Peristiwa itu sontak menimbulkan keprihatinan luas. Selain menimbulkan kerusakan materiil, insiden ini dinilai telah menyentuh aspek sensitif, yakni kewibawaan aparat negara dan kedaulatan Indonesia di wilayahnya sendiri.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kericuhan bermula saat aparat keamanan dan personel TNI mencurigai adanya aktivitas drone di sekitar area tambang. Drone tersebut diduga diterbangkan tanpa izin di kawasan objek vital nasional.
Saat dilakukan pengejaran terhadap pihak yang diduga mengoperasikan drone, sekelompok WNA asal China tiba-tiba melakukan perlawanan. Mereka diduga menyerang aparat menggunakan berbagai alat, serta melakukan perusakan terhadap satu unit mobil dan satu sepeda motor milik perusahaan.
Situasi sempat tidak terkendali hingga aparat gabungan melakukan pengamanan. Beberapa WNA dilaporkan melarikan diri ke area hutan sekitar lokasi tambang. Aparat hingga kini masih melakukan pendalaman dan pengejaran terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai insiden tersebut bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan telah masuk dalam kategori ancaman terhadap kedaulatan negara.
“Ini harus dilihat secara serius. TNI adalah simbol pertahanan negara. Ketika WNA berani melakukan kekerasan terhadap personel TNI di wilayah Indonesia, itu sudah menyentuh aspek kedaulatan bangsa,” tegas Amir Hamzah, Selasa (16/12/2025).
Ia menekankan bahwa keberadaan tenaga kerja asing (TKA) asal China di berbagai proyek strategis nasional selama ini sudah kerap menimbulkan keresahan sosial di masyarakat. Insiden di Ketapang, menurutnya, menjadi puncak dari persoalan yang selama ini dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh.
Amir Hamzah juga menyoroti latar belakang WNA China yang umumnya memiliki pengalaman semi-militer. Ia mengingatkan bahwa di China, wajib militer merupakan bagian dari sistem pertahanan negara.
“Jangan naif. Banyak TKA China yang secara fisik dan mental sudah mendapatkan pelatihan dasar militer. Ketika mereka bertindak kolektif, apalagi menggunakan alat seperti drone, ini patut dicurigai sebagai potensi ancaman keamanan,” ucapnya.
Penggunaan drone di kawasan tambang dinilai sebagai alarm serius. Dalam perspektif intelijen, drone dapat berfungsi sebagai alat pengintaian, pemetaan kekuatan aparat, hingga sarana provokasi untuk menciptakan kekacauan.
“Kalau ini dibiarkan, ke depan bukan tidak mungkin terjadi eskalasi yang lebih besar. Hari ini aparat, besok bisa masyarakat,” imbuhnya.
Lebih jauh, Amir Hamzah menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh tindakan brutal WNA. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan terbuka agar tidak menimbulkan persepsi lemahnya negara di mata publik maupun internasional.
“Indonesia adalah negara berdaulat. Tidak boleh ada satu pun warga negara asing yang bertindak seolah-olah berada di wilayah tanpa hukum,” ujarnya.
Ia juga mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan TKA China, terutama di sektor-sektor strategis dan wilayah rawan konflik sosial.
Insiden ini juga berpotensi berdampak pada hubungan bilateral Indonesia–China. Namun menurut Amir Hamzah, kepentingan diplomasi tidak boleh mengorbankan kedaulatan dan rasa keadilan masyarakat.
“Hubungan luar negeri penting, tetapi kedaulatan negara jauh lebih penting. Justru dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, Indonesia menunjukkan posisi tawarnya sebagai negara yang bermartabat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, kegagalan negara dalam menangani kasus seperti ini dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk memanaskan sentimen publik dan memperlemah stabilitas nasional.
Masyarakat setempat dan sejumlah kalangan mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap dan memproses hukum seluruh WNA yang terlibat. Mereka juga meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap izin kerja dan aktivitas PT SRM, termasuk pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian dan TNI masih melakukan pendalaman kasus serta pengamanan di sekitar lokasi tambang guna mencegah terulangnya insiden serupa.
Kejadian Ketapang menjadi pengingat keras bahwa persoalan tenaga kerja asing bukan hanya isu ekonomi dan investasi, melainkan juga menyangkut keamanan nasional dan kedaulatan bangsa. (riki)
Komentar0