Sigit memberikan apresiasi atas kerja keras dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang telah maksimal dalam menjaga Kondusifitas di Tanah Cenderawasih. 

Oleh sebab itu, Sigit berharap seluruh personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua. Tak hanya itu, Sigit juga meminta agar mengawal keberlangsungan program vaksinasi Covid-19 dapat berjalan dengan tertib dan aman.

"Berharap selalu kuat dan sehat mengingat situasi yang dihadapi pandemi Covid-19 melanda di seluruh wilayah dan program yang lain seperti vaksinasi dan perbatasan," kata Sigit dalam pengarahannya di Papua, Jumat (26/2/2021).

Sejauh ini, kata Sigit, Papua sudah dalam keadaan kondusif. Menurutnya, hal itu tak lepas dari soliditas dan sinergitas TNI-Polri. 

"Sinergitas dan soliditas menjadi prioritas, faktanya di Papua sudah luar biasa," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Sigit menyebut, peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga diperlukan untuk melakukan pemahanan serta edukasi soal adanya wacana soal Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.

"Dinamika kedepan seperti UU Otsus yang akan direvisi untuk mensejahterakan rakyat Papua, dana Otsus dinaikkan. Teman-teman agar membantu dalam mensosialisasikan dan mengawasi dana Otsus tersebut, untuk percepatan peningkatan kesejahteraan," papar Sigit. 

Terakhir, Sigit juga memberikan pengarahan soal melakukan pengamanan tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang rencananya di gelar di Papua. 

"Rencana ada PON dan kebijakan pemekaran yang semuanya untuk kesejahteraan masyarakat," tutup Sigit. (NN95)
Share:

Tegas ke Pelanggar Prokes, Polri Ganjar Satpam BRI di Makassar Penghargaan



JAKARTA- Baharkam Mabes Polri melalui Kakorbinmas Polri memberikan penghargaan kepada Satuan Pengamanan (Satpam) yang bekerja di Bank BRI unit KCP Pasar Sentral Makassar, Sulawesi Selatan.


Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penghargaan diberikan kepada Satpam bernama Nasruddin karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan (prokes).


"Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan uang pembinaan. Polri mengapresiasi kinerja Satpam tersebut karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan," kata Argo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/2/2021).


Aksi Satpam bernama Nasruddin sempat viral di media sosial lantaran melarang sejumlah oknum LSM masuk ke kantor BRI Sentral Makassar. Oknum LSM tersebut marah-marah dan mengomeli Nasruddin.


Meskipun begitu, Nasruddin tetap tegas meminta oknum LSM untuk disiplin prokes. Usai viral, pihak oknum LSM tersebut meminta maaf atas kesalahannya karena tak patuhi prokes.


Permohonan maaf pun dilakukan usai proses mediasi yang dilakukan Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.


Atas permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah ini, Kakorbinmas Baharkam Polri Inspektur Jenderal Suwondo Nainggolan pun mengapresiasi.


"Kakorbinmas memberikan apresiasi terhadap hal ini karena masalah ini dapat dimusyawarahkan dan dimediasi oleh Kapolsek. Dan kepada pihak oknum LSM mengucapkan terima kasih karena telah legowo dan meminta maaf. Intinya kita harus mengedepankan mediasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah," katanya. (NN95)
Share:

Kapolda Jatim Berikan 250 Unit Sepeda Motor dan 2 Unit Ambulance Demi Menunjang Kinerja Bhabinkantibmas




SURABAYA, Demi menunjang kinerja Babinkantibmas jajaran Polda Jawa Timur. Jum'at (26/2/2021) pagi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, serta Pejabat Utama (PJU) Polda Jawa Timur. Memberikan bantuan sarana dan prasarana, kendaraan roda dua sebanyak 250 unit dan kendaraan roda empat (mobil ambulance) sebanyak dua unit.

Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta dalam sambutannya, bahwa kendaraan yang diperlukan oleh satuan kerja (satker) khususnya yakni, Binmas dan Biddokkes dalam rangka meminjam dan melaksanakan program presisi Kapolri.

Kapolda berpesan kepada anggota yang mendapatkan kendaraan dinas untuk menggunakan sebaik baiknya dan dirawat sebaik baiknya. Sehingga dalam melaksanakan tugas pokok khususnya program Kapolri di presisi bisa berjalan dengan baik.

"Hari ini saya mendistribusikan 250 unit kendaraan roda dua dan dua unit roda empat (ambulance) ke Babinkantibmas. Saya berharap, dengan sarana dan prasarana yang kita berikan ini bisa menunjang kinerja anggota di lapangan," ucap Kapolda Jatim, Jumat (26/2/2021) pagi.

Ditambahkan Kapolda, seluruh anggota Polri harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, saat ini di Indonesia khususnya di Jatim sedang menghadapi Covid-19 dan melaksanakan Vaksinasi, selain itu juga melakukan program-program pembaruan Kapolri.

"Kita mendukung program 100 hari kerja kapolri, serta melakukan program pembaruan kapolri," tambahnya.

Meningkatkan komunikasi didalam organisasi, perubahan yang terjadi membutuhkan komunikasi yang lebih sering sehingga pemahaman dari Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek sampai ke Babinkantibmas bisa seiring sejalan dalam mewujudkan program presisi tersebut.

Kapolda Jatim bersama Wakapolda Jatim usai menyerahkan secara langsung kendaraan dinas bagi anggota jajaran. Juga melakukan pengecekan kendaraan, selain itu menanyakan kesiapan anggota demi menjalankan tugas untuk masyarakat. (NN95)
Share:

Forkopimda Jatim Silaturahmi dan Takziayah ke Pondok Pesantren Annidhomiya, Pamekasan




PAMEKASAN, Forkopimda Jawa Timur Gubernur Jawa Timur Khofirah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Pangkoarmada II Laksda TNI I.N.G Sudihartawan dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, Kamis (25/2/2021), Silaturahmi sekaligus Takziyah serta mengucapkan bela sungkawa atas musibah Bukit setinggi 70 meter di dekat Pondok Pesantren Annidhomiyah di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan longsor dan menimpa asrama santriwati.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur, didampingi Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada II dan Kapolda Jatim menyebutkan, bahwa sangat prihatin dan berduka atas peristiwa yang menimpa tanah longsor di Pondok Pesantren (Ponpes) yang mengakibatkan 5 (lima) Santriwati meninggal dunia karena tertimpa tebing yang longsor.

Dari peristiwa ini, setidaknya ada 3 (Tiga) kamar yang tertimpa longsor, sehingga menyebabkan 5 (Lima) santriwati meninggal dunia, 2 (Dua) santriwati masih dirawat di Rumah Sakit.

"Saya (Gubernur Jatim) bersama Pangdam V Brawijaya, Pangkoarmada II dan Kapolda Jatim, mengucapkan bela sungkawa sedalam dalamnya, atas musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Annidhomiyah. Yang menyebabkan duka mendalam," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Kamis (25/2/2021) sore.

Selain mengucapkan bela sungkawa, Forkopimda Jatim, juga memberi bantuan.

Diberitakan sebelumnya, Bukit setinggi 70 meter di dekat Pondok Pesantren Annidhomiyah di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Pada hari Rabu (24/2/2021) dini hari lalu terjadi longsor.

Peristiwa ini menyebabkan 5 (Lima) santriwati meninggal dunia. Dua diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit. Peristiwa ini terjadi, saat hujan lebat terjadi di Dusun Jepun, Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.

Berikut identitas 5 santriwati yang meninggal dunia akibat timbunan longsor:

1. Rubiatul Adhawia (14 asal Desa Poreh , Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
2. Siti Khomariyah (16) asal Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.
3. Santi (14) asal Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.
4. Nur Aziza (13) asal Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember
5. Nabila (12) asal Desa Sempong Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep (NN95)
Share:

Kadiv Humas Polri Beberkan Kinerja Virtual Police



JAKARTA-- Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berupaya memantapkan kinerjanya dalam memelihara Kamtibmas. 

Hal ini sesuai dengan 16 program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nomor lima yakni pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas. 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono kepada wartawan mengatakan Virtual Police hadir sebagai bagian dari pemeliharaan Kamtibmas khususnya di ruang digital agar bersih, sehat dan produktif. 

Menurut Irjen Raden Argo, Virtual Police juga merupakan kegiatan Kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang opini atau konten yang dianggap berpotensi melanggar tindak pidana. 

"Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus," kata Raden Argo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2). 

