Hal itu disampaikannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di salah satu pabrik baja yang disiarkan Youtube Metro TV, Kamis (05/01/2026).
Pernyataan tersebut merespon informasi yang diterima bahwa ada pemilik pabrik yang menyampaikan bahwa “lebih baik saya bayar petugas pajak atau bea cukai karena lebih murah dibanding kalau saya bayar pajak penuh, dan Indonesia tidak mungkin berubah; pejabat Indonesia itu bisa dibayar."
Menurutnya, adanya celah menyuap petugas pajak dan bea cukai itu akan menguntungkan bagi pemilik bisnis.
“Untuk saya, itu menghina negara, jadi saya harus datang dan memberikan pesan yang clear bahwa itu tidak benar. Kalau mereka melakukan itu terus, kita bisa ambil alih pabriknya dengan segala cara,” ucapnya.
Merugikan Negara
Purbaya mengatakan masyarakat mesti waspada bila ada tawaran penjualan cash base tanpa PPN karena itu merugikan negara.
“Ke depan produsen yang sudah saya tangani, saya akan lihat konsumen mana yang membeli tanpa membayar PPN. Saya akan kejar juga nanti. Ini untuk perbaikan bangsa kita bersama,” ujarnya.
Menurut Menkeu, sidak dilakukan sebagai respon dari informasi bahwa ada praktik penjualan baja langsung yang berbasis kas (cash-based) tanpa membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Praktik itu, ucapnya, merugikan Kementerian Keuangan karena pendapatan pajak juga turun. “Ini mengganggu pasar, sehingga orang yang bermain fair dirugikan,” ucapnya.
Dia menyampaikan bahwa praktik pengemplangan pajak tidak akan ada lagi hingga dua tahun ke depan. Potensi kerugian negara dengan praktik semacam itu mencapai Rp4 triliun per tahun. (Hen)
Komentar0