Surat itu datang setelah empat hari wafatnya Khamenei yang dikonfirmasi oleh media negara Iran pada 1 Maret. Empat hari di mana seluruh dunia — dari Ankara hingga N'Djamena, dari Beijing hingga Islamabad — sudah menyampaikan belasungkawa tingkat kepala negara.
Empat hari di manakah Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia dengan hubungan diplomatik 75 tahun dengan Iran, memilih diam.
Keterlambatan ini bukan sekadar masalah etiket diplomatik, tapi juga merupakan cermin dari kontradiksi yang lebih di dalam politik luar negeri Indonesia pasca bergabungnya dengan Board of Peace.
Begini Kronologi Keheningan
Khamenei tewas pada 28 Februari bersama putri, menantu, cucu, dan beberapa pejabat tinggi Iran. Istrinya menyusul dua hari kemudian. Iran mengumumkan 40 hari berkabung nasional. Respons internasional datang cepat. Presiden Turkiye Erdogan menyatakan duka pada hari yang sama. Presiden Putin mengirim belasungkawa resmi kepada Presiden Pezeshkian. Menlu China Wang Yi menyebut pembunuhan kepala negara berdaulat sebagai tindakan yang "tidak bisa diterima."
Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Armenia, bahkan Azerbaijan — yang hubungannya dengan Iran penuh ketegangan — mengirim belasungkawa resmi dalam 24 jam pertama. Di kawasan ASEAN, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengambil posisi paling tegas. Dalam pernyataan di X, ia menyatakan "tanpa reservasi mengutuk pembunuhan" Khamenei, menyebutnya sebagai "preseden berbahaya" yang melemahkan tatanan internasional.
Brunei "mengutuk keras" serangan tersebut. Thailand menyatakan "keprihatinan mendalam." Indonesia? Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan pada 28 Februari, tetapi isinya hanya seruan agar "semua pihak menahan diri" dan penawaran mediasi Presiden Prabowo. Tidak ada kata "belasungkawa." Tidak ada penyebutan nama Khamenei. Tidak ada pengakuan bahwa pemimpin negara sahabat baru saja terbunuh.
Dalam kevakuman sikap pemerintah, lembaga-lembaga non-negara justru mengambil peran yang seharusnya dimainkan oleh Kementerian Luar Negeri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan tausiyah resmi pada 1 Maret, satu hari setelah serangan, melalui Surat Nomor Kep-28/DP-MUI/III/2026. Ketua Umum KH Anwar Iskandar menyatakan "duka mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran," mengutuk serangan AS-Israel sebagai bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, dan — dalam langkah yang jarang dilakukan oleh MUI — secara eksplisit mendesak pemerintah mencabut keanggotaan Indonesia dari Board of Peace.
Muhammadiyah menyusul pada 2 Maret lewat Surat Pernyataan Nomor 16/PER/I.0/B/2026 yang ditandatangani Ketua Umum Syafiq A. Mughni.
Pernyataan itu turut belasungkawa atas wafatnya Khamenei, kecaman keras terhadap serangan, dan desakan agar PBB menjatuhkan sanksi terhadap AS dan Israel. Nahdlatul Ulama, melalui Ketua Umum PBNU, juga mengecam serangan tersebut dan menyebutnya "brutal." Kemudian yang paling mencolok: pada 2 Maret, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengirim surat resmi kepada pemerintah Iran, atas nama pribadi dan keluarga Bung Karno. Dalam surat itu, Megawati menegaskan bahwa "bangsa Indonesia berdiri bersama rakyat Iran dalam menolak dan mengecam segala bentuk agresi militer sepihak," dan menggambarkan Khamenei sebagai tokoh yang memiliki "kedekatan batin dan pemikiran" dengan perjuangan Bung Karno.
Seorang mantan presiden yang sudah tidak menjabat bergerak dua hari lebih cepat dari presiden yang sedang berkuasa. Dua organisasi Islam menyampaikan belasungkawa sebelum Kementerian Luar Negeri. Ini bukan hanya anomali protokoler, tapi merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang secara fundamental menghambat pemerintah untuk melakukan hal yang paling dasar dalam hubungan antarnegara: menyatakan duka atas kematian pemimpin sahabat.
Mengapa Setelah Empat Hari?