Perwira tinggi Polisi kelahiran Sleman Yogyakarta ini menjelaskan bagaimana Virtual Police ini menjalankan tugasnya yaitu peringatan Virtual Police kepada akun yang dianggap melanggar tidak subjektif melainkan lewat kajian mendalam bersama para ahli. 

Adapun prosesnya ialah, ketika di suatu akun ditemukan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana. Kemudian petugas menscreen shoot unggahan itu untuk dikonsulrtasikan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, bahasa dan ITE. 

"Apabila ahli menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran pidana baik penghinaan atau sebagainya maka kemudian diajukan ke Direktur Siber atau pejabat yang ditunjuk di Siber memberikan pengesahan kemudian Virtual Police Alert Peringatan dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi," jelas Raden Argo. 

Peringatan dikirimkan melalui Direct Message atau DM. Tujuannya, ungkap Argo, pihak kepolisian tidak ingin pengguna media sosial tersebut merasa terhina dengan peringatan yang diberikan oleh pihak kepolisian melalui Virtual Police. 

"Diharapkan dengan adanya Virtual Police dapat mengurangi hoax atau post truth yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat terkoreksi, apabila membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor,"tambah Raden Argo. 

Disisi lain, Raden Argo menepis kekhawatiran beberapa pihak dengan adanya Virtual Police mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital. 

"Polri tidak mengekang ataupun membatasi masyarakat dalam berpendapat namun Polri berupaya untuk mengedukasi apabila melanggar pidana, Sampai saat ini ada 4 akun yang sudah diberikan peringatan melalui Virtual Police," pungkas Raden Argo.(NN95)
Share:

Dilantik Kapolri Jadi Kabaintelkam, Putra Papua Irjen Paulus Waterpauw Resmi Naik Bintang Tiga


Jakarta— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Paulus Waterpauw sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Dengan begitu, putra asal Papua ini resmi menyandang bintang tiga pangkat Komisaris Jenderal alias Komjen. 

Saat dilantik, Kapolri pun memimpin untuk mengucapkan janji dan sumpah ke Kabareskrim serta pejabat utama Mabes Polri lainnya dalam Upacara Sertijab ini.
"Bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan," kata Kapolri yang diikuti oleh seluruh pejabat utama Mabes Polri, Rabu (24/2/2021). 

Upacara Sertijab ini sesuai dengan Surat Telegram Rahasi (STR) bernomor ST/318/III/KEP./2021 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan tanggal 18 Februari 2021 atas nama Kapolri.

Selain Kabaintelkam, Kapolri juga melantik Kabaharkam dan Kalemdiklat. Sementara jabatan Kapolda dan Wakapolda nantinya dilaksanakan pada pekan depan (NN95)
Share:

Dikunjungi Sandiaga, Kapolri Bahas Penguatan 5 Destinasi Super Prioritas



Jakarta—Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pertemuanya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membahas bagaimana menguatkan kembali lima destinasi super prioritas yang ada di Indonesia usai terdampak pandemi Covid-19 ini. Saat ini terdapat 34 juta masyarakat yang bergantung kepada sektor pariwisata. 

“Tadi kita berdiskusi untuk mensinergikan terkait program-program yang bisa kita lakukan untuk percepatan dan penguatan terhadap lima destinasi super prioritas,” kata Kapolri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2). 

Tidak hanya lima destinasi prioritas, sambung Kapolri, ia juga meminta agar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut memberikan perhatian destinasi yang selama ini menjadi tulang punggung yakni Bali serta tempat pariwisata lainya. 

“Tentunya sejalan dengan 5 destinasi prioritas,” tandas Kapolri. 

Listyo Sigit menyampaikan, bahwa jajaranya telah melakukan pengecekan ke semua tempat wisata dalam pelaksanaan PPKM mikro. Menurut Listyo, guna meyakinkan turis asing maupun lokal bahwa daerah wisata Indonesia telah aman yakni dengan memastikan penegakan protokol kesehatan telah dijalankan. 

Pemberlakuan 3T dan 3M disetiap pintu masuk dan hotel juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan turis untuk berwisata ke Indonesia. 

“Kita melihat perkembangan cukup positif di beberapa wilayah yang kita kunjungi seperti Jogja Bali dan beberapa tim yang berkunjung ke tempat lain,” 

Sementara itu, Sandiaga Uno menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang telah berkolaborasi dengan baik dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk sama-sama menbangkitkan dan memulihkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. 

“Kami dari Kemenparekraf sangat berterima kasih pada Kapolri dan jajarannya yang selama ini berjalan dengan kolaborasi yang baik pak,” tandas Sandi (NN95)
Share:

Polisi Dan Kiai Gelar Vaksinasi, Tingkatkan Herd Immunity Di Jawa Timur



Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur menggelar Vaksinasi kepada anggota dan Aparatur Sipil Negara (ASN), dari seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Polda Jatim. Pada Rabi pagi (24/2/2021), yang bertempat di Gedung Mahameru Mapolda Jatim.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, dan Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, bersama Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko dan Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim lainnya, melakukan pemantauan langsung dan pengecekan anggota yang melakukan vaksinasi.

Sebanyak 600 anggota dan ASN dibagi menjadi dua gelombang, untuk gelombang pertama dilakukan pukul 08.00 sampai 10.00 WIB, sedangkan untuk gelombang kedua dilakukan pukul 10.00 sampai 12.00 WIB, masing-masing gelombang di ikuti sebanyak 300 personil. 

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, ada sebanya 40.282 orang dari seluruh anggota di Jawa Timur, dan menerima Vaksin sebanyak 800. Hari ini 600 vaksin digunakan, dan untuk yang 200 vaksin sudah digunakan kemarin. 

"Kami menerima 800 vaksin yang hari ini sudah di buka 600, yang kemari sudah dilaksanakan 200. kami juga menyiapkan vaksinator 1.824 anggota, dokter, perawat, bidan, sudah ada 770 yang bersertifikat, kemudian kami siapkan 422 yang sudah di latih, sehingga ada 1.200 siap menjadi vaksinator untuk membantu pemerintah dalam memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat," jelasnya. 

Selanjutnya untuk nakes sendiri, dari seluruh jajaran Polda Jatim sebanyak 4.211. Kapolda Jatim menghimbau untuk seluruh tenaga kesehatan Polri untuk mendukung program pemerintah. 

"Kita ketahui bersama, vaksin ini juga diberikan kepada orang tua, kepada teman-teman wartawan, dan lainnya. Kami dari Polri siap mendukung untuk memberikan tenaga vaksinator supaya bisa berjalan dengan baik dan herd immunity bisa timbul di seluruh Jawa timur," Tegasnya Irjen Pol Nico Afinta dihadapan Awak Media. 

Selain di Mapolda Jatim, pelaksanaan vaksinasi juga dilakukan di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, kepada 98 kiai/ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama, pada Selasa (23/02) siang, di Kantor PWNU Jawa Timur Jl. Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya. 

Kiai pertama yang divaksin adalah KH Anwar Manshur (Rais Syuriah PWNU Jawa Timur), kemudian KH Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jawa Timur), dilanjutkan dengan kiai-kiai lainnya.

Ketua PWNU Jawa Timur menyatakan, ini merupakan upaya wajib yang dilakukan untuk membantu mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. “Ini sebagai ikhtiar zahir yang wajib dilakukan, meskipun takdir semuanya dari Allah SWT. Yang jelas vaksin ini halal dan maslahah untuk kita semua,” kata Kiai Marzuqi, sapaan akrabnya (NN95)
Share:

Kapolda Jatim Rumuskan Perangi Hoax, Sebelum Masuk Ranah Pidana


SURABAYA - Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta dan Pejabat Utama Polda Jatim menerima audensi dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), pada Selasa siang (23/2/2021) di Selasar Gedung Tribrata Polda Jatim. 

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta berharap ke depan ada sebuah badan yang fokus untuk penanganan Berita Hoax. Amsi bisa menjadi bagian Kriminal Justice Sistem di dalamnya. 

"Saya berkeinginan nanti AMSI menjadi bagian dari pembentukan badan yang menjadi Kriminal Justice Sistem-nya kita sehingga tidak setiap Berita Hoax itu di proses pidana," ucapnya. 

Lebih lanjut, Kapolda Jatim menjelaskan jika terkait dengan pemberitaan, ada pengkajian terlebih dahulu, ada pembelajaran, edukasi, dan regulasi yang harus disampaikan. 

Kalau memang Ultimum remedium, dan benar-benar terkait dengan pemberitaan, maka pidana adalah sarana terakhir sebelum semua sistem berjalan. 

