Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menegaskan hal ini, Minggu (07/03/2026). Penegasan Amir terkait sorotan Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam rapat kerja dengan eksekutif membahas Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta tahun 2027, pada Kamis (05/03/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua sedang dari pihak eksekutif dipimpin Asisten Pemerintahan Sigit Wijatmoko, Komisi A menilai pemberian dana hibah diduga banyak masalah, tidak transparan. Banyak orang yang sama, diduga terima dana hibah.
Tidak hanya itu, komisi tidak dilibatkan dalam proses, bahkan ada dugaan anggaran sudah diketuk, masih keluar dana hibah. Usulan dana hibah juga tidak sesuai dengan fakta. Artinya usulan dengan fakta berbeda karena itu Inspektorat diminta mengawasinya.
Bagi Amir, dana hibah itu perlu tetapi tidak perlu dan tidak harus setiap tahun dialokasikan. Anggaran setiap tahun mencapai ratusan miliar lebih berguna bila dimanfaatkan membenahi rumah – rumah kumuh warga Jakarta.
Pemerintah Daerah (Pemda), ucap Amir, harus menyadari, rakyat menjadi tujuan pembangunan. Buat apa gedung-gedung pemda bagus bagus, gedung dewan bagus tetapi rakyat susah dan menderita. Pemda bekerja untuk rakyat bukan untuk dirinya sendiri. Karena itu, pemda harus utamakan kepentingan rakyat. Fokus untuk rakyat.
Kalau, dana hibah, lanjut Amir, dipakai untuk membenahi kampung kumuh, berapa rumah setiap tahun diperbaiki. Setiap tahun, setiap wilayah dialokasikan Rp 100 miliar, misalnya, berapa banyak kampung atau RW kumuh dibenahi dan diperbaiki. “Fokuslah untuk rakyat,” tegas Amir kepada Dinamikanews.com
Sebelumnya, dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard mengatakan, hibah jangan orang orang yang sama, jangan terulang lagi. “Jangan sampai anggaran sudah diketok, masih juga ada yang diberi dana hibah,” ujar Inggard.
Muhamad Ongen Sangaji, anggota Komisi A lainnya, menegaskan, Komisi A jangan jadi pelengkap. Proses hibah komisi tidak tahu. lanjut Ongen, dana hibah itu harus dilihat manfaatnya ada atau tidak ada gunanya.
“Angka dana hibah itu cukup besar, kalau setengah untuk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta dan untuk Satuan Polisi Pamong Praja, manfaatnya besar,” ujar Ongen.
Sedangkan anggota Komisi A lainnya, Manuara Siahaan mengungkapkan, dana hibah diduga ada penyimpangan karena usulan tidak sesuai realitas. “Inspektorat harus mengawasi dan mengaudit,” tandas Manuara.(Put/Bar)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Gabung dan ikuti terus DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0