1 Saksi dari 8 Saksi Kasus Penyadapan Ilegal ajukan Perlindungan jadi Justice Collaborator kepada LPSK

Jakarta, DINAMIKANEWS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali menerima pengajuan permohonan pelindungan dua saksi terkait kasus dugaan ilegal akses penyadapan yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo . Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengungkapkan, dengan adanya tambahan ini total ada delapan orang saksi yang telah mengajukan permohonan pelindungan kepada pihaknya "Intinya sudah ada penambahan dua, dari enam (yang terakhir), sudah, itu aja," Ujar Wawan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Wawan menjelaskan, delapan orang saksi masih dalam tahap penelaahan untuk menentukan apakah permohonan pelindungan diterima atau tidak. Meski demikian, dari internal Polri telah memberi perlindungan secara internal.

Ia menyebut, perlindungan dari dua orang tersebut diterima pada Jumat (06/11/2026) lalu. Dia menambahkan, dari 8 saksi tersebut, satu di antaranya turut mengajukan sebagai justice collaborator (JC). "Ya satu di antaranya itulah. Ya pokoknya dari delapan itu ada yang mengajukan JC," Tutur Wawan.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi. Terbaru, Irjen Ahrie Sonta diberhentikan secara tidak hormat (PTDH). Keputusan itu diputuskan lewat Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.#***

Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.