Menurut Amir Hamzah, apa yang disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR itu merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi negara-negara maju yang selama puluhan tahun telah mengendalikan rantai harga komoditas dunia melalui bursa internasional, lembaga keuangan global, hingga jaringan industri hilir multinasional.
“isi Pidato Presiden Prabowo harus dibaca sebagai deklarasi kedaulatan ekonomi. Selama ini Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi harga ditentukan oleh pusat-pusat ekonomi global di luar negeri. Ini yang ingin diubah oleh Prabowo,” ucap Amir Hamzah kepada Dinamikanews.com, Kamis (21/05/2026).
Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki posisi tawar yang sangat besar karena menguasai berbagai komoditas strategis dunia. Untuk kelapa sawit, Indonesia merupakan produsen terbesar dunia. Sementara untuk nikel, Indonesia bahkan menjadi pemain dominan dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global.
“Kalau Indonesia berani mengkonsolidasikan kekuatan komoditasnya, maka dampaknya bisa mengguncang struktur pasar global. Negara-negara industri selama ini menikmati bahan baku murah dari negara berkembang. Prabowo tampaknya tidak ingin pola lama itu terus berlangsung,” tuturnya.
Amir menilai kebijakan hilirisasi yang sebelumnya dimulai pada era Presiden Joko Widodo kini berpotensi naik level menjadi strategi pengendalian harga komoditas nasional. Jika hilirisasi fokus pada larangan ekspor bahan mentah, maka fase berikutnya adalah membangun otoritas harga berbasis kepentingan nasional.
“Ini mirip semangat negara-negara OPEC dalam menentukan harga minyak dunia. Bedanya, Indonesia ingin menerapkan pendekatan serupa terhadap sawit, nikel, dan mungkin komoditas tambang lainnya,” pungkasnya.
Dalam perspektif geopolitik, Amir menyebut langkah tersebut akan memunculkan resistensi dari kekuatan ekonomi global. Negara-negara Barat, menurutnya, selama ini berkepentingan menjaga mekanisme pasar internasional agar tetap menguntungkan industri mereka.
Ia memperkirakan tekanan internasional terhadap Indonesia bisa meningkat, baik melalui isu lingkungan hidup, kampanye anti-sawit, standar perdagangan internasional, hingga instrumen diplomasi ekonomi lainnya.
“Ketika Indonesia mulai bicara soal menentukan harga sendiri, maka itu dianggap ancaman terhadap arsitektur ekonomi global lama. Kita harus siap menghadapi perang dagang terselubung, tekanan lembaga internasional, bahkan operasi opini global,” tandas Amir.
Menurutnya, serangan terhadap industri sawit Indonesia selama bertahun-tahun sebenarnya tidak murni soal lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan persaingan geopolitik dan perebutan pasar minyak nabati dunia.
“Indonesia harus sadar bahwa sawit bukan sekadar komoditas pertanian, tetapi instrumen geopolitik. Negara-negara pesaing tidak ingin Indonesia terlalu dominan,” ujarnya.
Amir juga menyoroti pernyataan Prabowo yang lebih memilih menyimpan sumber daya alam di dalam tanah dibanding menjual murah kepada pihak asing. Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan adanya perubahan paradigma besar dalam strategi ekonomi nasional.
“Selama puluhan tahun kita terjebak logika eksploitasi cepat demi devisa jangka pendek. Sekarang Prabowo ingin mengubah paradigma menjadi pengelolaan strategis jangka panjang untuk kekuatan nasional,” ucapnya.
Dalam analisa intelijen ekonomi, lanjut Amir, langkah Prabowo juga berkaitan dengan perubahan peta global pasca persaingan Amerika Serikat dan China yang semakin tajam. Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi kekuatan penentu karena menguasai sumber daya penting untuk industri masa depan.
“Nikel adalah jantung baterai kendaraan listrik. Emas adalah instrumen keamanan finansial global. Sawit adalah pangan dan energi. Indonesia sedang berada di titik strategis yang menentukan,” katanya.
Namun Amir mengingatkan, keberanian menentukan harga sendiri tidak cukup hanya melalui pidato politik. Pemerintah harus membangun ekosistem industri nasional yang kuat, memperbesar kapasitas hilirisasi, memperkuat cadangan devisa, serta memperluas pasar ekspor alternatif.
“Kalau ingin menentukan harga sendiri, maka Indonesia harus memperkuat daya tahan ekonomi domestik. Jangan sampai kita berani melawan mekanisme global tetapi industri dalam negeri belum siap,” imbuhnya.
Ia juga mendorong pemerintah membangun aliansi dengan negara-negara penghasil komoditas lain agar Indonesia tidak berjalan sendirian menghadapi tekanan global.
“Indonesia perlu membangun blok ekonomi baru bersama negara-negara produsen sumber daya alam. Kalau bergerak sendiri tekanannya akan besar. Tetapi kalau bersama-sama, posisi tawarnya jauh lebih kuat,” tutup Amir Hamzah.(B4r/Pray)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0