TpG5GSM5GfO7GpdlTpW0TUdpBY==

Rencana Gubernur DKI ingin Hidupkan ITF Sunter, MPJ: Tidak Tepat, lebih baik Cari Lahan lain yang Risikonya Lebih Kecil

Jakarta, DINAMIKANEWS.com - Adanya Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk kembali memanfaatkan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter menuai sorotan. Rencana tersebut dinilai sangat berpotensi membuka kembali polemik lama yang sebelumnya membuat proyek pengolahan sampah itu dihentikan.

Ketua Masyarakat Peduli Jakarta (MPJ) Imam Mahmudi menilai rencana pemanfaatan kembali ITF Sunter bukan pilihan yang tepat jika pemerintah ingin mencari solusi persoalan sampah Jakarta dalam jangka panjang.

Menurut Imam, ITF Sunter sebelumnya telah menghadapi berbagai persoalan sehingga pembangunan fasilitas tersebut tidak berlanjut. Pemerintah kemudian mengembangkan alternatif pengolahan sampah melalui konsep Refuse Derived Fuel (RDF), antara lain di Rorotan dan kawasan Bantargebang.

Pak Gubernur Pramono, alangkah lebih baik jangan memaksakan untuk memanfaatkan kembali ITF Sunter karena sudah banyak persoalan yang melingkupinya. Lebih baik mencari lahan lain yang risikonya lebih kecil,” ucap Imam, Kamis (10/09/2026).

Imam mengatakan, persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah rencana pemanfaatan kawasan sekitar ITF Sunter yang berkaitan dengan kebutuhan fasilitas pendukung Jakarta International Stadium (JIS).

Karena itu, menurutnya, pemerintah DKI Jakarta perlu menghitung kembali secara menyeluruh aspek lahan, sosial, teknis, lingkungan, hingga penerimaan masyarakat sebelum memutuskan menghidupkan kembali rencana ITF Sunter.

“Jangan sampai karena ingin mengejar penyelesaian persoalan sampah, pemerintah justru kembali masuk ke persoalan yang sebelumnya sudah muncul,” ujarnya.

Usulkan Lahan Alternatif di Bantargebang

Imam menyebut terdapat lokasi alternatif yang menurutnya lebih layak dipertimbangkan pemerintah, yakni lahan yang masih berada di kawasan Bantargebang, Kota Bekasi.

Ia menilai kawasan tersebut mempunyai karakter yang berbeda dibandingkan dengan lokasi ITF Sunter karena masyarakat di sekitar Bantargebang sudah lama berinteraksi dengan aktivitas pengelolaan sampah.

“Kenapa lahan ini lebih cocok? Karena tidak terlalu berisiko. Masyarakat di sekitar lahan tersebut sudah maklum dengan pengelolaan sampah dan keberadaan TPST,” terang Imam.

Menurutnya, faktor penerimaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah. Pemerintah tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan dan teknologi, tetapi juga harus melihat kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi.

Imam juga menyoroti persoalan yang muncul dalam rencana pengembangan RDF Rorotan. Ia menyebut rencana tersebut mendapat penolakan dari sebagian warga sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pendekatan yang digunakan dalam memilih lokasi fasilitas pengolahan sampah

“Kalau lokasi baru bisa mengurangi potensi konflik dan masyarakatnya sudah terbiasa dengan pengelolaan sampah, kenapa tidak itu yang dipertimbangkan?” ujarnya.

Jangan Ulangi Polemik

Imam berharap Pramono Anung tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menghidupkan kembali ITF Sunter.

Menurutnya, pemerintah DKI seharusnya melakukan kajian komprehensif sebelum menentukan apakah ITF Sunter masih relevan dengan kebutuhan Jakarta saat ini.

“Yang paling penting adalah jangan mengulang persoalan yang sama. 
Ia mengatakan persoalan sampah Jakarta membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknologi, pembiayaan, lingkungan, lalu lintas pengangkutan, tata ruang, serta penerimaan masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut, MPJ mendorong Pemprov DKI Jakarta membuka kembali pembahasan mengenai lokasi alternatif, termasuk kawasan Bantargebang, sebelum memutuskan pemanfaatan kembali ITF Sunter.

“Prinsipnya, pemerintah harus memilih lokasi yang paling rasional, paling aman dan paling sedikit menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” pungkas Imam.Kalau memang ada lokasi lain yang lebih minim risiko, lebih baik pemerintah mempertimbangkan alternatif tersebut,” tegasnya.

Ia mengatakan persoalan sampah Jakarta membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknologi, pembiayaan, lingkungan, lalu lintas pengangkutan, tata ruang, serta penerimaan masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut, MPJ mendorong Pemprov DKI Jakarta membuka kembali pembahasan mengenai lokasi alternatif, termasuk kawasan Bantargebang, sebelum memutuskan pemanfaatan kembali ITF Sunter.

“Prinsipnya, pemerintah harus memilih lokasi yang paling rasional, paling aman dan paling sedikit menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat,” pungkas Imam.(Noy/Pray) 


Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.

Komentar0

Type above and press Enter to search.