Pertanyaan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal pada 4 Maret — "Kelupaan atau sengaja?" — menyentuh inti masalah. Indonesia dan Iran bukan kenalan baru. Hubungan diplomatik terjalin sejak 1950, ditandai Perjanjian Persahabatan 1958, saling kunjung kepala negara sejak 2006, penandatanganan Preferential Trade Agreement Mei 2023 saat kunjungan Presiden Raisi ke Jakarta, kerja sama di OKI, Gerakan Non-Blok, D-8, dan BRICS.
Dalam konteks hubungan sedalam ini, keterlambatan empat hari bukan kelalaian administratif, tapi terlihat sebagai pilihan politik. Dan pilihan itu, sebagaimana dicatat Dino Patti Djalal, memiliki konsekuensi langsung: "Karena merasakan sikap dingin kita terhadap kematian pemimpinnya, tidak heran Menlu Iran menolak dengan halus tawaran mediasi." Dugaan ini diperkuat oleh respons Dubes Iran Boroujerdi pada 2 Maret, ketika ditanya tentang tawaran mediasi Indonesia: "Sampai saat ini belum ada langkah berkaitan dengan hal itu dan kami masih belum mengetahui apakah langkah seperti ini dapat berdampak atau tidak." Dalam bahasa diplomasi, itu adalah penolakan yang sangat halus dan sopan.
Surat Presiden Prabowo pada 4 Maret adalah langkah yang tepat, meski terlambat. Pengakuan atas duka Iran adalah minimum absolut dalam diplomasi antarnegara. Namun, satu surat belasungkawa tidak menyelesaikan kontradiksi struktural yang menjadi akar dari keheningan empat hari tersebut. Kontradiksi itu bernama Board of Peace — dan tidak berdiri sendiri. Indonesia bergabung dengan BoP pada Februari 2026. BoP diketuai Presiden Donald Trump, dengan Israel sebagai anggota dan Palestina absen.
Struktur komando militer di Gaza berada di bawah AS. Dan Indonesia, berdasarkan komitmen yang sudah disampaikan, akan mengirim 8.000 personel TNI ke Gaza Selatan sebagai bagian dari International Stabilization Force di bawah komando AS — dengan target pengiriman sekitar April 2026. Namun, BoP bukan satu-satunya ikatan baru Indonesia dengan Washington. Sembilan hari sebelum bom jatuh di Teheran, pada 19 Februari, Presiden Prabowo dan Presiden Trump menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington. Perjanjian ini, yang oleh pemerintah disebut "terobosan", telah menuai kritik keras dari kalangan akademisi. Dewan Guru Besar UGM dalam pernyataan sikap 2 Maret secara eksplisit menolak ratifikasi, menyebutnya asimetris dan berpotensi melanggar konstitusi.
Ekonom UGM Rimawan Pradiptyo menemukan 211 frasa "Indonesia harus" dalam dokumen 45 halaman itu, dibandingkan hanya 9 frasa "USA harus." Sebagai imbalan atas penurunan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen, Indonesia diminta membuka pasar pertanian, menghapus persyaratan konten lokal, membebaskan produk AS dari sertifikasi halal, menyelaraskan kebijakan sanksi dan kontrol ekspor dengan AS, membeli produk AS senilai 33 miliar dollar, dan — yang paling krusial — dilarang membuat perjanjian dagang baru dengan negara yang "mengancam kepentingan esensial AS." Klausul terakhir ini, dalam praktiknya, memberi Washington hak veto atas hubungan dagang Indonesia dengan negara ketiga. Posisi Indonesia dengan kata lain pun bukan hanya terikat secara militer lewat BoP, tetapi juga secara ekonomi lewat ART.
Kedua perjanjian yang ditandatangani dalam bulan yang sama, menciptakan lapisan ketergantungan ganda yang membuat ruang manuver diplomasi semakin sempit. Ketika negara yang memegang kendali atas struktur militer Anda sekaligus menentukan standar kepatuhan dagang Anda — sebagaimana dirumuskan Rimawan, "seolah sebagai jaksa, hakim, dan eksekutor di saat yang bersamaan" — wajar jika mengucapkan belasungkawa untuk pihak yang diserang oleh negara itu menjadi sangat sulit dilakukan. Lalu pada 28 Februari, AS — ketua BoP, komandan ISF, sekaligus mitra dagang yang baru saja mengikat Indonesia dalam perjanjian asimetris — melancarkan operasi militer terbesar di Timur Tengah sejak 2003, mengebom 24 dari 31 provinsi Iran, membunuh kepala negaranya, dan memicu perang regional. Semua ini dilakukan dua hari setelah negosiasi nuklir di Jenewa yang oleh Menlu Iran Araghchi disebut "sudah dalam jangkauan."
