Amir menanggapi pernyataan Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengenai evaluasi kabinet. Ia menilai, karena Prabowo merupakan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra, partai tersebut mempunyai posisi strategis dalam menentukan arah politik pemerintahan.
“Kita ikuti kinerja pemerintahan dua tahun. Kalau memang hendak melakukan evaluasi menteri dan wakil menteri, biasanya pembahasannya berkaitan dengan partai-partai koalisi,” ucap Amir Hamzah dalam pernyataan kepada Dinamikanews.com, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, pernyataan Gerindra mengenai evaluasi kabinet juga perlu dibaca sebagai pesan politik kepada publik bahwa partai tersebut ingin menunjukkan soliditas sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi dinamika politik pada tahun ketiga pemerintahan Prabowo.
Ia menilai, evaluasi kabinet semestinya dilakukan berdasarkan kinerja, kemampuan menjalankan program prioritas, integritas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, perombakan kabinet tidak hanya menjadi ajang pembagian ulang posisi politik di antara partai-partai pendukung pemerintah.
Amir Hamzah melihat setidaknya ada tiga agenda strategis yang perlu diperhatikan Gerindra dalam menentukan langkah politiknya.
Pertama, menyiapkan strategi agar Prabowo dapat kembali terpilih sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2029. Menurutnya, target tersebut tidak cukup hanya mengandalkan popularitas Prabowo, tetapi juga harus ditopang oleh kinerja pemerintahan dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Gerindra.
Amir menyinggung hasil survei yang disebutnya menunjukkan elektabilitas Gerindra berada di atas 22 persen.
“Kalau Gerindra ingin Prabowo terpilih kembali pada 2029, partai harus mampu meningkatkan elektabilitasnya. Kinerja pemerintahan menjadi faktor penting. Jangan sampai popularitas presiden tidak berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat terhadap partai pendukungnya,” jelasya.
Kedua, Gerindra perlu mempertimbangkan desain koalisi politik yang lebih efektif. Amir berpandangan, koalisi yang terlalu besar berpotensi membuat pengambilan keputusan menjadi rumit karena setiap partai mempunyai kepentingan dan agenda masing-masing.
Menurutnya, koalisi yang lebih ramping tetapi memiliki dukungan mayoritas di parlemen dapat mempermudah proses musyawarah dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Semakin banyak partai di dalam koalisi, semakin banyak pula kepentingan yang harus diakomodasi. Koalisi yang lebih ramping dengan dukungan mayoritas yang memadai bisa membuat pengambilan keputusan lebih efektif,” ujar Amir.
Meski demikian, ia menilai pembentukan koalisi tidak boleh hanya berorientasi pada kemudahan pembagian kekuasaan. Stabilitas politik harus tetap berjalan seiring dengan fungsi pengawasan DPR, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan kepentingan rakyat.
Ketiga, Gerindra perlu memastikan bahwa pemerintahan Prabowo mempunyai agenda pembenahan hukum dan pemberantasan korupsi yang jelas. Amir menilai, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari stabilitas politik atau program ekonomi, tetapi juga dari keseriusan mengusut dugaan pelanggaran hukum tanpa memandang kedekatan politik seseorang.
Dalam pandangan Amir, evaluasi pemerintahan juga perlu mencakup penilaian terhadap pejabat strategis dan efektivitas lembaga negara. Ia menyinggung posisi Jaksa Agung dan Panglima TNI sebagai bagian dari pembahasan mengenai arah kepemimpinan dan pembenahan pemerintahan.
Menurutnya, apabila pemerintah memandang perlu melakukan pergantian pejabat, keputusan tersebut harus didasarkan pada kebutuhan kelembagaan, kinerja, dan kepentingan negara.
“Prabowo harus memastikan bahwa seluruh perangkat pemerintahan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau ada pejabat yang memang perlu dievaluasi, lakukan berdasarkan kinerja dan kebutuhan institusi, bukan semata-mata pertimbangan politik,” paparnya.
Amir juga mengaitkan pembenahan pemerintahan dengan gagasan mengembalikan pelaksanaan kehidupan bernegara pada UUD 1945 disertai adendum atau perubahan tambahan konstitusi. Menurutnya, gagasan tersebut perlu ditempatkan dalam pembahasan konstitusional yang terbuka dan melibatkan mekanisme yang sah.
Ia menilai, apabila Gerindra ingin menjadikan agenda konstitusional sebagai bagian dari strategi jangka panjang, partai tersebut perlu menjelaskan substansi perubahan yang ditawarkan dan manfaatnya bagi kehidupan demokrasi Indonesia.
Amir Hamzah turut menyoroti dinamika politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyinggung kemungkinan berkembangnya komunikasi antarkekuatan politik, termasuk pertemuan partai-partai, serta perdebatan mengenai posisi Gibran dalam pemerintahan.
Menurut Amir, perkembangan sikap DPR setelah masa reses perlu dicermati untuk mengetahui apakah persoalan tersebut akan berlanjut menjadi agenda politik dan pembahasan kelembagaan.
Ia juga menyinggung kemungkinan komunikasi antara PDIP, PKS, dan kekuatan politik lainnya.
“Kalau ada komunikasi antarpihak mengenai persoalan Gibran, kita lihat bagaimana perkembangannya setelah DPR kembali bekerja,” ungkapnya.
Selain persoalan kabinet dan Gibran, Amir menyoroti pentingnya penanganan dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik. Ia menyebut sejumlah persoalan, termasuk kasus yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan perkara dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.
Amir juga menyinggung nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembicaraan mengenai dugaan persoalan hukum yang perlu mendapat kejelasan. “Kasus kuota haji, kasus Nadiem juga menyebut nama Jokowi. Pihak aparat penegak hukum bisa memanggil Jokowi untuk diperiksa,” tuturnya
“Kalau ada dugaan korupsi yang memang didukung bukti, silakan diusut secara profesional. Jangan ada orang yang kebal hukum karena jabatan, hubungan keluarga, atau kedekatan politik. Tetapi, jangan pula seseorang dinyatakan bersalah sebelum ada pembuktian melalui proses hukum,” ucap Amir.
Ia menilai, kejelasan penanganan perkara-perkara besar dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Sebaliknya, apabila perkara yang menjadi perhatian publik tidak mendapatkan penjelasan memadai, kecurigaan masyarakat berpotensi terus berkembang.
Amir juga menghubungkan evaluasi kabinet dengan tantangan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Menurutnya, pemerintah perlu membaca berbagai gejolak sosial secara cermat, termasuk demonstrasi dan kritik terhadap kebijakan negara.
“Pemerintah harus mampu mengantisipasi gejolak domestik. Tetapi, jangan setiap kritik dianggap sebagai ancaman. Yang diperlukan adalah pemerintahan yang responsif, penegakan hukum yang adil, dan kebijakan yang benar-benar menjawab persoalan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, evaluasi kabinet menjelang tahun ketiga pemerintahan Prabowo seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas pemerintahan, memperkuat integritas pejabat, dan memastikan agenda pemberantasan korupsi berjalan konsisten.
Ia menegaskan, target politik menuju Pilpres 2029 tidak dapat dipisahkan dari penilaian masyarakat terhadap hasil kerja pemerintah.
“Kalau ingin mendapatkan kepercayaan rakyat kembali, yang harus ditunjukkan adalah hasil kerja. Pemerintahan harus bersih, penegakan hukum harus adil, dan kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok,” Tutup Amir Hamzah.(B4r/Pray)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0