Hal itu disampaikan pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, yang menilai keterlibatan langsung Dasco menunjukkan adanya desain kepemimpinan yang terintegrasi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Sumatra.
“Dasco memimpin Rakor Satgas Pemulihan Bencana Sumatra bukan tanpa alasan. Ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kepercayaan penuh kepada Dasco untuk mengawal proses pemulihan, bukan hanya dari sisi teknis lapangan, tetapi juga dari sisi kebijakan dan regulasi,” jelas Amir Hamzah kepada Dinamikanews, Selasa (30/12/2025).
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan respons pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan sinkronisasi kebijakan lintas lembaga, khususnya antara DPR dan pemerintah, agar hambatan birokrasi tidak memperlambat distribusi bantuan, pembangunan kembali infrastruktur, hingga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Dalam konteks inilah, lanjut Amir, posisi Dasco menjadi sangat strategis.
“Dasco bukan hanya politisi partai atau pimpinan DPR. Ia berada di titik temu antara kekuasaan politik, legislasi, dan kebijakan negara. Dengan kewenangan DPR, Dasco dapat mendorong percepatan regulasi yang mempermudah pemulihan bencana,” Tegasnya.
Ia menilai, kehadiran Dasco dalam Rakor Satgas memberikan pesan kuat bahwa DPR tidak berdiri di luar penanganan bencana, melainkan menjadi bagian aktif dalam solusi.
Amir Hamzah menyoroti salah satu persoalan klasik dalam penanganan bencana di Indonesia, yakni rumitnya regulasi dan prosedur administrasi. Dalam banyak kasus, proses rehabilitasi dan rekonstruksi sering terhambat oleh aturan pengadaan, anggaran, hingga tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah.
Namun, dengan Dasco yang memiliki pemahaman mendalam soal legislasi, hambatan tersebut dinilai dapat ditekan.
“Dasco punya kapasitas untuk mendorong kebijakan luar biasa (extraordinary policy) dalam situasi darurat. Regulasi bisa dipermudah, payung hukum bisa dipercepat, tanpa melanggar prinsip akuntabilitas,” ucap Amir.
Ia juga menambahkan, langkah ini sejalan dengan pendekatan pemerintahan Prabowo yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, terutama dalam kondisi krisis.
Lebih jauh, Amir Hamzah melihat pemulihan bencana Sumatra bukan hanya isu teknis atau kemanusiaan semata, tetapi juga agenda politik kebangsaan. Cara negara hadir dalam bencana akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Ketika figur seperti Dasco turun langsung memimpin koordinasi, itu memberi sinyal bahwa negara hadir secara serius. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan psikologis masyarakat terdampak,” ujarnya.
Ia menilai, pendekatan ini juga mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi krusial untuk memastikan kebijakan berjalan efektif hingga ke lapangan.
Amir Hamzah juga menegaskan, Dasco saat ini berperan sebagai penghubung antara kekuasaan politik dan realitas lapangan. Dengan jaringan kuat di DPR, partai politik, serta kedekatan dengan Presiden Prabowo, Dasco dinilai mampu menyatukan berbagai kepentingan demi satu tujuan: percepatan pemulihan bencana Sumatra.
“Ini bukan soal popularitas atau pencitraan. Ini soal efektivitas kekuasaan. Dan Dasco berada di posisi yang sangat menentukan,” tegasnya.
Dengan sinergi DPR dan pemerintah yang diperkuat melalui kepemimpinan Dasco dalam Satgas Pemulihan Bencana Sumatra, Amir Hamzah optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.
“Jika regulasi dipermudah dan koordinasi berjalan solid, maka masyarakat terdampak akan segera merasakan kehadiran negara secara nyata. Ini yang paling penting,” Tutupnya. (oNe/iki)
Komentar0