"Setelah pertemuan ini saya minta ada rapat dengan temen-temen AMSI, PWI, asosiasi penyelenggara jasa telekomunikasi, untuk membuat rumusan pembentukan badan, untuk menyaring, dan meneliti, agar berita hoax itu tidak masuk ke ranah pidana terlebih dahulu," tambah Kapolda Jatim. 

Menurut Kapolda Jatim badan ini perlu di bentuk kemudian regulasinya bisa di atur pembentukannya oleh kepala daerah. 

Pemerintah daerah mempunyai struktur bagian humas, jadi undang-undang Pers ada, undang-undang IT ada. Serta ada juga landasan yuridis, ada badan yang bisa di bentuk menurut Gubernur atau keputusan Forkopimda. Nanti AMSI menjadi bagian di dalamnya, baru nnati cara bekerjanya," Imbuhnya Irjen Pol Nico Afinta. 

Sementara, ketua AMSI Jatim, Arief Rahman menyambut baik atas gagasan Kapolda Jatim, pasalnya AMSI sendiri dibentuk, berangkat dari perlawanan Hoax, dan tentunya yang terpenting adalah membangun profesionalitas, serta kredibilitas media. 

"Saya tentu senang sekali dan berterimakasih, ini merupakan kehotmatan bagi kami. AMSI memang berangkat dari perang melawan hoax sejak awal itu, dan tentu yang juga sangat penting adalah, membangun profesionalitas dan kredibilitas media, semangat berdirinya AMSI adalah untuk itu," Paparnya Ketua AMSI Jatim. 

"Kami kesini tujuannya salah satunya adalah untuk itu sebenarnya, dan kami ingin mengajak Forkopimda bersama-sama memerangi hoax, dan penandatangan MoU, bersinergi bersama-samabmemerangi hoax," Imbuh Arief Rahman. (NN95)
Share:

Kapolda Jatim Gandeng PWI Perangi Berita Hoax di Wilayah Jatim



SURABAYA, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim, serta Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Selasa (23/2/2021) siang, menerima audiensi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, di Gedung Lobby Tribrata, lantai 2 Mapolda Jatim.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta usai menggelar audiensi bersama dengan PWI Jatim menyebutkan, bahwa pihaknya mengajak PWI Jatim, bersama-sama memerangi berita tidak benar (Hoax) d

Selain itu, jika memang perlu dibentuk suatu badan, nantinya didalamnya bisa diisi dari beberapa unsur diantaranya, Pemerintah, Kepolisian, Pakar hingga Asosiasi Cyber. Sehingga kedepan dalam penanganan berita hoax, ada aturan hukum yang berlaku.

PWI sendiri menjadi bagian penting didalam menangkal berita hoax yang ada di Jatim. Sehingga kedepan PWI bisa menilai apakah berita itu masuk unsur hoax atau bukan.

"Berita hoax ini berbahaya jika dikonsumsi oleh publik, sehingga kami Polri bekerjasama dengan PWI Jatim, akan memerangi serta menangkal berita hoax yang ada di Jatim," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Selasa (23/2/2021) siang.

Sementara itu Irjen Nico menambahkan, bahwa terkait dengan penanganan Covid-19 di wilayah Jatim. Sejak adanya PPKM tahap satu maupun tahap dua, hingga PPKM Mikro tahap pertama dan akan diperpanjang hingga bulan Maret 2021 mendatang, hal ini dapat mengantisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah Jawa Timur.

"Penanganan Covid-19 dengan penerapan PPKM sangat efektif mengurangi penyebaran Covid-19," jelas Kapolda.

Sementara itu ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Jatim, Ainur Rohim menyatakan, bahwa PWI Jatim sangat mendukung langkah Kapolda Jatim menangkal berita hoax di wilayah Jawa Timur.

Selain itu, PWI sendiri untuk menangkal berita hoax, kedepan akan memberikan sosialisasi kepada pelajar SMA sederajat agar mereka memahami tentang berita hoax.

"Kami sangat mendukung langkah Bapak Kapolda untuk menangkal berita hoax di Jatim. Selain itu, PWI sendiri berencana akan melakukan sosialisasi kepada pelajar SMA di Jatim agar mengerti serta memahami berita hoax," pungkasnya. (NN95)
Share:
Anggota Polri di Polrestabes/ta Jajaran Polda Jatim, Hari Ini Serentak Menerima Vaksinasi Covid-19



SURABAYA, Dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19 di Jawa Timur, serta membantu Pemerintah dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur.

Anggota Polri jajaran Polda Jawa Timur, hari ini seluruh Polrestabes/ta, melaksanakan Vaksinasi Covid-19. Hal ini memang perlu dilakukan, karena polri sebagai garda terdepan dalam menghadapi Covid-19.

"Dalam upaya mendukung langkah pemerintah serta mengantisipasi penyebaran Covid-19. Seluruh anggota Polrestabes/ta jajaran hari ini melaksanakan Vaksinasi Covid-19," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, (23/2/2021) siang.

Vaksinasi bagi seluruh anggota polri jajaran Polda Jatim, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, usai melaksanakan Vaksinasi dosis kedua di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada tanggal 19 Februari 2021 lalu.

Kapolda Jatim menyebut, setelah Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur (Forkopimda) Jatim menerima vaksin Covid-19. Vaksinasi berikutnya di fokuskan bagi anggota Polri di Jatim, tenaga kesehatan (nakes) di Polda Jatim.

"Vaksinasi hari ini mulai dilaksakan bagi seluruh anggota Polri di masing-masing Polres/ta jajaran Polda Jatim. Besok, vaksinasi juga dilakukan bagi seluruh anggota di Mapolda Jatim," kata Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, Selasa (23/2/2021) siang.

Sementara itu pada saat Kapolda Jatim sudah menerima Vaksinasi Covid-19 dosis kedua di Gedung negara grahadi surabaya, pada 19 Februari 2021, Kapolda Jatim menyampaikan, tidak ada efek samping usai menjalani vaksinasi Covid-19, semua aman.

"Vaksinasi Covid-19 ini aman, dan tidak ada efek samping setelah disuntik vaksin. Saya sendiri sudah melakukan dosis tahap kedua dan Alhamdulillah aman," jelas Kapolda. (Nn95)
Share:
Kasus IRT Lempar Pabrik Rokok, Polri: Sudah Dimediasi 9 Kali Tapi Gagal



JAKARTA- Kasus pelemparan gudang rokok yang dilakukan 4 ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai polemik. Banyak pihak yang menyayangkan penahanan yang dilakukan terhadap 4 IRT. Bahkan, dua balita ikut ditahan lantaran masih membutuhkan ASI oleh ibunya.


Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihak Polri melalui Kapolres Lombok Tengah telah melakukan upaya mediasi sebanyak 9 kali. Namun, mediasi tersebut tidak berhasil.


"Telah dilakukan mediasi sebanyak 9 kali oleh Kapolres Lombok Tengah namun tidak berhasil," kata Argo di Jakarta, (23/2/2021).


Menurut Argo, berkas perkara kasus tersebut sudah lengkap atau P21 tanggal 3 Februari 2021. Kemudian tanggal 16 Februari 2021 dilakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan. "Selama proses penyidikan para tersangka tidak ditahan," ungkap Argo. 


Argo mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kajari dan Ketua PN Lombok Tengah untuk melakukan sidang secara virtual dan kelanjutan vonis sidang ke depan.


Terkait kronologis peristiwa ini, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menjelaskan, pada 1 Agustus 2020, diperoleh informasi adanya penolakan Warga Dusun Eat Nyiur Desa Wajageseng terkait penolakan beroperasinya UD. Mawar Putra karena dianggap aroma bahan kimia yang digunakan sangat menyengat, sehingga berpotensi menimbulkan sesak nafas, batuk dan penyakit lainnya yang membahayakan kesehatan warga.


Tanggal Agustus 2020 Pukul 09.00 WITA,  telah berlangsung mediasi antara warga Dusun Eyat Nyiur dengan pimpinan UD Mawar Putra atas nama Suardi. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak UD Mawar Putra bersedia mengobati warga yang diduga sakit akibat bau zat kimia tersebut.


Kemudian, tanggal 10 Agustus 2020, pihak UD Mawar Putra membuat surat pengaduan ke Polsek Kopang tentang dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yaitu dilemparinya atap rumah pimpinan UD Mawar Putra, Suardi oleh Rahmatullah. Dengan adanya surat pengaduan tersebut, surat pernyataan perdamaian yang sudah disepakati dibatalkan.


Pada tanggal 8 September 2020 Pukul 09.00 WITA, telah berlangsung hearing di Kantor DPRD Kabupaten Loteng. Warga meminta agar UD Mawar Putra ditutup karena menyebabkan polusi udara dan terganggunya kesehatan warga Dusun Eyat Nyiur.


