“Iran adalah contoh klasik bagaimana krisis ekonomi, pengangguran, dan tekanan hidup rakyat bisa dimanfaatkan dalam skenario geopolitik besar. Ini peringatan keras bagi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo,” ucap Amir Hamzah dalam analisisnya, Selasa (13/01/2026).
Amir juga menjelaskan, demonstrasi besar di Iran tidak berdiri di ruang hampa. Di satu sisi, rakyat Iran menghadapi inflasi tinggi, sanksi ekonomi berkepanjangan, dan stagnasi lapangan kerja. Namun di sisi lain, kondisi tersebut membuka ruang bagi operasi intelijen asing, khususnya Amerika Serikat, yang memiliki kepentingan strategis untuk melemahkan kekuasaan para Mullah yang dikenal anti-Amerika dan anti-Israel.
“Dalam geopolitik modern, jarang sekali rezim tumbang hanya oleh faktor internal. Biasanya ada momentum ekonomi yang kemudian dimanfaatkan aktor luar melalui operasi pengaruh, perang informasi, hingga dukungan terhadap kelompok oposisi,” jelas Amir.
Ia menambahkan, Iran bukan negara lemah secara militer. Negeri Persia itu memiliki teknologi persenjataan canggih, termasuk sistem rudal yang diklaim mampu menembus Iron Dome Israel. Karena itu, menurut Amir, destabilitas internal Iran merupakan target strategis yang jauh lebih ‘murah’ dibandingkan konfrontasi militer langsung.
“Ketika Iran terlalu kuat secara militer, maka jalan yang dipilih adalah menggoyang dari dalam,” ucapnya.
Menurut Amir Hamzah, situasi Iran patut menjadi cermin serius bagi Indonesia, terutama di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski konteks politik dan sosial berbeda, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan, seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan perlambatan di sejumlah sektor.
“Kondisi ekonomi adalah pintu masuk paling efektif untuk operasi intelijen asing. Ketika rakyat frustrasi, narasi apa pun akan mudah masuk,” ujarnya.
Amir menilai, Indonesia sebagai negara besar dan strategis di kawasan Indo-Pasifik juga tidak lepas dari bidikan kekuatan global. Apalagi, kebijakan luar negeri Prabowo yang cenderung tegas, nasionalistik, dan berorientasi pada kemandirian strategis berpotensi berbenturan dengan kepentingan tertentu.
Dalam konteks domestik, Amir menyoroti fenomena demonstrasi yang berpotensi muncul atau berkembang di masa awal pemerintahan Prabowo. Ia juga menekankan bahwa tidak semua demo murni aspirasi rakyat, tetapi juga rawan ditunggangi kepentingan politik.
“Ada pola saling menunggangi. Ketika ada demo terhadap Prabowo, jangan dilihat hitam-putih. Bisa jadi ada aspirasi riil, tapi bisa juga ada aktor politik yang memanfaatkan situasi,” tuturnya.
Ia secara terbuka menyebut dinamika elite sebagai faktor penting. Menurutnya, kubu yang secara politik tidak sepenuhnya sejalan dengan Prabowo, termasuk kelompok pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak sepenuhnya dirugikan jika posisi Prabowo melemah.
“Dalam politik kekuasaan, tidak ada ruang kosong. Jika Prabowo goyah, selalu ada pihak yang diuntungkan. Ini realitas politik, bukan tuduhan personal,” jelas Amir.
Lebih jauh, Amir Hamzah mengingatkan bahwa bentuk ancaman di era sekarang bukan hanya kudeta atau konflik bersenjata, melainkan perang informasi, framing media sosial, dan pembelahan opini publik.
“Operasi intelijen modern bekerja lewat narasi. Demo kecil bisa dibesarkan, isu ekonomi bisa dipelintir, dan ketidakpuasan diperluas lewat media sosial,” ujarnya.
Menurut Amir, Indonesia memiliki basis masyarakat yang besar dan majemuk. Jika tidak dikelola dengan komunikasi publik yang kuat, perbedaan persepsi bisa berubah menjadi konflik horizontal yang melemahkan legitimasi negara.
Amir Hamzah menegaskan, peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar pemerintahan Prabowo lebih waspada dan proaktif. Ia memberikan beberapa catatan penting:
1. Ekonomi sebagai benteng utama stabilitas
Pemerintah harus memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan menjaga daya beli rakyat. Ketidakpuasan ekonomi adalah bahan bakar utama instabilitas.
2. Perkuat intelijen dan deteksi dini
Negara harus mampu membedakan antara aspirasi rakyat yang murni dengan gerakan yang dimanipulasi kepentingan politik atau asing.
3. Kelola konflik elite secara sehat
Ketegangan antara kelompok kekuasaan tidak boleh tumpah ke jalan dan dimanfaatkan pihak luar.
4. Perang narasi harus dihadapi dengan transparansi
Pemerintah perlu menjelaskan kebijakan secara terbuka agar tidak memberi ruang pada disinformasi.
Menurut Amir Hamzah, tragedi Iran adalah pelajaran mahal tentang bagaimana negara bisa dilemahkan dari dalam ketika ekonomi rapuh dan elite terbelah. Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki peluang besar untuk menjaga stabilitas, asalkan tiap ancaman geopolitik dan intelijen dibaca secara jernih.
“Sejarah membuktikan, negara besar runtuh bukan karena musuh di luar, tapi karena gagal mengelola persoalan di dalam. Prabowo harus belajar dari Iran,” pungkasnya.(oNe)
Komentar0