"Ketika kemudian jadinya banyak warga Jakarta lebih mengandalkan individu itu, justru di situlah telah memperlihatkan ada sistem yang enggak jalan atau belum sempurnalah," ucap Detta saat dihubungi, Sabtu (11/04/2026).
Detta mengakui adanya kehadiran kreator konten yang peduli terhadap infrastruktur sosial merupakan bentuk partisipasi publik dalam pemerintahan.
Namun, ia juga mengingatkan akan berbahaya jika pemerintah justru mengandalkan individu tertentu untuk menyelesaikan persoalan aduan warga. Menurutnya, penyelesaian masalah pelayanan publik tidak bisa dibebankan kepada figur atau kelompok tertentu.
"Pemerintah kalau misalnya mengandalkan individu dan enggak bisa membangun sistem tuh ya keliru sebetulnya. Di situ sebetulnya letak permasalahannya. Justru bahaya kalau pelayanan publik itu harus dijadiin tanggung jawab dari individu-individu tertentu," Tuturnya. Detta tidak menampik bahwa Jakarta sebagai ibu kota sebenarnya telah memiliki sistem pengaduan digital yang tergolong baik di Indonesia.
Sistem Tata kelola Belum Maksimal
Namun, ia menilai penggunaan aplikasi digital tetap memiliki celah jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat serta perawatan sistem yang berkelanjutan. Salah satunya metode pelaporan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang belakangan juga disorot karena adanya dugaan pemalsuan laporan.
"Apalagi kalau misalnya sudah berkaitan sama semakin banyak pihak yang menggunakan itu. Penyakit digital kan biasanya itu jadi hype doang di awalnya, tapi kemudian jangka panjangnya jadi kurang, maintenance-nya kurang," ujar Detta.
Ia menilai tingginya partisipasi publik melalui figur seperti Ijoel seharusnya menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki dan memaksimalkan sistem yang ada, bukan membuat pemerintah bergantung pada laporan yang viral dulu, baru di Tindak lanjut.
"Jadi biar enggak terus-terusan reaktif, sistemnya yang dibangun itu harus dikelola dengan baik. Kreator itu bisa dijadikan sebagai pelengkap, komplementer saja, jangan justru bertumpu di situ semua," ungkapnya.
Detta menyoroti respons pemerintah yang dinilai baru bergerak cepat ketika sebuah isu telah viral di media sosial. Menurut dia, pemerintah harus bekerja berdasarkan sistem, bukan tekanan algoritma. "Yang namanya influencer itu kan membawa attention ya, membawa perhatian, dan ketika itu menjadi spotlight, kemudian mereka cepat tanggap dan segala macam. Nah tapi kan kemudian ketika enggak ada perhatiannya, masalahnya balik lagi, sistemnya masih jalan atau enggak?" Tegas Detta.
"Selama sistemnya berjalan dengan baik, ada atau enggak ada perhatian ya udah jalan terus aja sistemnya. Enggak harus nunggu perhatian dulu baru datang," Imbuhnya.
Partisipasi simbolik
Terkait langkah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang mengundang Ijoel ke Balai Kota DKI, Detta mengingatkan agar hal tersebut tidak sekadar menjadi simbolik semata.
Menurutnya, partisipasi baru dapat disebut bermakna apabila dari interaksi tersebut muncul perbaikan yang nyata dalam tata kelola Sistem pemerintahan yang berkelanjutan, bukan sekadar respons ketika masalah menjadi viral. Karena itu, setelah momen penerimaan Ijoel di Balai Kota DKI dengan membawa sejuta aspirasi warga, masyarakat perlu mengawal apakah terdapat perubahan dalam sistem tata kelola Pemprov DKI Jakarta.
"Bisa dibilang bagus kalau misalnya dari responsnya itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola. Bukan sekadar memperbaiki peristiwa yang viral semata. Hal-hal dan detail yang enggak kelihatan dan mungkin luput dari perhatian tuh justru menjadi hal yang penting," tandas Detta.#***
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0