DINAMIKANEWS - Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, memperingatkan adanya ancaman serius terhadap kedaulatan Indonesia menyusul adanya temuan mengenai pelabuhan misterius yang beroperasi di dalam kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Pelabuhan tersebut diduga beroperasi tanpa pengawasan penuh negara, terutama dari unsur Bea Cukai, Imigrasi, dan otoritas pelabuhan.
Isu ini kembali mencuat setelah beberapa laporan di lapangan serta kesaksian mantan pekerja memunculkan dugaan bahwa pelabuhan internal IMIP—yang dikelola konsorsium perusahaan China—menjalankan aktivitas bongkar muat barang dan mobilitas tenaga kerja asing tanpa kehadiran petugas negara secara rutin.
“Ini bukan sekadar masalah teknis pelabuhan. Ini menyentuh inti kedaulatan sebuah negara. Jika ada fasilitas pelabuhan atau jalur masuk-keluar barang dan orang yang tidak dikendalikan penuh oleh pemerintah, maka itu akan jadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional,” ucap Amir Hamzah, Kamis (11/12/2025).
IMIP merupakan kawasan industri raksasa yang menjadi pusat pengolahan nikel terbesar di Indonesia. Di dalamnya terdapat jetty khusus, dermaga ekspor-impor, serta landasan udara internal. Infrastruktur tersebut awalnya dibangun untuk mendukung logistik industri, namun justru memunculkan celah pengawasan.
Pemerintah daerah dan pusat selama ini mengakui bahwa IMIP adalah kawasan industri tertutup, sehingga banyak proses yang tidak melalui pelabuhan umum. Namun, celah ini justru memungkinkan terjadinya aktivitas yang tidak tersentuh mekanisme kontrol negara.
Amir juga menegaskan bahwa keberadaan jetty atau pelabuhan yang tidak diawasi penuh negara dapat menjadi jalur: Penyusupan tenaga kerja tanpa pemeriksaan imigrasi, keluar-masuk barang yang tidak terdaftar, transfer komponen strategis yang tidak diketahui aparat dan komunikasi logistik berbasis negara asing yang sulit diawasi
“Dalam konteks intelijen, pelabuhan tertutup seperti ini sangat rentan dijadikan jalur dual-use logistics—hari ini untuk industri, besok bisa untuk operasi lain yang pemerintah tidak ketahui,” kata Amir.
Di dunia intelijen modern, fasilitas industri besar seperti IMIP selalu dianalisis dari potensi dual-use: infrastruktur sipil yang dapat dialihfungsikan untuk tujuan lain, termasuk aktivitas strategis atau militer.
Amir menyoroti tiga kerentanan utama:
1. Kendali Infrastruktur di Tangan Investor Asing
Jika infrastruktur vital seperti pelabuhan industri dikuasai oleh operator atau investor asing, maka dalam situasi konflik atau ketegangan diplomatik, “titik akses” itu dapat menjadi alat tekanan.
2. Minimnya Visibility Aparat
Ketika Imigrasi, Bea Cukai, atau aparat pelabuhan tidak memiliki visibilitas penuh, maka: Data kedatangan-kepulangan tenaga kerja asing menjadi parsial, arus barang tidak dapat dipastikan seluruhnya legal dan terdaftar dan sistem keamanan negara kehilangan salah satu layer krusial.
3. Potensi Aktivitas Tertutup
Bongkar muat malam hari, kontainer tanpa manifest jelas, atau mobilitas teknisi asing yang tidak tercatat adalah skenario klasik yang dapat muncul ketika pengawasan longgar.
Morowali adalah jantung industri nikel Indonesia, dan IMIP adalah episentrumnya. Dalam konteks geopolitik global, nikel—komponen baterai kendaraan listrik (EV)—telah menjadi mineral strategis yang diperebutkan negara industri dunia.
Investasi masif China di IMIP membuat posisi kawasan ini sangat sensitif:
1. Ketergantungan Ekonomi
Ketergantungan Indonesia terhadap modal dan teknologi smelter China mempersempit ruang manuver dalam negosiasi bilateral.
2. Persaingan Amerika Serikat–Tiongkok
Industri EV adalah medan perang baru antara AS dan Tiongkok. Pelabuhan tanpa kontrol penuh dari negara dapat dilihat sebagai titik dominasi Beijing dalam rantai pasok global.
3. Narasi Kedaulatan
Wacana mengenai pelabuhan tertutup di kawasan asing kerap memicu narasi bahwa Indonesia “kehilangan sebagian kendali” atas wilayah strategis.
Kementerian terkait telah merespons isu ini dengan menyatakan akan melakukan audit menyeluruh, termasuk:
-Penempatan personel Bea Cukai dan Imigrasi secara permanen
-Peninjauan ulang izin jetty dan dermaga
-Verifikasi jalur logistik dan SOP bongkar muat
-Koordinasi dengan TNI–Polri dan BIN
Namun hingga kini belum ada laporan resmi yang dipublikasikan ke publik. Kondisi ini memicu tuntutan agar pemerintah membuka hasil pemeriksaan untuk mencegah spekulasi liar.
Sorotan terhadap pelabuhan IMIP adalah cermin dari konflik lebih besar: tarik-menarik antara kebutuhan investasi dan kewajiban menjaga kedaulatan. Dalam konteks industri strategis seperti nikel, pengawasan negara harus mutlak.
Amir Hamzah menutup analisisnya dengan peringatan tegas:
“Negara boleh membuka diri terhadap investasi. Tetapi tidak ada kompromi ketika menyangkut pintu masuk dan keluar wilayah kedaulatan. Pelabuhan yang tidak dikendalikan negara adalah risiko yang terlalu mahal.” Tutup Amir. (oNe)
Komentar0