Aduan tersebut disampaikan warga saat pelaksanaan Reses ke-2 masa persidangan II tahun sidang 2025–2026 tahun Anggaran 2026 di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (11/02/2026).
“Ini memang permasalahan dari 2025. Warga saat mau ambil sembako murahnya masih sulit. Ini sudah saya bahas dengan Food Station Dharma Jaya dan PD Pasar Jaya sebagai pihak yang mendistribusikan pangan murah,” ucap Josephine dalam keterangannya.
Ia juga mengatakan persoalan distribusi pangan murah itu sebenarnya telah berlangsung sejak 2025, meski program tersebut telah dianggarkan pemerintah. Namun, pelaksanaan di lapangan masih banyak warga yang kesulitan mengakses bantuan.
Menurutnya, persoalan ini telah dibahas dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, terutama terkait perbaikan sistem distribusi agar akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok menjadi lebih mudah.
Agar Gubernur DKI lebih serius perubahan Sistem Distribusi
Josephine berharap kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar memberi perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan mendorong perubahan sistem pendistribusian.
“Mudah-mudahan Pak Gubernur memperhatikan ini semua dan sistemnya bisa berubah agar lebih baik,” jelas politisi PSI itu.
Ia juga mendorong pihak kelurahan agar berkoordinasi dengan Food Station agar titik pendistribusian lebih dekat dengan warga,misalnya bisa melalui RPTRA atau halaman kantor kelurahan.
“Kalau bisa, Pak Lurah berkoordinasi dengan Food Station supaya distribusi bisa dihadirkan di RPTRA atau halaman kantor kelurahan, sehingga akses pengambilan tidak terlalu jauh,” katanya.
Selain soal distribusi, Josephine juga menyoroti adanya dugaan pungutan liar dalam proses pengambilan sembako. Ia mempertanyakan mengapa program yang sudah memiliki anggaran justru masih saja menyulitkan masyarakat.
“Saya sampaikan di paripurna, jangan sampai rakyat yang sekarang saja sudah sulit mendapatkan pangan murah malah ditambah lagi dengan pengurangan anggaran. Anak-anak kita butuh gizi yang cukup. Jangan sampai terjadi stunting karena akses pangan bergizi makin sulit,”tegasnya.
Josephine berjanji akan terus mengawal perbaikan sistem distribusi dan memastikan bantuan pemerintah dapat diakses tanpa pungutan liar. Ia juga meminta masyarakat melaporkan jika menemukan praktik yang tidak sesuai dengan aturan.
Keluhan warga muncul terkait pengambilan sembako melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan bantuan sembako lainnya. Salah seorang warga mengaku proses pendaftaran kerap dilakukan secara daring dan bersifat “untung-untungan”, sehingga tidak semua warga bisa mengakses bantuan.
Warga juga mengeluhkan lokasi pengambilan sembako yang terbatas di wilayah tertentu, seperti Cipinang, sehingga menyulitkan mereka yang tinggal jauh dari lokasi tersebut.
Selain itu, warga juga mengaku harus membayar hingga Rp35.000 per orang saat mengambil sembako melalui oknum tertentu.
“Kadang kita harus bayar Rp35 ribu per orang. Makanya kami bingung, kenapa ambil sembako saja dipersulit. Mudah-mudahan Ibu DPRD bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini,” ucap warga.(oNe/Lif)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Gabung dan ikuti terus DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.. 🙏🏼🙏🏼
Komentar0