"Hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR dan ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset," Ujar Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ibrahim mengatakan, DPR mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Bahkan, hingga pengesahan dilakukan, pihaknya tidak bisa mengakses draf RUU tersebut.
"Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR," ungkapnya.
ICW membantah klaim pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III DPR yang menyebut bahwa pembahasan dilakukan secara transparan.
Ibrahim mengungkapkan bahwa ICW belum pernah diajak berdiskusi terkait perumusan RUU tersebut "Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini," tandasnya.
Ibrahim juga menambahkan, pengaduan ICW telah diterima sekretariat MKD Pengaduan ke MKD ini merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya dilayangkan pada 16 November.
"Kami berharap, koalisi advokasi perampasan aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang perampasan aset," Tegasnya.
Pengesahan RUU Perampasan Aset
DPR RI Telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).
"Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
"Setuju," seru anggota DPR yang hadir.
Pengambilan keputusan dilakukan di Rapat Paripurna ke-13, Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027.#***
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0