Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah melihat pernyataan tersebut sebagai bagian dari komunikasi politik yang terukur. Dalam analisisnya, reshuffle bukan hanya soal evaluasi kinerja, tetapi juga langkah strategis untuk menata ulang peta loyalitas di lingkaran kekuasaan.
“Pernyataan ‘tunggu saja’ itu bukan spontan. Itu sinyal bahwa proses evaluasi sudah selesai atau hampir selesai. Presiden tinggal mengeksekusi,” ucap Amir kepada Dinamikanews.com, Selasa (07/04/2026).
Amir menyoroti adanya fenomena yang ia sebut sebagai “matahari kembar” dalam kabinet. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana sejumlah menteri tidak sepenuhnya loyal kepada satu pusat kekuasaan, melainkan memiliki kedekatan politik ganda—baik kepada Presiden Prabowo maupun kepada Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, situasi ini berbahaya dalam konteks stabilitas pemerintahan.
“Dalam perspektif intelijen, loyalitas yang terbelah itu adalah kerentanan. Ini bisa menghambat pengambilan keputusan strategis dan membuka ruang tarik-menarik kepentingan di dalam kabinet,” ungkap Amir.
Ia menambahkan bahwa dalam fase awal pemerintahan, kompromi politik memang tak terhindarkan. Namun, memasuki fase konsolidasi kekuasaan, seorang presiden umumnya akan melakukan “penyisiran” untuk memastikan seluruh pembantunya berada dalam satu garis komando.
Salah satu nama yang disorot dalam analisis Amir adalah Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia dinilai sebagai figur yang memiliki loyalitas politik yang tidak sepenuhnya solid kepada Presiden Prabowo.
“Raja Juli Antoni kemungkinan masuk dalam daftar evaluasi serius. Selama ini terlihat ada pembagian loyalitas, antara kedekatan dengan Prabowo dan relasi politik sebelumnya dengan Jokowi,” jelas Amir.
Dalam kacamata intelijen politik, posisi seperti ini dianggap rawan. Menteri dengan loyalitas ganda berpotensi menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan, terutama pada sektor strategis seperti kehutanan yang berkaitan dengan investasi, sumber daya alam, dan kepentingan global.
Amir menegaskan bahwa reshuffle kali ini tidak bisa dilihat sekadar sebagai rutinitas politik, melainkan bagian dari operasi konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo. Ia bahkan menyebut langkah ini mirip dengan pola yang dilakukan sejumlah pemimpin kuat di dunia dalam memperkuat kendali pemerintahan.
“Prabowo sudah mengantongi nama-nama yang kinerjanya buruk dan yang tidak loyal. Ini bukan lagi fase kompromi, tapi fase penegasan otoritas,” tandasnya.
Dalam analisisnya, ada tiga indikator utama yang menjadi dasar reshuffle:
-Kinerja kementerian yang tidak optimal
-Ketidaksinkronan dengan visi presiden
-Loyalitas politik yang tidak tunggal
Ketiga faktor ini, menurut Amir, menjadi parameter utama dalam menentukan siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang akan diganti.
Langkah reshuffle tentu memiliki implikasi politik yang luas. Di satu sisi, ini bisa memperkuat stabilitas pemerintahan karena seluruh kabinet berada dalam satu komando. Namun di sisi lain, reshuffle juga berpotensi memicu gesekan politik, terutama jika menyasar tokoh-tokoh yang memiliki basis kekuatan tersendiri.
“Ini seperti operasi bedah. Kalau berhasil, tubuh pemerintahan akan lebih sehat. Tapi kalau tidak hati-hati, bisa memicu resistensi politik,” ucap Amir.
Meski demikian, ia meyakini bahwa Presiden Prabowo sudah mempertimbangkan risiko tersebut. Dengan latar belakang militer dan pengalaman panjang di dunia politik, Prabowo dinilai memahami momentum yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet. (Put/oNe)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0