"Siapapun pemerintahnya hari ini di Jakarta, ayo jangan cuma bicara Jakarta, bicara juga saudara kalian yang berada di Bekasi. Sampah Jakarta yang dikelola di Bekasi ini harus segera dipikirkan oleh Jakarta, bagaimana kita bisa mengenakkan warga Bekasi dan warga Jakarta," Ungkap Josephine.
Pernyataan politisi Fraksi PSI tersebut disampaikan saat rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 20 Mei 2026 di DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan tidak hanya mengandalkan pembuangan sampah ke daerah lain.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi kerja sama dengan Pemerintah Bekasi agar tidak merugikan masyarakat setempat.
"Persoalan sampah ini merupakan persoalan bersama, bukan hanya Jakarta atau Bekasi saja. Karena Dampaknya sangat besar bagi warga Bekasi, sehingga harus dikelola dengan lebih adil dan bijak," ucapnya.
Legislator DKI ini meminta agar Pemprov DKI segera menyusun kembali strategi pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap TPST Bantar Gebang yang kapasitasnya tiap hari semakin terbatas.
Selain itu juga, pemerintah segera mengoptimalkan pengolahan sampah di dalam wilayah Jakarta, baik melalui teknologi modern maupun pengurangan sampah dari sumbernya.
DPRD DKI menekankan bahwa langkah ini penting agar ke depan Jakarta tidak terus membebani daerah lain, serta bisa menjaga hubungan baik antarwilayah sebagai bagian dari satu kesatuan bangsa.
Saat dalam rapat tersebut pihak pemerintah DKI Jakarta menyampaikan, sangat sepakat dengan keprihatinan dari DPRD Josephine Simanjuntak.
Ia menuturkan kini pemerintah sejak 10 Mei 2026 telah memulai menjalankan program pemilahan sampah. Program ini dimulai dari tingkat rumah tangga dan telah dilengkapi dengan roadmap yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH).
Dan Pemprov DKI juga menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi rapat kerja guna memaparkan secara rinci pelaksanaan program tersebut.
Ia menyampaikan Dinas LH nantinya akan menjelaskan mekanisme pengelolaan, termasuk rencana pengangkutan sampah organik dari rumah tangga secara rutin.
Pemerintah sangat memahami bahwa kemampuan dukungan keuangan DKI Jakarta kepada Bekasi ke depan tidak dapat terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengurangi ketergantungan pembuangan sampah ke wilayah Bekasi.
Meski demikian, sebagai wilayah yang bertetangga dan memiliki hubungan erat, Pemprov DKI menegaskan bahwa tidak seluruh beban pengelolaan sampah akan dilimpahkan ke Bekasi.
Saat ini, upaya pemilahan sampah sudah mulai diterapkan, tidak hanya di masyarakat tetapi juga di lingkungan perkantoran, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Data dan Fakta Persoalan Sampah Jakarta
Dari dulu Permasalahan sampah di Jakarta bukan hal baru dan selalu terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
Diketahui saat ini volume sampah Jakarta mencapai sekitar 7.500--8.000 ton per hari, dengan sebagian besar dikirim ke TPST Bantar Gebang.
TPST Bantar Gebang yang telah beroperasi sejak 1989 kini mengalami overkapasitas dan diperkirakan mendekati batas maksimum daya tampungnya.
Sejumlah insiden yang telah menewaskan warga di kawasan TPST Bantar Gebang maupun TPA lain di Indonesia, menunjukkan risiko yang serius, termasuk longsor sampah dan gangguan kesehatan warga sekitar.
Warga di sekitar TPST juga menghadapi dampak lingkungan seperti pencemaran udara, bau menyengat, serta potensi penyakit akibat limbah.
Dengan kondisi tersebut, Anggota DPRD DKi Josephine Simanjuntak meminta agar Jakarta segera berbenah dalam pengelolaan sampah dinilai menjadi semakin mendesak, baik untuk kepentingan warga ibu kota maupun daerah penyangga seperti Bekasi.(Put/Hen)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0