lebih banyak
Rangkaian pegunungan itu membentuk bentang alam yang didominasi lereng terjal, kontur curam, serta kondisi topografi yang kompleks dengan ditandai panjang sungai yang pendek +/- 25 km. Situasi tersebut menyebabkan banyak area di provinsi itu menjadi sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam.
KERENTANAN MENINGKAT
Kerentanan itu semakin meningkat pada kawasan permukiman dan infrastruktur yang berdekatan dengan lereng atau zona rawan geologi, tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologis seperti banjir bandang, tanah longsor, dan hujan ekstrem, terutama di wilayah dengan topografi curam dan permukiman padat di sepanjang aliran sungai.
Kondisi geografis itu diperparah meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem akibat perubahan iklim dan anomali suhu permukaan laut di Samudra Hindia yang memicu peningkatan curah hujan tinggi secara tiba-tiba.
Berdasarkan laporan resmi BPBD Provinsi Sumatra Barat pada 30 November 2025 pukul 21.00 WIB, bencana hidrometeorologis yang terjadi pada November 2025 telah menimbulkan dampak luas di berbagai wilayah. Bencana itu menyebabkan 163 orang meninggal dunia, 114 orang hilang, 111 orang luka-luka, serta lebih 121 ribu orang mengungsi, dengan total 133.720 jiwa terdampak langsung di berbagai kabupaten dan kota di Sumatra Barat.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa daerah dengan korban terbanyak meliputi Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kota Padang. Sebagian besar korban ditemukan di kawasan bantaran sungai dan lereng perbukitan akibat banjir bandang dan tanah longsor.
Bencana hidrometeorologis itu menegaskan perlunya penanganan pascabencana yang lebih komprehensif dan berbasis data. Meskipun berbagai upaya tanggap darurat telah dilakukan, kajian sistematis terhadap tingkat kerusakan, kerugian, dan kebutuhan pemulihan lintas sektor masih diperlukan.
PEMULIHAN FISIK, NONFISIK, DAN PENGUATAN KETANGGUHAN DAERAH
Saat ini, kawasan terdampak bencana memerlukan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sektor sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan yang efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Tidak saja pemulihan secara fisik, tetapi juga diperlukan kebijakan nonfisik serta penguatan ketangguhan daerah terhadap bencana hidrometeorologis.
Lebih lanjut, integrasi pengetahuan lokal dan partisipasi masyarakat menjadi dimensi penting yang menunjukkan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan pengetahuan lokal dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor nonstruktural, seperti perilaku sosial dan pengelolaan sampah, yang sering diabaikan. Pendekatan partisipatif semacam ini memastikan bahwa proses itu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan berkelanjutan.
Upaya pengurangan risiko banjir bandang dan longsor tidak selalu bergantung pada konstruksi besar atau teknologi mahal. Pendekatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung sehingga kesadaran kolektif muncul dan kepatuhan meningkat justru menekankan tindakan sederhana, murah, dan dapat dilaksanakan pemerintah daerah dan masyarakat secara cepat.
Pertama, pengendalian tata ruang kawasan daerah aliran sungai, garis sempadan jalan, dan garis sempadan sungai harus diperkuat tanpa menambah beban biaya besar. Pemerintah cukup melakukan verifikasi lapangan sebelum izin mendirikan bangunan diterbitkan, memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan pada lereng dengan kemiringan ekstrem tanpa upaya mitigasi dasar.
Setiap bangunan yang berdiri pada kemiringan lebih dari 26% wajib menyiapkan rekomendasi teknis sederhana seperti pemasangan drainase lereng, penanaman vegetasi penguat, serta pengaturan aliran permukaan.
Sosialisasi mengenai risiko tinggal di kawasan rentan longsor perlu dilakukan secara berulang melalui kelompok masyarakat, sekolah, dan tokoh lokal.
Kedua, rehabilitasi vegetasi ialah langkah paling murah, tetapi berdampak besar. Vegetasi berakar dalam misalnya vetiver, bambu, kaliandra, atau pohon hutan lokal memiliki kemampuan menahan tanah dan mengurangi erosi. Program penghijauan komunitas, baik melalui gerakan menanam pohon maupun pemulihan area terbuka di atas lereng, perlu diperluas terutama di hulu DAS, bantaran sungai, dan sepanjang jalan rawan longsor seperti Lembah Anai atau Sitinjau Laut.
Ketiga, pembenahan drainase lereng dapat dilakukan dengan teknologi sederhana. Pembuatan saluran permukaan, parit kontur, pipa drainase perforasi, hingga sumur resapan berfungsi mengurangi kejenuhan air dalam tanah saat hujan panjang. Pekerjaan seperti itu cukup tenaga masyarakat dengan pendampingan teknis dari aparat atau perguruan tinggi.
Keempat, perlu dilakukan edukasi kebencanaan secara lebih intensif. Masyarakat harus mengenali tanda-tanda akan terjadinya longsor seperti retakan tanah, kemiringan pohon, suara gemeretak, atau rembesan air baru. Pelatihan evakuasi, peringatan dini berbasis komunitas, dan gotong royong membersihkan saluran air dapat memperkuat kesiapsiagaan.
Dengan kombinasi pengendalian tata ruang sederhana, pemulihan vegetasi, perbaikan lingkungan, dan edukasi berkelanjutan, risiko banjir bandang dan tanah longsor dapat ditekan secara efektif meski tanpa intervensi rekayasa besar. Pendekatan itu lebih mudah diterima masyarakat dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
PENTINGNYA KOLAM RETENSI DAN DETENSI
Selain pendekatan pengurangan risiko berbasis edukasi dan pengendalian tata ruang, upaya fisik dapat diterapkan untuk menurunkan potensi bencana. Salah satu tindakan penting ialah pembangunan kolam retensi di wilayah hilir daerah aliran sungai yang berfungsi menampung limpasan air berlebih agar tidak langsung memasuki sungai dan memicu banjir.
Sementara itu, di kawasan hulu sungai dapat dibangun kolam detensi yang berperan menahan debit puncak saat hujan deras sehingga aliran air menuju hilir menjadi lebih terkendali. Kedua infrastruktur tersebut mampu mengurangi tekanan hidrologis serta menurunkan risiko longsor dan banjir secara signifikan.(Riki)
Komentar0