Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, sikap Dasco yang bersedia membuka ruang dialog dengan partai-partai nonparlemen menunjukkan pendekatan akomodatif dalam membangun komunikasi politik. Pertemuan tersebut juga dapat dibaca sebagai bagian dari upaya merawat hubungan dengan kekuatan politik yang selama ini belum memiliki keterwakilan di DPR.
Menurutnya, dalam perspektif analisis intelijen politik, pertemuan tersebut mengandung pesan tentang pentingnya mengelola kekuatan politik di luar parlemen. Meskipun tidak memiliki kursi di DPR, partai-partai nonparlemen tetap mempunyai basis suara pemilih yang dapat diperhitungkan dalam konstelasi politik nasional.
"Dasco tentunya memahami bahwa partai-partai nonparlemen bukan kekuatan yang bisa diabaikan. Mereka memang tidak memiliki kursi di DPR, tetapi suara rakyat yang mereka peroleh tetap menjadi bagian dari kekuatan politik nasional. Karena itu, pendekatan akomodatif menjadi langkah yang rasional dalam membangun komunikasi," Ucap Amir Hamzah dalam keterangannya kepada Dinamikanews.com, Senin (28/09/2026).
Ia menilai, pembahasan ambang batas parlemen berpotensi menjadi pintu masuk bagi kompromi politik antara partai-partai nonparlemen dengan kekuatan politik di parlemen.
Dalam pandangan Amir, kompromi tersebut tidak harus dimaknai sebagai kesepakatan langsung mengenai perubahan aturan pemilu. Lebih jauh, pertemuan itu dapat menjadi awal dari proses saling memahami kepentingan politik, termasuk mengenai keberlangsungan partai-partai yang selama ini kesulitan memperoleh kursi legislatif akibat ketentuan ambang batas parlemen.
"Di sinilah pentingnya membaca pertemuan tersebut secara lebih mendalam. Ada kepentingan yang bertemu. Partai nonparlemen ingin memperjuangkan aspirasi dan keberlangsungan politiknya, sementara pimpinan DPR berkepentingan menjaga komunikasi dengan seluruh kekuatan politik," Ujarnya.
Amir Hamzah juga melihat adanya potensi strategis dari pertemuan tersebut dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Menurutnya, partai-partai nonparlemen yang tergabung dalam GKSR dapat menjadi modal politik yang signifikan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto apabila komunikasi dan hubungan politik yang dibangun saat ini berlanjut menjadi kerja sama politik.
Ia menjelaskan, kekuatan partai politik tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah kursi di parlemen. Basis pemilih, jaringan organisasi, struktur kepengurusan hingga kemampuan menggerakkan dukungan di daerah merupakan faktor yang turut menentukan posisi tawar sebuah partai.
"Jangan melihat partai nonparlemen hanya dari jumlah kursinya di DPR. Mereka memiliki suara, jaringan, dan konstituen. Dalam politik elektoral, semua itu merupakan modal yang bisa dikonsolidasikan. Jika hubungan politik terbangun dengan baik, mereka berpotensi menjadi bagian dari kekuatan pendukung Prabowo pada Pilpres 2029," Jelasnya.
Dalam analisis intelijen, lanjut Amir, komunikasi politik yang dilakukan jauh sebelum kontestasi elektoral dapat menjadi bagian dari proses pemetaan dan konsolidasi kekuatan. Pertemuan Dasco dengan GKSR dapat dibaca sebagai salah satu ruang untuk membangun kepercayaan sekaligus mengidentifikasi kepentingan yang dapat dipertemukan.
Namun, ia menegaskan bahwa potensi dukungan tersebut masih bergantung pada perkembangan komunikasi politik dan kesepakatan yang akan dibangun ke depan.
"Politik itu dinamis. Hari ini mereka bertemu untuk membicarakan ambang batas parlemen, tetapi komunikasi yang terbangun bisa membuka ruang kerja sama yang lebih luas. Apalagi menjelang 2029, setiap kekuatan suara tentu memiliki nilai strategis," ucapnya.
Sebelumnya, partai-partai politik nonparlemen yang tergabung dalam GKSR berkumpul dalam peringatan HUT ke-1 GKSR di Jakarta, pada Sabtu (26/09/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Benny Ramdhani menyampaikan bahwa Sufmi Dasco Ahmad telah menyiapkan waktu untuk menerima pimpinan partai-partai yang tergabung dalam GKSR pada Selasa (29/09/2026) di DPR.
Benny mengatakan, pertemuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menyampaikan sikap GKSR mengenai ambang batas parlemen. Hal ini menyusul munculnya wacana dari sejumlah partai di parlemen yang mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 5 persen.
GKSR juga telah menyusun naskah akademik setebal 200 halaman yang memuat 30 isu kepemiluan. Dokumen tersebut rencananya diserahkan kepada pimpinan DPR dan partai-partai politik di parlemen.
Selama satu tahun perjalanan organisasi, GKSR mengaku telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak hingga menghasilkan naskah akademik tersebut sebagai bahan masukan bagi pembahasan sistem kepemiluan.
Adapun partai-partai yang tergabung dalam GKSR terdiri atas Partai Perindo, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Berkarya.
Bagi Amir Hamzah, pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa isu ambang batas parlemen tidak hanya berkaitan dengan desain sistem pemilu, tetapi juga menyangkut posisi tawar dan masa depan partai-partai politik di Indonesia.
"Pertemuan ini menarik karena mempertemukan kepentingan legislasi dengan kepentingan politik elektoral. Dasco memiliki ruang untuk mendengarkan aspirasi partai nonparlemen, sementara GKSR memiliki kesempatan menyampaikan gagasan dan memperjuangkan kepentingannya secara langsung," Tutup Amir.(Pray/Noy)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0