TpG5GSM5GfO7GpdlTpW0TUdpBY==

Banyak Lansia Dan Siswa Miskin belum Terdaftar DTKS, DPRD DKI Kritik Sistem Pendataan Dinsos DKI

Jakarta, DINAMIKANEWS.com - Sekitar 50 lansia berusia di atas 70 tahun di Jakarta Timur hingga kini belum terdaftar sebagai penerima Kartu Lansia Jakarta atau KLJ. Temuan ini diungkap Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak Komisi C dalam rapat kerja pembahasan pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027, Rabu, 04 Maret 2026.

Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak Komisi C, mendorong agar pemerintah daerah DKI Jakarta memiliki basis data mandiri yang lebih responsif terhadap kondisi riil warga Jakarta.

Desakan ini muncul setelah banyaknya aduan warga terkait belum dibukanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di sejumlah wilayah Jakarta Timur.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mempertanyakan kinerja Dinas Sosial DKI Jakarta yang dinilai masih bergantung penuh pada DTKS sebagai satu-satunya rujukan penerima bantuan sosial.

“Pak Kepala Dinas Sosial, kenapa kita tidak punya database sendiri? Kita yang tahu warga kita, siapa yang harus dapat dan siapa yang tidak,” ucap Josephine Simanjuntak dalam Rapat kerja Komisi C DPRD DKI Jakarta dalam rangka pembahasan pra rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Prov Dki Jakarta Tahun 2027, pada Rabu (04/03/2026).

Menurutnya, belum dibukanya pendaftaran DTKS berdampak langsung pada siswa dari keluarga tidak mampu yang gagal memperoleh Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta lansia yang belum menerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Keluhan itu ia terima saat reses di Jakarta Timur. Sedikitnya 50 lansia berusia di atas 70 tahun mengadu kepadanya karena belum terdaftar sebagai penerima KLJ.

“Jawaban dari pendamping sosial pun sama, DTKS belum dibuka juga,” jelasnya.

Persoalan serupa juga terjadi di sektor pendidikan. Di salah satu sekolah terdapat empat siswa yang tidak bisa mendapatkan rekomendasi KJP karena status DTKS orang tuanya belum terdaftar atau terkendala sistem desil.

Ia menilai ketergantungan penuh pada DTKS membuat banyak warga yang sebenarnya layak sebagai penerima KJP, justru terhambat secara administratif.

“Anak-anak kita ini butuh pendidikan, lansia butuh jaminan hidup. Jangan sampai mereka hanya diberi harapan tanpa solusi,” Pungkasnya. 


Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Gabung dan ikuti terus DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.

Komentar0

Type above and press Enter to search.