Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, langkah Prabowo ini bukan kebijakan biasa. Menurutnya, pencabutan izin Toba Pulp merupakan sinyal politik berlapis yang dirancang rapi untuk memperlihatkan kepada publik apa yang ia sebut sebagai “keburukan geng Jokowi”, tanpa harus membuka konflik frontal dengan Jokowi secara langsung.
“Ini bukan sekadar soal izin perusahaan. Ini operasi politik tingkat tinggi. Prabowo sedang memperlihatkan kegagalan, bahkan kebusukan, kebijakan lingkar kekuasaan Jokowi dengan cara yang elegan dan konstitusional,” ucap Amir Hamzah dalam keterangannya, Jumat (23/01/2026).
Amir menyoroti kontras yang sangat mencolok antara sikap Kementerian Kehutanan di era transisi Jokowi dengan keputusan Prabowo setelah resmi berkuasa. Di satu sisi, Raja Juli Antoni memberikan penghargaan kepada Toba Pulp, yang oleh kementerian dinilai memenuhi standar tertentu. Namun di sisi lain, Prabowo justru mencabut izinnya.
“Kontradiksi ini disengaja untuk dibaca publik. Prabowo ingin masyarakat bertanya: bagaimana mungkin perusahaan yang diberi penghargaan justru dicabut izinnya? Dari situ publik akan menilai sendiri kualitas kebijakan dan integritas rezim sebelumnya,” ujar Amir.
Menurutnya, Raja Juli bukan aktor netral. Statusnya sebagai elite PSI — partai yang selama ini berada di orbit kekuasaan Jokowi dan Gibran — membuat penghargaan itu sarat muatan politik.
Analisis Amir Hamzah semakin tajam ketika dikaitkan dengan dinamika Pilpres 2029. Pernyataan Ahmad Ali, salah satu Ketua PSI, yang menyebut Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi kompetitor Prabowo di Pilpres 2029, dinilai sebagai sinyal bahwa PSI tidak sepenuhnya sejalan dengan agenda dua periode Prabowo.
“Ini alarm serius bagi Prabowo. PSI secara terbuka sudah memosisikan Gibran sebagai pesaing, bukan penerus. Padahal basis pendukung Prabowo menginginkan stabilitas dua periode,” kata Amir.
Dalam perspektif intelijen politik, Prabowo dinilai mulai melakukan detachment strategy — menjaga jarak secara bertahap dari Jokowi dan jaringan politiknya, tanpa memicu kegaduhan yang bisa merusak stabilitas awal pemerintahannya.
Amir menegaskan, Prabowo sangat memahami risiko politik jika berhadapan langsung dengan Jokowi, sosok yang masih memiliki pengaruh kuat di birokrasi, partai politik, dan opini publik.
“Prabowo bukan tipe yang menyerang langsung. Dia mantan Danjen Kopassus, naluri militernya kuat. Dia tahu kapan harus menyerang terbuka dan kapan melakukan silent operation,” katanya.
Pencabutan izin Toba Pulp dinilai sebagai bentuk serangan senyap, di mana kebijakan dijalankan atas nama hukum, lingkungan, dan kepentingan negara, tetapi dampak politiknya menghantam langsung simbol-simbol kekuasaan lama.
Lebih jauh, Amir Hamzah menyebut langkah ini sebagai pesan ganda. Ke publik, Prabowo ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak terikat kompromi politik masa lalu. Sementara ke elite politik dan bisnis, pesan yang dikirim jauh lebih tegas: tidak ada jaminan keamanan politik hanya karena kedekatan dengan Jokowi atau Gibran.
“Ini warning keras. Siapa pun yang merasa aman karena berada di lingkar Jokowi harus mulai menghitung ulang posisinya,” tegas Amir.
Dalam analisis geopolitik, Amir melihat Prabowo sedang memasuki fase awal konsolidasi kekuasaan. Membersihkan kebijakan kontroversial rezim sebelumnya dianggap penting untuk membangun legitimasi moral dan politik di mata rakyat.
“Prabowo ingin dikenang sebagai presiden yang memutus mata rantai oligarki lama, bukan melanjutkannya. Toba Pulp hanya pintu masuk,” ucapnya.
Meski belum tampak konflik terbuka, Amir meyakini relasi Prabowo–Jokowi akan memasuki fase kompetisi diam-diam, terutama jika Gibran benar-benar disiapkan sebagai kandidat presiden 2029.
“Saat ini masih senyap. Tapi arah anginnya jelas. Prabowo sedang mengamankan masa depannya, dan masa depan politiknya jelas tidak bisa disandarkan pada geng Jokowi,” tutup Amir Hamzah.(Man/oNe)
Komentar0