Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah Dasco menerima jajaran OJK menunjukkan perhatian serius terhadap kondisi sektor keuangan nasional. Menurutnya, stabilitas keuangan harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari ketahanan industri perbankan, efektivitas pengawasan regulator, hingga perlindungan masyarakat sebagai nasabah.
“Dasco sangat konsen terhadap stabilitas keuangan. Ini penting karena stabilitas bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi atau kondisi perbankan di atas kertas. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat merasa aman ketika menyimpan uang dan menggunakan layanan keuangan,” Kata Amir Hamzah dalam keterangannya kepada Dinamikanews.com, Rabu (30/09/2026).
Menurut Amir, OJK memiliki tanggung jawab besar memastikan seluruh pelaku industri jasa keuangan menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Pengawasan tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi harus mampu mendeteksi persoalan sejak dini dan memberikan perlindungan nyata kepada konsumen.
Ia menilai, perhatian Dasco terhadap OJK menjadi penting di tengah berbagai keluhan nasabah yang muncul dalam pelayanan perbankan. Keluhan mengenai transaksi, akses rekening, pelayanan, hingga penyelesaian pengaduan dapat menimbulkan keresahan apabila tidak ditangani secara transparan dan cepat.
“Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan ketika menghadapi persoalan dengan lembaga keuangan. Nasabah membutuhkan kepastian, bukan hanya penjelasan normatif. Di sinilah fungsi pengawasan OJK harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dari perspektif intelijen ekonomi, Amir menjelaskan bahwa kepercayaan publik merupakan salah satu fondasi penting stabilitas sistem keuangan. Ketika kepercayaan masyarakat terganggu, dampaknya dapat meluas dari persoalan individual menjadi persepsi kolektif terhadap keamanan industri perbankan.
Dalam sistem keuangan modern, persepsi dan informasi bergerak sangat cepat. Keluhan nasabah yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebar melalui media sosial, memicu kekhawatiran, dan memengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan.
Karena itu, menurut Amir, regulator harus memiliki kemampuan membaca gejala persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas.
“Intelijen ekonomi mengajarkan bahwa ancaman tidak selalu muncul dalam bentuk krisis besar. Kadang-kadang gejalanya terlihat dari persoalan kecil yang berulang, pengaduan yang tidak terselesaikan, atau menurunnya kepercayaan masyarakat. Kalau tidak diantisipasi, persoalan tersebut bisa berkembang menjadi risiko sistemik,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengawasan OJK perlu mengedepankan tiga aspek, yakni deteksi dini, penegakan aturan, dan perlindungan konsumen. Ketiganya harus berjalan bersamaan agar stabilitas industri keuangan tidak hanya terjaga dari sisi kelembagaan, tetapi juga dari sisi kepercayaan masyarakat.
Perhatian terhadap perlindungan nasabah memiliki dasar yang dapat dilihat dari data resmi OJK.
Dalam siaran pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan Agustus 2026, OJK mencatat telah menerima 458.585 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sejak 1 Januari hingga 14 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, terdapat 70.523 pengaduan konsumen.
Sebanyak 22.668 pengaduan berasal dari sektor perbankan. Sementara itu, 31.115 pengaduan berasal dari industri financial technology (fintech), 14.311 dari perusahaan pembiayaan, 1.253 dari perusahaan asuransi, dan sisanya 1.176 pengaduan berkaitan dengan pasar modal serta industri keuangan nonbank lainnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa pengaduan konsumen merupakan persoalan nyata yang membutuhkan perhatian regulator. Meski tidak seluruh pengaduan mencerminkan pelanggaran oleh lembaga keuangan, jumlah tersebut menjadi indikator penting bagi OJK untuk mengevaluasi kualitas pelayanan dan efektivitas perlindungan konsumen.
Amir menilai, data pengaduan harus menjadi bahan evaluasi bagi OJK dalam mengidentifikasi persoalan yang berulang di industri jasa keuangan.
“Angka pengaduan harus dibaca sebagai sinyal yang perlu ditindaklanjuti. OJK perlu mengetahui apakah persoalan muncul karena kelemahan sistem, kurangnya transparansi, lemahnya pelayanan, atau adanya dugaan pelanggaran. Setiap persoalan harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sebelumnya, Dasco menerima kunjungan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Sarjito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/09/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Dasco menegaskan perhatian DPR tertuju pada stabilitas sektor keuangan agar masyarakat tetap aman dalam menabung dan berinvestasi.
Ia juga menyampaikan bahwa berbagai masukan dari OJK akan diteruskan kepada komisi terkait di DPR RI. Koordinasi antara DPR dan OJK diharapkan dapat memperkuat pengawasan sektor keuangan agar bekerja untuk kepentingan rakyat.
Bagi Amir Hamzah, komunikasi antara DPR dan OJK merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan kelembagaan. DPR memiliki fungsi pengawasan, sedangkan OJK menjalankan mandat pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Dasco memahami bahwa stabilitas keuangan membutuhkan koordinasi antarlembaga. DPR harus memastikan fungsi pengawasan berjalan, sementara OJK harus menunjukkan bahwa kewenangannya benar-benar digunakan untuk menjaga kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Amir menegaskan, stabilitas sektor keuangan tidak boleh hanya menjadi indikator yang dibicarakan dalam forum resmi pemerintah dan regulator. Stabilitas harus tercermin dalam rasa aman masyarakat ketika menyimpan uang, melakukan transaksi, maupun mengakses layanan perbankan.
Menurutnya, bank dan lembaga keuangan merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Ketika nasabah menghadapi persoalan, kecepatan penyelesaian dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan.
Ia berharap pertemuan Dasco dengan OJK menghasilkan tindak lanjut konkret, terutama dalam memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan meningkatkan kualitas penanganan pengaduan nasabah.
“Kepercayaan publik adalah modal utama industri keuangan. Jangan sampai masyarakat resah karena merasa tidak mendapatkan perlindungan. OJK harus memastikan setiap persoalan ditangani secara profesional, transparan, dan adil,” pungkas Amir Hamzah.(Noy/prim)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0