Selanjutnya, pada 10 September 2020 Pukul 10.00 WITA, telah dilakukan hearing lanjutan di kantor DPRD Kabupaten Loteng membahas legalitas/izin yang dimiliki oleh UD Mawar Putra. Selanjutnya pihak DPRD Kabupaten Loteng, LSM Lira, dan Kades Wajageseng turun melakukan pengecekan ke lokasi UD Mawar Putra, namun tidak ditemukan aktivitas produksi rokok serta bau/aroma yang mengganggu.


Pada tanggal 16 September 2020 Pukul 14.00 WITA, telah beredar video dari salah seorang Warga Dusun Eyat Nyiur atas nama Nurul hidayah melalui saluran Youtube dan Facebook berisikan permintaan tolong kepada Presiden RI agar perusahaan UD Mawar Putra segera ditutup karena mengancam kesehatan warga.


"30 September 2020 Pukul 10.00 WITA, telah berlangsung pertemuan antara Komisi II DPRD Kabupaten Loteng, Camat Kopang dan Kades Wajageseng guna membahas permasalahan yang terjadi. Komisi II DPRD Kabupaten Loteng meminta untuk segera dilakukan mediasi kembali," ujarnya.


Pada tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA, dilakukan audiensi dari LSM Lira dengan Pemerintah Desa Wajageseng agar Perusahaan UD. Mawar Putra dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Kemudian tanggal 8 Oktober 2020, LSM Lira dan Warga Desa Wajageseng meminta kades untuk menutup/memindahkan lokasi UD. Mawar Putra dan apabila tidak dipenuhi akan diadakan aksi unras.


"11 Oktober 2020 Pukul 17.25 WITA, telah dilaksanakan mediasi di Polsek Kopang dan tidak menghasilkan kesepakatan. Dan selanjutnya tokoh masyarakat atas nama Dilman berkunjung ke Polsek Kopang dan menyampaikan bahwa Warga Desa Wajageseng bersedia menghentikan permasalahan tersebut apabila Suardi mencabut laporannya," ucapnya.


Proses mediasi pun dilakukan kembali di tingkat Polres. Namun lagi-lagi tidak menemukan jalan tengah. Adapun total mediasi yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian sebanyak 9 kali.


Usai gagal mediasi, terjadi aksi pelemparan batu terhadal atap gudang UD Mawar Putra, sehingga membuat para pekerja takut dan menghentikan aktivitas pekerjaan. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polres Lombok Tengah.


Pihak Suardi membuat laporan polisi ke Polres Lombok Tengah. Berkas perkara pun saat ini sudah lengkap, namun terhadap terlapor tidak dilakukan penangkapan dan penahanan. (NN95)
Share:

Kapolri Keluarkan Surat Edaran Penanganan Kasus UU ITE, Ini Isinya



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021.

Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

"Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Kapolri dalam Surat Edaran tersebut.

Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaskud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik Polri pun diminta memedomani hal-hal sebagai berikut:

a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya

b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber

d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil

e. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

i. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali

j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan

k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

"Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri," ujar Kapolri dalam Surat Edaran. (NN95)
Share:

Terkait Penanganan Kasus UU ITE,Kapolri Terbitkan Surat Edaran


JAKARTA - Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif,Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika. 

Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 dan ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat,19 Februari 2021 yang lalu. 

Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. 

Kapolri meminta kepada seluruh anggota Polri untuk berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. 

Sementara dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif. 

Hal ini diharapkan dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif. 

Pada surat edaran tersebut, Kapolri meminta kepada Penyidik Polri untuk memedomani hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya. 

b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat. 

c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. 

d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil. 

e. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi. 

f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada 

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. 

h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme. 

i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali 

j. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan 

k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan. 

"Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri," tegas Kapolri dalam Surat Edaran. (NN95)
Share:

Buka Pelatihan Publik Speaking, Kadiv Humas: Sebagai Tindak Lanjut Pemantapan Komunikasi Publik


JAKARTA—- Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono resmi membuka pelatihan public speaking sebagai bentuk tindak lanjut 100 hari program Prioritas Kapolri yakin pemantapan Komunikasi Publik. 

Argo mengatakan, pelatihan yang mengusung tema Penguatan Kapasitas SDM Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan) ini diikuti oleh seluruh Kabid Humas Polda jajaran serta perwakilan Puspen TNI, Dispen TNI AD, Dispen TNI AL, dan Dispen TNI AU melalui virtual. 

“Ini sebagai bentuk penguatan kapasitas 
sumber daya Komunikasi Publik. Serta sebagai bekal bagi seluruh Kapolres dan Kabid Humas agar memiliki kemampuan berbicara di depan publik dan media yang profesional dan berdampak positif bagi citra Polri,” kata Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Senin (22/2).

Pelatihan yang menggandeng LKBN Antara itu, sambung Argo, nantinya mengajak peserta untuk mempelajari bagaimana mengemas teknik komunikasi verbal dan non verbal agar dapat disampaikan secara efektif, yang bermuara pada pembentukan citra positif Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat. 

“Saya harap peserta pelatihan dapat memanfaatkan pelatihan ini dan dapat menjadi manfaat serta betul-betul menjadi momentum peningkatan kapasitas diri sebagai leading sektor wajah Polri di wilayah,” harap Argo. 

Fungsi Kehumasan pada organisasi Polri tidak ubahnya merupakan instrumen strategis yang diperlukan untuk membangun komunikasi yang sejajar dengan masyarakat, sekaligus konstruktif, terkait dengan terbangunnya Image Positif bagi Eksistensi Polri, sehingga memungkinkan terwujudnya kesepahaman pengertian serta dapat menumbuhkan kepercayaan melalui terbangunnya reputasi Polri yang baik dimata masyarakat.

Adapun waktu pelatihan ini dilaksanakan mulai Senin 22 hingga Jumat 26 Februari 2021 melalui virtual secara langsung dari siaran virtual dari Kantor Antara di Jalan Merdeka Selatan dengan jumlah peserta secara keseluruhan 530 personel Bidang Humas Polda jajaran.
Share:

Tangkal Kejahatan Siber, Kapolda Jatim Terima Audiensi Provider Seluler

Surabaya - Dalam rangka menangkal kejahatan Siber yang marak melalui provider, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menerima audiensi dari perwakilan pimpinan Provider Seluler. Diikuti oleh perwakilan Pimpinan Provider XL, 3, dan Indosat. Kegiatan berada di di Lobby Tribrata Lt.II, Polda Jatim, Senin pagi, 22 Pebruari 2021. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Dirintelkam Polda Jatim, Dirreskrimum Polda Jatim, Dirreskrimsus Polda Jatim, Perwakilan Provider XL, Perwakilan Provider Indosat dan Perwakilan Provider 3

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menuturkan, kami menerima audiensi dengan untuk menjaga hubungan baik dengan Perwakilan Pimpinan Provider XL, 3, dan Indosat di Mapolda Jatim.

"Kami juga sampaikan, bahwa Provider seluler akan memperkuat Sinergitas dengan Polda Jatim serta Polda Jatim siap bersinergi dan siap membantu Provider seluler dalam Koordinasi dan Komunikasi kedepannya, " tuturnya. Senin (22/02/2021)

Kegiatan berlangsung dalam keadaan tertib dan lancar serta tetap mematuhi protokol kesehatan. (NN95)
Share:

Kisah Heroik Kapolsek Mengevakuasi Korban Banjir, Digendong hingga Didorong Gerobak


JAKARTA- Sejumlah anggota Polri berjibaku  mengevakuasi korban banjir di Jakarta. Mereka menyusuri satu persatu rumah warga yang teredam banjir sejak Sabtu (20/2/2021) hingga Minggu (21/2/2021). 

Salah satunya Kapolsek Cilandak, Jakarta Selatan AKP Iskandarsyah. Dalam tanyangan video berdurasi 40 detik, tampak kapolsek mengevakuasi warga dari rumahnya dengan cara digendong. Selanjutnya kapolsek berjalan perlahan-lahan ke tempat yang aman dibantu anggotanya. 


Aksi heroik lainnya yakni 
Kapolsek Kembangan Jakarta Barat Kompol Khoiri. Bersama anggotanya, kapolsek mengevakuasi seorang warga yang terjebak banjir dengan gerobak di Puri Kembangan.   

Ruas jalan di Puri Indah Jakarta Barat, tak luput dari genangan banjir. Ketinggian air mencapai 50 sentimeter dan membuat pengendara sulit melewati jalan tersebut.
 

