Alih-alih menjawab kritik dengan argumentasi kebijakan luar negeri yang transparan, pemerintah justru memilih jalur mobilisasi untuk menciptakan legitimasi. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan ketidakpercayaan diri pemerintah terhadap basis argumen kebijakan luar negerinya.
Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian memunculkan dilema serius terkait komitmen tradisional Indonesia pada kemerdekaan Palestina. Secara historis, Indonesia secara konsisten mendukung Palestina sebagai bagian dari amanat konstitusi dan politik luar negeri bebas‑aktif.
Akan tetapi, dengan masuknya Indonesia ke forum yang dipersepsikan sebagian pihak sebagai tidak sepenuhnya berpihak pada Palestina, justru Indonesia berisiko dianggap mengendurkan sikapnya. Konsekuensinya ada di level simbolik dan politik.
”Simbolik, karena Indonesia bisa dipersepsikan bergeser dari posisi moral yang tegas menjadi posisi kompromis. Politik, karena keikutsertaannya itu bisa dibaca sebagai upaya mencari panggung internasional, bukan memperkuat solidaritas terhadap Palestina. Ini sangat berpotensi mengikis kredibilitas Indonesia di mata dunia Islam dan gerakan solidaritas global,” ujar Virdika.
Ia jug mengingatkan, jika Indonesia tidak hati-hati, keikutsertaan di Dewan Perdamaian bisa menjadi preseden buruk. Dari negara yang selama ini dikenal konsisten mendukung Palestina, menjadi negara yang seolah lebih sibuk mencari pengakuan di forum internasional.#***
Komentar0