Pejabat Israel sendiri mengakui kepada Reuters bahwa operasi sudah direncanakan berbulan-bulan dan tanggal peluncurannya diputuskan berminggu-minggu sebelumnya. Dalam konteks ini, kesulitan Indonesia untuk mengucapkan belasungkawa menjadi dapat dipahami meskipun tidak dapat dibenarkan. Sulit menyatakan duka kepada Iran ketika Indonesia terikat secara militer dan ekonomi kepada negara yang melakukan pembunuhan tersebut. Namun, justru di situlah letak masalahnya: jika keanggotaan dalam forum perdamaian dan perjanjian dagang dengan sebuah negara membuat Indonesia kehilangan kemampuan untuk melakukan fungsi diplomatik paling dasar, maka bukan diplomasi yang sedang dijalankan, melainkan subordinasi yang sedang ditoleransi.
Pemerintah menyatakan bahwa iuran 1 miliar dollar AS BoP bersifat sukarela dan Indonesia belum membayar. Namun, kontribusi Indonesia bukan finansial, melainkan militer: 8.000 personel TNI. Hingga saat opini ini ditulis, belum ada pernyataan resmi tentang penundaan atau evaluasi pengiriman pasukan pasca-serangan 28 Februari. Sementara itu, desakan untuk mengevaluasi posisi Indonesia datang dari spektrum yang sangat luas: MUI mendesak penarikan keanggotaan BoP. Forum Purnawirawan Prajurit TNI, termasuk Jenderal (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, mempertanyakan legitimasi konstitusional pengiriman tanpa mandat PBB.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta kepastian bahwa kehadiran TNI benar-benar untuk perdamaian.
Anggota Komisi I TB Hasanuddin menyatakan "semakin tidak percaya bahwa BoP benar-benar memiliki misi tulus untuk perdamaian." Bahkan Ketua MPP PKS Mulyanto menegaskan bahwa belasungkawa kepada Iran "tidak harus dimaknai sebagai dukungan terhadap dinamika konflik yang sedang berlangsung" — dengan kata lain, bahwa berduka dan berdiplomasi adalah dua hal yang seharusnya tidak perlu dipertentangkan. Semua suara ini menuntut satu hal yang sama: koherensi. Indonesia tidak bisa menyatakan duka kepada Iran lewat surat sambil tetap bersiap mengirim pasukan di bawah komando negara yang membunuh pemimpinnya.
Indonesia tidak bisa menawarkan mediasi sambil duduk di struktur yang hanya merepresentasikan satu pihak. Indonesia tidak bisa mengklaim bebas-aktif sambil membutuhkan waktu empat hari setelah pernyatan dari ulama, mantan presiden, serta ormas Islam untuk melakukan hal yang Azerbaijan dan Chad lakukan dalam hitungan jam.
Orang Jawa punya pepatah: 'wong sing lagi numpak prau, angel ngecet prau saka njaba' — orang yang sedang naik perahu, susah mengecat perahunya dari luar. Indonesia saat ini sedang berada di dalam perahu Board of Peace. Dan dari dalam perahu itu, bahkan mengucapkan belasungkawa saja membutuhkan waktu empat hari.
Belasungkawa sudah disampaikan. Itu baik. Namun, pertanyaan berikutnya lebih berat: apakah surat itu adalah pembuka koreksi arah, atau sekadar gestur? Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi suara perdamaian yang kredibel — sejarah Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Non-Blok, hubungan yang baik dengan hampir semua pihak. Namun, kredibilitas itu mensyaratkan satu hal yang tidak bisa ditawar: konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Dan konsistensi itu, pasca-28 Februari, sedang diuji dengan sangat keras. Dunia pasca-serangan AS dan Israel ke Iran membutuhkan Indonesia yang bisa bicara dengan semua pihak tanpa canggung, tanpa takut, tanpa harus menunggu empat hari untuk mengatakan yang sudah jelas.
Dunia butuh Indonesia yang bebas — dan benar-benar aktif. Pertanyaannya tinggal satu: apakah kita masih mau jadi Indonesia yang seperti itu?#****
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Gabung dan ikuti terus DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0