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan, seluruh jajarannya siaga banjir. Menurut dia, proses evakuasi warga menjadi prioritas utama penanganan banjir. 

 
Hingga kini, Polda Metro Jaya telah mendeteksi sebanyak 22 titik lokasi tersebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 


"Sebagai antisipasi, Polda Metro Jaya telah mengerahkan sebanyak 1.480  personel dikerahkan untuk penanganan banjir di wilayahnya masing-masing," kata Argo dalam keterangannya, Minggu (21/2/2021). 

 
Menurut Argo, pihaknya juga mengerahkan sejumlah peralatan yang digunakan untuk mengevakuasi warga. Perahu karet 12 buah, perahu rakitan 8 buah, perahu fiber 5 buah, kano 10 buah, dayung 74 buah, pelampung 350 buah dan jas hujan sebanyak 500 buah. 


"Hambatan untuk melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir salah satunya motor tempel yang dimiliki oleh Sat brimobda dan Dit polair hanya ukuran 15pk dan 25pk sehingga akan mengalami kesulitan apabila menghadapi arus air yang deras.  Contohnya di Aspol Pondok Karya dan Kelurahan Ciledug (Perumahan Ciledug Indah), Tangerang," ungkap Argo. (NN95)
Share:

Anggota Polres Nganjuk Berikan Bantuan Trauma Healing Korban Tanah Longsor



NGANJUK, Anggota Polres Nganjuk memberikan bantuan trauma healing bagi korban tanah longsor khususnya bagi anak-anak di posko pengungsian gedung SDN Ngetos III di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

Kegiatan ini dilakukan untuk membantu mengembalikan trauma bagi korban tanah longsor. Yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 Februari 2021.

Dari kegiatan ini anggota Polres Nganjuk mendatangi keluarga korban dan mendengarkan keluh kesah mereka. Selain itu, anggota polres nganjuk juga melakukan maping korban tanah longsor, yang berjumlah 139 orang dengan rincian. Bayi sebanyak tiga orang, balita 11 orang, anak-anak 13 orang, remaja 17 orang, dewasa 55 orang dan lansia sebanyak 34 orang.

"Saat ini anggota Polri khususnya Polres Nganjuk membantu masyarakat korban tanah longsor untuk memberikan trauma healing. Hal ini untuk mengembalikan trauma bagi warga disana," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Minggu (21/2/2021) siang.

"Anggota juga melakukan maping korban tanah longsor yang saat ini total masyarakat yang ada di posko pengungsian total ada 139 orang," tambahnya.

Guna mengantisipasi penyebaran Covid-19, para pengungsi ini juga dilakukan Rapid Tes. Hasilnya, 17 orang reaktif, saat dilanjutkan untuk proses selanjutnya dengan Swab Tes, hasilnya satu orang ditemukan Positif, dan lima orang hasilnya belum keluar.

Sedangkan bagi pengungsi yang reaktif ditempatkan di gedung terpisah dengan warga yang negatif.

"Untuk mereka yang positif saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit, sedangkan mereka yang reaktif tidak dicampur dengan yang lain," pungkasnya.

Namun secara umum para pengungsi di tempat pengungsian sampai saat ini dalam kondisi sehat. Sementara untuk kebutuhan makanan bagi pengungsi sudah disiapkan di dapur umum yang sudah didirikan. (NN95)
Share:

Wujud Negara Hadir, Personel TNI-Polri Dikerahkan Bantu Korban Banjir



JAKARTA - Personel TNI-Polri telah dikerahkan ke setiap titik-titik wilayah yang mengalami kebanjiran dalam dua hari belakangan ini. Mereka ditugaskan untuk membantu para warga yang menjadi korban dari peristiwa tersebut. 

"Pastinya ribuan personel TNI-Polri sudah dikerahkan untuk membantu para warga yang mengalami kebanjiran," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (21/2/2021).

Menurut Argo, personel TNI-Polri itu melakukan perbantuan evakuasi warga, membuat posko dan dapur darurat, sekaligus melakukan pengawasan penerapan standar protokol kesehatan di kala banjir menerjang.

Argo menekankan, dikerahkannya personel TNI-Polri untuk membantu warga merupakan wujud implementasi bahwa Negara hadir di saat warganya membutuhkan bantuan.

"Personel TNI-Polri merupakan cerminan dari hadirnya Negara dalam membantu para warga yang menjadi korban banjir," ujar Argo.

Personel TNI-Polri diketahui langsung turun membantu warga yang kebanjiran disejumlah titik. Salah satunya di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Mereka mengerahkan perahu karet, membuat posko darurat dan membantu evaluasi warga yang mengungsi.

Sementara itu, polisi juga melakukan evakuasi dan bantuan ke wilayah Kabupaten Bekasi yang terdampak tanggul Sungai Citarum yang jebol. Diantaranya, Kampung Babakan Banten, Desa Sumber Urip, Pebayuran, Kabupaten Bekasi. 

Adapun yang terdampak banjir  Desa Karang Segar dan Desa Karang Harja. Total Kepala Keluarga (KK) yang terdampak 6.000 dengan ketinggian air 1.5 meter.

Lalu, Kampung Biyombong di Desa Pantai bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Yang terdampak banjir  Desa Pantai Harapan Jaya, Desa Jaya Sakti, Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Sederhana, Desa Pantai Mekar. 
Jumlah keseluruhan kepala keluarga yang terdampak 5.094 dengan ketinggian air 1.5 meter.

Selain itu, karena banjir terjadi di tengah Pandemi virus corona, tim pemulasaran jenazah Covid-19 juga tetap bekerja untuk memberikan pelayanan maksimal. 

Walaupun di tengah bencana, tim menerjang air banjir menggunakan perahu karet, meyusuri gang sempit untuk pemulasaraan jenazah korban virus Corona. (NN95)
Share:

Saran Kapolri Tumbuhkan Kembalikan Geliat Pariwisata di Yogya


Jakarta -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, 19 Februari 2021. 

Dalam kunjungan ini, Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran melakukan peninjauan pelaksanaan Pemberlakuaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

Saat melakukan peninjauan, Sigit menyebut bahwa secara umum PPKM mikro di Yogyakarta berjalan baik. Yogyakarta pun kini sudah berubah zona dari zona menjadi kuning. Bahkan, sudah ada yang zona hijau.

"Secara umum PPKM mikro yang ada di Jogja berjalan baik dan kita melaksanakan sampel di PPKM mikro di Maguwoharjo dan kami telah mengecek secara aspek administrasi persiapan hingga logistik agar kegiatan ini terus dilakukan," kata Listyo.

Jenderal bintang empat ini meminta kesadaran dari masyarakat jika ada gejala-gejala Covid-19 untuk segera lapor dan dilaksanakan tracing, siapa saja yang telah melaksanakan kontak erat.

"Tingkat RT ada posko-posko yang membatasi keluar masuknya rekan-rekan yang melaksanakan isolasi mandiri sehingga betul-betul bisa terpantau," ujar eks Kapolda Banten itu.

Sigit juga mengapresiasi adanya aplikasi yang digunakan untuk memantau keberadaan warga yang positif COVID-19. Ia pun memberi saran kepada Kapolda DIY agar menyiapkan pemeriksaan COVID-19 di pintu masuk Yogya, baik di Bandara, Stasiun maupun Terminal.

Hal ini dilakukan agar geliat pariwisata di Yogya kembali tumbuh di tengah pandemi COVID-19.

"Serta di hotel-hotel juga dilakukan rapid antigen sehingga pada saat tamu masuk kita yakin bahwa orang-orang yang ada di hotel itu semuanya dalam kondisi sehat, sehingga wilayah Yogja sebagai kota pariwisata kembali tumbuh. wisatawan yakin bahwa di wilayah Yogja zonanya sudah berubah," tutup Sigit. (nn95)
Share:

Kapolda Jatim Didampingi Gubernur dan Pangdam V Brawijaya Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Grahadi




SURABAYA, Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Jawa Timur hari ini, Jumat (19/2/2021) menjalani vaksinasi Covid-19 dosis kedua. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, mendampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta jalani Vaksinasi Covid-19 di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Selain Kapolda Jatim yang menerima vaksin covid-19, beberapa Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim juga menjalani vaksinasi covid-19 diantaranya, Dansat Brimob Kombes Pol Amostian, Dirsamapta Kombes Pol Yudi Sumartono dan Dirbinmas Kombes Pol Terr Pratiknyo.

Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, bahwa saat ini sudah selesai dosis kedua, dan saat ini Kapolda Jatim sudah melakukan dosis tahap kedua dan sudah menerima srtifikat.

