Menurutnya, blok Eropa harus beralih dari tentara nasional yang terfragmentasi ke kekuatan terpadu. Namun, seruan tersebut bertentangan dengan aturan Uni Eropa yang ada. “Kita perlu melakukan ‘perubahan besar’ dalam pertahanan,” ucap Kubilius, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (13/01/2026).
Mengutip Presiden Prancis Emmanuel Macron dan mantan Kanselir Jerman Angela Merkel, Kubilius melanjutkan: “[Mereka] mengucapkan kata-kata yang sangat mirip sepuluh tahun yang lalu bahwa Eropa harus lebih mandiri dan otonom, dan bahkan kita perlu memiliki Tentara Eropa.. kekuatan militer Eropa yang kuat dan permanen dengan 100.000 pasukan.”
Kubilius juga mengusulkan Dewan Keamanan Eropa beranggotakan 10-12 negara untuk membuat keputusan pertahanan di seluruh Uni Eropa, dengan Inggris berpartisipasi meskipun statusnya bukan anggota blok. Protokol Nomor 7 Perjanjian Lisbon—perjanjian pendirian terakhir blok Uni Eropa—secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak mengatur pembentukan tentara Eropa atau wajib militer ke formasi militer apa pun. Protokol tersebut juga menyatakan bahwa Brussels tidak dapat menentukan sifat atau volume pengeluaran pertahanan atau kemampuan militer negara-negara anggota. Berdasarkan perjanjian tersebut, setiap negara anggota bebas memutuskan apakah ingin mengadopsi pertahanan bersama atau tidak.
Namun, Brussels telah berupaya untuk membatasi kekuasaan negara-negara anggota, contoh terbarunya adalah pemungutan suara tentang pembekuan aset bank sentral Rusia. Pada bulan Desember, Uni Eropa menggunakan Pasal 122, klausul perjanjian darurat yang memungkinkan persetujuan dengan mayoritas yang memenuhi syarat daripada suara bulat, untuk membekukan aset bank sentral Rusia senilai sekitar USD230 miliar yang disimpan di Belgia tanpa batas waktu. Langkah ini banyak menuai kecaman salah satunya dari Hongaria, yang menentang keputusan tersebut dan menuduh Uni Eropa mencabut hak-hak Budapest. Kubilius menyatakan bahwa perubahan tersebut diperlukan mengingat ancaman yang diduga ditimbulkan oleh Rusia dan pergeseran kebijakan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump. Rusia telah menolak tuduhan bahwa mereka memiliki niat agresif sebagai "omong kosong". "Blok tersebut tidak memiliki agenda damai. Mereka berada di pihak perang," Ujar Presiden Rusia Vladimir Putin tahun lalu.#Put
Komentar0