“Presiden Prabowo tidak dikendalikan Jokowi. Ini informasi valid yang saya peroleh dari sumber-sumber yang sangat dekat dengan lingkar inti kekuasaan,” ucap Amir Hamzah kepada Dinamika News, Kamis (08/01/2026).
Menurut Amir, kesalahan publik dan sebagian elite adalah menilai kekuasaan hanya dari simbol, bukan dari arah kebijakan, struktur pengaruh, dan pengendalian sektor strategis.
Dalam analisis intelijennya, Amir Hamzah menilai independensi Prabowo terlihat jelas dari dua sektor kunci: pertahanan–sumber daya alam dan keuangan–ekonomi makro.
1. Sektor Pertahanan dan Tambang Strategis: Peran Sjafrie Sjamsoeddin
Penunjukan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan dinilai bukan keputusan simbolik. Sjafrie dikenal sebagai figur militer senior dengan karakter tegas, berdisiplin tinggi, dan minim kompromi terhadap kepentingan asing maupun oligarki sumber daya.
Sikap keras pemerintah terhadap pengelolaan tambang nikel Morowali menjadi salah satu indikator penting.
“Morowali bukan sekadar tambang. Ia adalah simpul geopolitik global: Cina, rantai pasokan baterai dunia, dan industri strategis masa depan. Ketegasan Sjafrie di sana tidak mungkin terjadi tanpa restu penuh Presiden,” kata Amir.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan Prabowo mengambil alih kendali langsung atas sektor-sektor strategis yang sebelumnya cenderung dikelola dengan pendekatan kompromistis.
2. Sektor Keuangan: Koreksi terhadap Warisan Kebijakan Era Jokowi
Di sektor ekonomi, Amir menyoroti peran Menteri Keuangan Purbaya yang mulai melakukan koreksi fundamental terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi era Jokowi.
Beberapa indikator yang disorot antara lain:
-Peninjauan ulang kebijakan utang dan skema pembiayaan jangka panjang
-Pengetatan terhadap proyek-proyek mercusuar yang minim dampak langsung
-Penyesuaian arah fiskal agar lebih realistis terhadap kondisi global
“Ini bukan kelanjutan, ini koreksi. Dan koreksi tidak mungkin dilakukan jika presiden berada di bawah kendali presiden sebelumnya,” tegas Amir.
Dalam perspektif intelijen, Amir Hamzah menilai Prabowo menggunakan strategi silent decoupling—memutus rantai pengaruh lama tanpa konflik terbuka.
“Prabowo adalah mantan Danjen Kopassus. Dia paham betul: konflik frontal hanya menciptakan resistensi. Yang dia lakukan adalah mengeringkan pengaruh, bukan menghancurkannya secara terbuka,” jelas Amir.
Strategi ini antara lain dilakukan melalui:
-Reposisi orang-orang kunci, bukan pemecatan massal
-Pengalihan pusat keputusan, dari figur ke sistem
-Penundaan simbolik, sambil mempercepat perubahan struktural
Menurut Amir, publik sangat keliru menilai Prabowo “lunak” hanya karena tidak menyerang Jokowi secara verbal.
“Dalam intelijen, diam bukan berarti tunduk. Diam bisa berarti sedang memindahkan papan catur,” tuturnya.
Amir juga menegaskan bahwa Jokowi masih menjadi faktor politik, namun bukan pengendali kekuasaan.
“Setiap mantan presiden pasti punya pengaruh residual. Tapi pengaruh itu berbeda dengan kendali. Prabowo tidak anti-Jokowi, tapi juga tidak berada di bawahnya,” ujar Amir.
Relasi keduanya, menurut dia, bersifat transisional dan fungsional, bukan subordinatif.
Dalam kesimpulan analisanya, Amir Hamzah menilai Prabowo tengah menjalankan fase konsolidasi kekuasaan senyap, dengan ciri utama:
-Menguasai sektor strategis lebih dulu
-Menghindari konflik elite terbuka
-Membangun loyalitas institusional, bukan personal
“Ini pola klasik pemimpin yang percaya diri. Presiden yang dikendalikan orang lain biasanya agresif membela dirinya. Prabowo tidak. Karena ia tahu, kendali ada di tangannya,” Tutup Amir. (oNe)
Komentar0