Kemudian, untuk vaksinasi covid-19 saat ini masih menunggu datangnya vaksin yang nantinya akan diprioritaskan yang berisiko tinggi kepada pemberi pelayanan publik seperti, TNI, Polri, serta para jurnalis.

"Pada pemberian vaksinasi covid-19 pada dosis pertama sudah dilakukan di Mahkodam V Brawijaya, dan hari ini dosis kedua sudah dilakukan. Dan Pak Kapolda Jatim juga sudah menerima sertifikat," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Jumat (19/2/2021) sore.

Sementara itu Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta usai vaksinasi Covid-19 dosis kedua menyebutkan, Vaksinasi ini aman, pada tahap pertama sudah saya lakukan dan tidak ada efek samping yang saya rasakan. Dan anggota jajaran Polda Jatim sebagian juga sudah mengikuti vaksinasi Covid-19.

"Vaksinasi Covid-19 ini aman, dan tidak ada efek samping setelah disuntik vaksin. Saya sendiri sudah melakukan dosis tahap kedua dan Alhamdulillah aman," jelas Kapolda.

Sementara itu, jika vaksin nantinya tiba kembali di Jawa Timur. Sasaran berikutnya yakni seluruh anggota Polri di wilayah Jatim. Saat ini tenaga kesehatan di Mapolda Jatim ada 214 (Nakes) sementara untuk seluruh anggota Polri di Jatim sebanyak 42 ribu.

"Sasaran berikutnya penerima Vaksin untuk seluruh jajaran Polda Jatim," tutup Kapolda (NN95)
Share:

Ditpolairud Polda Jatim Ringkus Dua Tersangka Penjual dan Pembeli Bom Ikan



SURABAYA, Ditpolairud Polda Jawa Timur berhasil meringkus dua orang tersangka pelaku jual beli bahan peledak jenis detonator sejumlah tiga ribu biji yang dilakukan di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Pada tanggal 15 Februari 2021, sekira pukul 19.30 WIB.

Dua orang tersangka jual beli bahan peledak yang diringkus yakni, Mastur (47) warga Probolinggo dan Ahmadi (41) warga Sumenep, Madura.

Penangkapan kedua tersangka bermula saat tim Intelair Ditpolairud Polda Jatim melakukan penyelidikan di wilayah Pelabuhan Jangkar Situbondo. Dari penyelidikan tersebut, akhirnya petugas meringkus dua tersangka dan membawanya ke mako.

Modusnya, pelaku Mastur selaku pembuat/penjual detonator yang merakit sendiri detonator sejumlah tiga ribu biji dan dipacking ke dalam 30 kotak masing-masing kotak berisi 100 biji yang selanjutnya dipacking dalam kardus sehingga terlihat seperti paket. Yang dibawa dari Pulau Ra’as ke Pelabuhan Jangkar.

"Penangkapan kedua tersangka ini setelah adanya informasi dari masyarakat jika di pelabuhan Jangkar sering digunakan untuk jual beli bom ikan. Dari situ, penyidik Ditpolairud melakukan penyelidikan hingga penangkapan terhadap kedua tersangka," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Jumat (19/2/2021) siang.

Setelah sampai di pelabuhan Jangkar Situbondo, tiga ribu biji detonator diserahkan kepada tersangka Ahmadi sebagai pemesan dan pembeli.

Untuk harga per/biji detonator senilai Rp. 7.000 sehingga untuk tiga ribu biji jumlahnya Rp. 21.000.000 dan pembayaran via transfer.

Dari pengungkapan ini, akhirnya mengamankan barang bukti berupa bahan Peledak jenis Detonator sebanyak 30 kotak @ 100 biji (3.000 biji), dua unit Handphone.

Bahan peledak yang dibuat oleh tersangka ini terbilang cukup berbahaya. Pasalnya, bahan baku untuk membuat bahan peledak ini terdiri dari campuran arang dan potassium dan juga belerang.

Sementara itu unsur kimia yang terkandung dalam peledak black powder (low explosive).

"Bom ikan yang dibuat oleh tersangka ini cukup berbahaya, karena bisa merusak ekosistem laut," ucap Kombes Pol Arnapi, Dirpolairud Polda Jatim.

Selain itu Sistem Kerja Detonator sebagai pemicu dimasukkan ke tengah bubuk potassium yang dikemas dalam botol untuk meningkatkan daya ledak hight explosive.

Kemudian botol dibakar dengan api dan dilemparkan ke area kerumunan ikan. Jika peledak ini dilempar ke laut akan merugikan kerusakan ekosistem dan habitat ikan dan terumbu karang (Destructive Fishing).

Tersangka Mastur ini seorang Residivis kasus yang sama, dia pernah ditangkap pada tahun 2015. Dan saat ini dia mengulangi kembali perbuatannya dan kembali dilakukan penangkapan.

"Tersangka Mastur ini seorang residivis kasus yang sama, pada tahun 2015 lalu sudah pernah ditangkap," tambah Arnapi.

Dari pengungkapan ini kedua tersangka dikenakan Pasal 1 ayat 1 Undang - undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Keduanya akan mendapatkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup (NN95)
Share:

Hadiri Dies Natalis HMI Ke-74, Kapolri: Kita Butuh Bersatu Melawan Covid-19

JAKARTA— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri puncak acara Dies Natalis HMI ke-74 yang digelar di Aula Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Kamis malam (18/2/2021). 

Acara yang digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan itu, turut dihadiri oleh senior-senior HMI seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Kepala BPKM Bahlil Lahadalia serta diikuti oleh tokoh HMI Akbar Tanjung melalui virtual. 

Dalam sambutanya, Jenderal Listyo Sigit mengingatkan bahwa saat ini dunia khususnya bangsa Indonesia tengah mengalami masa-masa sulit yakni menghadapi pandemi Covid-19. 

“Ini bukan masalah biasa, ini masalah yang luar biasa,” kata Kapolri. 

Situasi pandemi Covid-19, sambung Sigit, tidak hanya berdampak kepada kesehatan melainkan juga perekonomian dan aspek lain. Untuk itu, ia mengingatkan bahwa saat ini, dibutuhkan persatuan dari seluruh elemen mahasiswa tak terkecuali pemuda dan mahasiswa. 

Mantan Kapolda Banten ini sadar, bahwa polarisasi saat ini masih terasa dan terus timbul di tengah masyarakat dampak dari pemilihan kepemimpinan negara. Namun, Listyo menekankan, perbedaan akan selalu ada disetiap perjalanan pergantian kepemimpinan. 

“Kapan kita harus berbeda pendapat dan kapan kita harus bersatu. Itu yang terpenting. Bukan untuk siapapun tapi untuk menjaga NKRI dan membawa negara kita keluar dari masa krisis global ini,” tekan Sigit. 

Orang nomor satu di Korps Kepolisian ini lantas mengingatkan kalau elemen bangsa tidak bersatu maka dikhawatirkan pihak luar akan memanfaatkan kelengahan dan mengambil sumber daya alam yang kita miliki. 

“Polarisasi ini belum selsai, kita lagi butuh persatuan karena masalah yang kita hadapi ini serius,” tandas mantan Kabareskrim Polri ini.

Disisi lain, Kapolri juga mengajak elemen pemuda dan mahasiswa khususnya HMI turut bersama-sama memberikan edukasi dan soslialisasi akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dengan bahasa-bahasa mahasiswa agar lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat. 

“Ini penting, dan perlu peran dari rekan-rekan untuk mengajak masyarakat dengan bahasa rekan-rekan sendiri. Kalau dengan bahasa mahasiswa ini seperti apa. Intinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya. (NN95)
Share:

Kompetisi Sepak Bola Diizinkan, Kapolri Ingatkan Komitmen Penegakan Prokes



JAKARTA-- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akhirnya mengizinkan bergulirnya kembali kompetisi sepak bola tanah air di tengah situasi pandemi Covid-19. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, keputusan ini diambil usai pihaknya melakukan kajian mendalam. 

"Kami kemudian melaksanakan rapat koordinasi, kita mencoba untuk kemudian mempelajari bersama terkait dengan kondisi terkini yang ada. Bahwa olahraga, khususnya Sepak Bola tetap harus berjalan," kata Listyo Sigit usai menerima kunjungan Menpora di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/2/2021). 

Kendati demikian, Kapolri menekankan, semua pihak harus mempedomani bahwa keselamatan rakyat tetap salah satu faktor yang utama. Oleh karena itu, penyelenggara kompetisi sepak bola tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. 

