Karena ruang fiskal Indonesia bakal terguncang dengan menanggung semua utang yang berjumlah sekitar Rp120 triliun tersebut.
"Skema utang Whoosh yang multiyears ini mengurangi kapasitas fiskal pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional. Itu multiyearsnya pun puluhan tahun baru selesai. Bagaimana jika ada perubahan suku bunga yang mengerek pembayaran hutang Whoosh? Bisa terjadi risiko gagal bayar. Ini harus jadi pertimbangan pemerintah," ucap Huda seperti di kutip dari iNews Media Group, Sabtu (14/02/2026). Risiko fiskal ini yang menurut Huda juga dipertimbangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Huda bisa paham mengapa Purbaya terkesan hati-hati saat merespons isu soal APBN menanggung utang Whoosh, bahkan cenderung tak ingin sepeser uang negara dipakai membayar beban utang Whoosh.
"Soal pembayaran hutang Whoosh pakai APBN, saya setuju dengan sikap Purbaya. Saya tidak setuju apabila pembayaran hutang whoosh ini menggunakan APBN," Ujarnya.
Setidaknya, ada dua alasan yang melatarbelakangi pandangan Huda.
Pertama, terkait dengan bentuk layanan Whoosh yang bukan Public Service Obligation (PSO). Whoosh bukan PSO karena tidak ditujukan masyarakat luas, dan apabila tidak ada Whoosh pun tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Alasan kedua, ucap Huda, soal isu profesionalisme. Maksudnya, ketika ada tanggungan manajemen Whoosh yang ditalangi oleh APBN, manajemen dinilai tidak akan bekerja secara optimal. "Toh hutangnya ditanggung APBN ini kan. Sedangkan, Whoosh ini skemanya B2B. Sudah benar tidak menggunakan APBN malah digiring lagi menggunakan APBN," Tegas Huda.
Oleh karena itu, pemerintah harus mencari sumber keuangan selain APBN. Huda menyarankan pembayaran utang bisa ditambal dari kerja-kerja Danantara yang mengelola dividen seluruh BUMN. "Menggunakan skema dari Danantara. Danantara katanya mengelola dana ratusan triliun," Katanya. Adapun skema pembayaran utang proyek Whoosh via Danantara sempat diutarakan Purbaya. Teranyar dia bahkan mengatakan, belum dilibatkan soal rencana APBN menanggung utang, yang digemborkan oleh Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi.
Huda menyoroti tata kelola birokrasi pemerintahan sepatutnya saling berkoordinasi satu lembaga ke lembaga lain, terlebih saat merumuskan kebijakan yang menyangkut keuangan negara. "Prasetyo, meskipun selaku mensetneg, seharusnya bertanya dahulu kepada Purbaya terkait pembayaran apapun yang melibatkan APBN. Bagaimana pun juga, kasir juru bayar pemerintah adalah Purbaya sebagai Menkeu," Pungkas Huda.#****
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Gabung dan ikuti terus DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0