"Dalam rapat kita sepakat untuk kita berikan kesempatan. Tentunya dengan catatan bahwa penegakan Prokes itu menjadi syarat utama. Dengan adanya kesepakatan tersebut kita harus sama-sama menjaga komitmen, baik klub bola, pemain, suporter. di manapun nantinya apabila ini diselenggarakan penegakan prokes itu jadi prioritas," tekan Kapolri. 

Untuk itu, Polri, kata Sigit memberikan kesempatan bagi pihak-pihak penyelenggara untuk menyelenggarkan pra kompetisi. Hal ini, tekan Sigit, untuk melihat komitmen dan sudah sesuai atau tidaknya penegakan protokol kesehatan ketika nanti kompetisi benar-benar bergulir. 

"Kalo syarat itu bisa dilaksanakan, kita evaluasi secara bertahap sehingga tentunya penyelenggara kegiatan bisa semakin baik.  Tentunya dengan adanya kesepakatan tersebut kita harus sama-sama menjaga komitmen," pungkas Listyo Sigit. 

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menpora Zainudin Amali menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah memberikan kesempatan kompetisi sepak bola tanah air kembali bergulir. 

"Ini sekaligus menjadi ujian, apakah hal-hal yang sudah disampaikan pada saat memohon izin dari pihak PSSI dan LIB itu dipatuhi tidak. Polri akan melihat itu, kalau turnamen pramusim ini berhasil dengan baik. maka tntu setelah itu, setelah lebaran Idul Fitri nanti akan ada kompetisi untuk 2021-2022," demikian Menpora (NN95)
Share:

Peredaran Narkoba Seberat 6 Kilo Dibongkar Ditresnarkoba Polda Jatim



SURABAYA, Ditresnarkoba Polda Jatim bongkar peredaran Narkoba jenis sabu di Kota Surabaya. Tersangka diringkus pada tanggal 16 Februari 2021 di Kupang Gunung Timur, sekira pukul 16.00 WIB.

Penangkapan kurir sabu ini berkat informasi dari masyarakat, bahwa di wilayah Putat Jaya, sering digunakan untuk transaksi narkoba.

Kurir sabu yang diringkus yakni, IS alias J (35) warga Kupang Gunung Jaya, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 22,81 gram sabu.

Modusnya, tersangka IS alias J ini membeli sabu dari seseorang yang ada di Porong inisial HRS, yang saat ini masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Rencananya, sabu seberat 22,81 gram oleh tersangka akan di jual dengan dijadikan paketan kecil.

Didampingi Wadirresnarkoba AKBP Aris Supriono dengan Kasubdit I Ditresnarkoba Kompol Daniel Manduri. Kabid Humas Polda Jatim merilis hasil ungkap peredaran Narkoba jenis sabu di Surabaya dan Sidoarjo.

Hasil ungkap ini kerjasama Ditresnarkoba Polda Jatim bersama dengan Polres Mojokerto Kabupaten.

"Anggota Ditresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi transaksi sabu di Putat Jaya. Anggota melakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan terhadap tersangka IS," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kamis (18/2/2021) siang.

"Anggota terus kembangkan hasil ungkap tersangka utama dan akhirnya kembali meringkus tersangka lain di Sidoarjo," tambahnya.

Sementara itu dari hasil pengembangan yang dilakukan, polisi akhirnya kembali meringkus satu tersangka lain yakni, ES (27) warga Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Tersangka ES adalah anak buah dari HRS yang saat ini menjadi DPO polisi. ES sendiri diringkus di rumah kontrakannya yang berada di Jalan Raya Suko Legok, Desa Legok Suko, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.

"Tersangka ES ini diringkus di Sukodono, Sidoarjo. Dia diringkus saat berada di dalam rumah kontrakannya. Dari tangan tersangka, anggota mengamankan sabu seberat 5 kilo yang dibungkus menggunakan teh cina," jelasnya.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 5 (lima) bungkus sabu yang dibungkus dengan teh cina dengan berat 5,521 gram serta 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi narkoba dengan berat 455 gram.

Berdasarkan interograsi polisi terhadap tersangka ES, sabu yang dia kuasai adalah milik RMB yang kini menjadi DPO, selain RMB, satu orang lain yang juga menjadi DPO yakni SNY.

Tersangka ES sendiri mengaku sudah dua kali menerima sabu dari RMB untuk diedarkan. Jika berhasil, tersangka ES akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 50 juta.

"Kini anggota juga masih memburu dua tersangka lain yang diduga menjadi bandar besar sabu," pungkasnya.

Dari perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau seumur hidup. (NN95)
Share:

Bhayangkari dan Persit Kartika Chandra Bersinergi Membantu Masyarakat di Posko Pengungsian



NGANJUK, Upaya pencarian korban tanah longsor yang terjadi di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Terus dilakukan oleh jajaran TNI, Polri, Tagana, BPBD serta para relawan.

Mereka bahu membahu secara sinergi mencari korban yang tertimbun tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang melanda kawasan Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

Namun ada sisi lain saat para relawan bersama jajaran TNI, Polri disaat melakukan pencarian korban tanah longsor.

Sinergitas yang sama juga di lalukan oleh Ibu-Ibu Bhayangkari dan Persit Kartika Candra. Mereka juga membantu korban yang dievakuasi di Posko pengungsian untuk mendapatkan bantuan kesehatan.

Selain itu, Bhayangkari dan Persit Kartika Chandra, juga membantu di dapur umum tempat para korban selamat yang dievakuasi.

Ini adalah bentuk sinergitas, baik jajaran TNI, Polri, Tagana, BPBD maupun para relawan dan juga Bhayangkari dan Persit Kartika Chandra.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa sampai saat ini, jajaran TNI, Polri maupun para relawan. Masih terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban bencana tanah longsor di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

Selain itu, bantuan sosial juga sudah diberikan oleh Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim kepada korban yang berada di Posko Pengungsian. Hal ini untuk meringankan beban masyarakat saat berada di pengungsian.

Diharapkan, baik petugas maupun masyarakat bisa mewaspadai perubahan cuaca jika terjadi setiap saat di lokasi tanah longsor ( NN95)
Share:

Kapolri Instruksikan Jajarannya Tak Ragu Usut Tuntas Mafia Tanah


JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di seluruh Indonesia. 

Upaya tegas ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang fokus untuk memberangus adanya praktik tindak pidana mafia tanah di Indonesia. 

"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus Bapak Presiden, dan saya diperintahkan Bapak Presiden untuk usut tuntas masalah mafia tanah," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Karena itu, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja secara maksimal dalam melakukan proses hukum terkait dengan pidana mafia tanah. 

Sebagai aparat penegak hukum, Sigit menyebut, Polisi harus menjalankan tugasnya untuk membela hak yang dimiliki dari masyarakat. 

"Saya perintahkan untuk seluruh anggota di seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dan usut tuntas masalah mafia tanah, kembalikan hak masyarakat, bela hak rakyat tegakkan hukum secara tegas," ujar eks Kapolda Banten tersebut. 

Disisi lain, Sigit juga menegaskan, kepada jajarannya untuk menindak siapapun yang membekingi ataupun aktor intelektual di balik sindikat mafia tanah tersebut. 

"Karena masalah mafia tanah menjadi perhatian Bapak Presiden, saya minta untuk jajaran tidak perlu ragu proses tuntas, siapapun 'bekingnya'," ucap Sigit. 

Sigit menjelaskan, pemberangusan mafia tanah merupakan bagian dari program Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. 

"Sebagaimana program Presisi, proses penegakan hukum harus diusut tuntas tanpa pandang bulu," ucap Sigit. 

Terkait kasus mafia tanah, pada tahun 2020, Bareskrim Polri melalui Satgas Mafia Tanah, tercatat melakukan proses penyidikan sebanyak 37 perkara. Sementara itu delapan dalam proses penyelidikan.

Dari penyidikan itu, 12 diantaranya sudah dilakukan pelimpahan tahap II, enam perkara dinyatakan lengkap atau P21 dan 4 diantaranya proses P19 serta tiga kasus SP3. 

Kemudian, Polda Metro Jaya menangkap 1 sindikat mafia tanah. Komplotan tersebut bekerja dengan memalsukan akta tanah dan membuat e-KTP ilegal. Atas kejahatannya korban mengalami kerugian ratusan miliar.

Saat ini, polisi juga sedang mengusut kasus sindikat mafia tanah yang diduga melakukan penipuan sertifikat ibu dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

Dalam pengembangannya, Polisi sejauh ini sudah menetapkan 12 orang sebagai tersangka terkait dengan perkara tersebut. Polda Metro Jaya saat ini telah menerima tiga laporan dalam kasus itu.

Laporan pertama dilakukan pada April 2020 lalu terkait rumahnya di Pondok Indah, laporan kedua pada November 2020 terkait rumahnya di Kemang, dan ketiga pada Januari 2021, yang mana masih dalam proses penyidikan. (NN95)
Share:

Sinergitas TNI, Polri dan Relawan Patut Diapresiasi Bekerja Keras Mencari Keberadaan Korban Tanah Longsor



NGANJUK, Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Tagana, Relawan. Terus melakukan pencarian korban bencana longsor yang terjadi di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupatem Nganjuk.

Dari peristiwa tanah longsor yang terjadi, sedikitnya 19 orang menjadi korban. 13 orang sudah ditemukan meski dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dan saat ini 6 orang tersisa sampai saat ini masih dalam pencarian.

Guna mempermudah proses pencarian, Polda Jawa Timur sendiri menerjunkan (K-9) untuk mencari keberadaan korban di titik-titik tertentu, di area terjadinya tanah longsor.

Sementara itu untuk masyarakat yang lainnya, yang berada di dekat dengan lokasi terjadi tanah longsor. Saat ini sudah dilakukan evakuasi oleh Tim SAR. Hal ini sebagai upaya antisipasi terjadinya tanah longsor susulan.

Kapolda Jawa Timur bersama dengan Pangdam V Brawijaya, meninjau secara langsung di wilayah Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupatem Nganjuk.

Sinergitas TNI, Polri serta tim dari Tagana, BPBD maupun relawan, sampai saat ini sudah bekerja keras untuk mencari keberadaan korban yang masih tertimbun tanah longsor. Selain itu, guna mempermudah pencarian di titik-titik tertentu juga menerjunkan anjing pelacak (K9) di lokasi kejadian. Selain itu juga adanya bantuan dari Biddokes untuk melakukan identifikasi jika ditemukan korban yang belum ditemukan atau terditeksi.

"Sinergitas TNI, Polri, Tagana, BPBD serta para relawan sampai saat ini masih terus berupaya melakukan pencarian," kata Kapolda Jatim, usai meninjau lokasi tanah longsor.

"Selain itu untuk membantu pencarian korban tanah longsor, juga diterjunkan K9 untuk mencari keberadaan korban di titik-titik tertentu. Selain itu, Biddokes juga diterjunkan guna melakukan identifikasi jika korban kembali ditemukan," tambahnya.

Kapolda berharap, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada jika terjadinya perubahan cuaca. Selain itu, petugas dilapangan juga diharapkan tetap memberikan himbauan kepada masyarakat (NN95)
Share:

Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim Tinjau Lokasi Tanah Longsor di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk



NGANJUK,  Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, bersama dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim serta Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Rabu (17/2/2021) sore, mengunjungi wilayah Banjir dan Tanah Longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

Selain meninjau lokasi longsor, Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim, juga melakukan peninjauan di Posko Tanggap Darurat Tanah Longsor serta di lokasi pengungsian.

Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta menyebutkan, bahwa pihaknya telah mengerahkan 400 personil, itu gabungan dari TNI, Polri, Tagana serta para relawan untuk mencari korban bencana yang masih tertimbun tanah longsor. 

Selain mengerahkan ratusan personil gabungan, anjing pelacak juga dikerahkan untuk menditeksi korban yang ada di titik-titik tertentu serta menerjunkan psikolog untuk melakukan trauma healing untuk memulihkan trauma bagi anak-anak korban bencana.

"Untuk mencari korban yang belum ditemukan akibat bencana tanah longsor, kami menerjunkan 400 personil gabungan. Selain itu juga menerjunkan tim psikolog untuk memulihkan trauma healing bagi anak-anak," kata Kapolda Jatim, usai meninjau lokasi longsor, Rabu (17/2/2021) sore.

Sampai saat ini korban yang belum ditemukan sebanyak 6 (enam) orang, diharapkan korban yang belum ditemukan bisa segera dievakuasi. (NN95)
Share:

Ditreskrimsus Polda Jatim, Bongkar Perdagangan Satwa Dilindungi Di Facebook



Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus, Polda Jatim, bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) membongkar tindak pidana konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan Ekosistemnya, melalui media sodial Facebook. 

Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan tiga orang tersangka dengan lokasi berbeda. Tersangka pria berinisial NR (26) tahun, bertempat tinggal di Dusun Binting, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan, praktik jual beli satwa langka dan dilindungi itu berhasil dibongkar pada Senin (1/2/2021) lalu. 

"Kami menangkap tersangka pertama (NR) beserta barang buktinya," kata Kabid Humas Polda Jatim, dihadapan awak media, pada Rabu (17/2/2021).

Kombes Pol Gatot Repli Handoko menambahkan, kronologi penangkapan bermula pada hari Minggu (31/1/2021) sekitar pukul 20.00 WIB. Anggota Unit I Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim menemukan adanya informasi terkait penjualan satwa yang dilindungi di media sosial Facebook. 

Selanjutnya, berkoordinasi dengan BBKSDA untuk memastikan kebenaran postingan itu. Selang sehari kemudian, Senin (1/2/2021) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB. Anggota Unit I Subdit IV Tipidter, Ditreskrimsus, Polda Jatim. Bersama petugas BKSDA langsung menuju ke rumah NR. Sesampainya dilokasi, petugas gabunga tersebut mendapati kebenaran satwa yang dilindungi. 

Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menemukan satwa yang dilindungi, yakni 15 ekor Kakatua Maluku dengan nama latin Cacatua Moluccensis.

NR terbukti melanggar pidana, lantaran sejumlah satwa itu tak memiliki dokumen, dan Undang-Undang (UU) yang sah. Selanjutnya, Kakaktua itu dibawa oleh BBKSDA Jatim. Sedangkan, NR beserta barang bukti 2 sangkar besi, 30 buah paralon bekas tempat satwa,14 buah keranjang plastik bekas tempat satwa, hingga 1 unit Handphone Iphone 6s Plus warna silver diamankan ke Polda Jatim untuk proses lebih lanjut.

Menurut pengakuan tersangka NR, dihadapan penyidik. Mengaku tak mengantongi legalitas yang sah terhadap 15 ekor Kakatua Maluku itu. NR mengakui hanya menjualnya melalui media sosial Facebook dengan nama akun @zein-zein.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Jimmy Tana, mengungkapkan, dari hasil pengembangan terhadap tersangka NR, bahwa ada kasus serupa yang masih satu jaringan dengan tersangka NR, yang juga menjual satwa langka dan dilindungi melalui media sosial Facebook dengan nama akun; Enno Arekbonek Songolaspitulikur. 

Selanjutnya, petugas gabungan memburu pelaku dengan mendatangi rumah VPE pada Senin (8/2/2021) siang, sekitar pukul 13.00 WIB. Di Perum Permata Biru, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
 
Petugas gabungan mendapati seorang pria berinisial VPE (29) dan istrinya berinisial NK (21). Saat itu, VPE dan NK, yang terbukti memelihara satwa dilindungi berupa seekor Elang Brontok (Spizaetus cirrhatus) dan 8 ekor Lutung Budeng (Trachypithecus Auratus) dirumahnya. 

"Modus tersangka (VPE dan NK) adalah memelihara dan menjual satwa dilindungi, kami temukan Elang Brontok dan Lutung Budeng yang akan dijual melalui media online Facebook, dengan nama akun Miidha dan Enno Arekbonek songolaspitulikur, dengan cara satwa diposting," terangnya sembari menunjukan barang bukti.

Jimmy menegaskan, pihaknya terpaksa tak menahan NK, istri dari VPE. Karena sedang hamil. "Yang bersangkutan tidak kami tahan, karena sedang hamil," imbuhnya. 

Kepada penyidik, para pelaku mengaku sebagai penadah satwa langka itu, lalu menjualnya ke penadah atau konsumen lainnya di sejumlah lokasi. Harga yang dibandrol pun bervariatif, mulai Rp 2 juta rupiah, sampai puluhan juta rupiah.

AKBP Jimmy Tana mengimbau, apabila masyarakat menemukan hal serupa untuk segera melapor kepada pihak kepolisian maupun BKSDA. Sebab, dengan laporan dan penanganan cepat, diharap bisa menyelamatkan populasi satwa langka yang tengah diambang kepunahan.

"Bila masyarakat mendapat informasi terkait penjualan, bisa segera lapor ke kami," katanya.

Akibat perbuatannya itu, 3 tersangka dijerat dengan pasal 40 ayat (2) juncto pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3), juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta. (NN95)
Share:

Arsip Blog