Amir mengatakan dalam perspektif intelijen modern, perang opini di ruang digital bukan lagi sekadar perdebatan biasa antarpendukung politik. Serangan terus-menerus dengan narasi seragam dan timing hampir bersamaan bisa masuk kategori operasi delegitimasi pada kekuasaan politik.
“Kalau kita lihat polanya, ini bukan hanya kritik spontan masyarakat. Ada orkestrasi narasi, ada pengulangan isu, ada penggiringan emosi publik, dan ada target utama yaitu untuk menurunkan legitimasi Presiden Prabowo di mata rakyat,” ujar Amir, Kamis (28/05/2026).
Ia pun menilai salah satu indikator operasi digital terstruktur adalah adanya munculnya isu yang sama secara simultan di banyak platform dalam waktu berdekatan. Narasi lalu diperkuat akun-akun anonim, influencer politik, potongan video pendek, meme, hingga komentar-komentar yang membentuk persepsi tertentu.
Di dalam dunia intelijen, ucap Amir, operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital yakni perang psikologis untuk membentuk persepsi publik secara masif. “Tujuan akhirnya bukan hanya membuat pemerintah dikritik, tapi menciptakan ketidakpercayaan publik secara luas. Itu yang disebut delegitimasi,” ungkapnya.
Amir menilai ada pola serangan terhadap Prabowo memiliki kemiripan dengan berbagai operasi digital yang pernah terjadi di sejumlah negara ketika pemerintah mulai digoyang melalui perang opini sebelum tekanan politik lebih besar muncul.
Ia menjelaskan dalam teori geopolitik modern, perang saat ini tidak selalu menggunakan senjata konvensional. Serangan dapat dilakukan melalui ekonomi, informasi, media sosial dan manipulasi persepsi publik.
“Sekarang perang itu hybrid war. Medan tempurnya bukan cuma militer, tapi juga media sosial. Jika opini publik dikendalikan, stabilitas politik bisa diguncang tanpa harus mengerahkan pasukan,” ucapnya.
Menurut Amir, serangan digital kepada Prabowo juga menunjukkan adanya sumber daya besar di belakang operasi itu. Ia menduga aktivitas itu membutuhkan pembiayaan tidak kecil karena terus-menerus dan lintas platform.
“Operasi ini mahal. Butuh buzzer, tim produksi konten, distribusi isu, penguatan algoritma, sampai pengelolaan trending topic. Jadi kalau berlangsung massif dan konsisten, sulit disebut organik,” jelasnya.
Amir bahkan menduga ada keterlibatan kelompok elite yang memiliki pengalaman operasi intelijen dan perang informasi.
Ia menegaskan pola operasi digital seperti sekarang biasanya tidak berdiri sendiri dan sering terkait pertarungan kepentingan di lingkar elite kekuasaan.
Ia juga menyoroti bagaimana isu-isu tertentu terus dimainkan itu untuk membentuk persepsi negatif pada Presiden Prabowo. Menurutnya, sebagian isu sengaja diproduksi agar publik mengalami kelelahan psikologis dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Kalau setiap hari publik disuguhi narasi negatif, lama-lama terbentuk kesan negara sedang gagal. Itu teknik klasik operasi persepsi,” ucapnya.
Amir mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng perang opini di media sosial. Menurutnya, destabilitas politik modern kerap dimulai dari perang narasi tampak sederhana tapi perlahan menggerus legitimasi pemerintah.Politik
Ia menilai, pemerintah perlu memperkuat deteksi dini terhadap operasi digital, termasuk memetakan pola jaringan penyebaran isu, aktor penggerak, hingga sumber pembiayaan. “Intelijen modern harus mampu membaca traffic opini digital. Sebab, hari ini serangan pada negara bisa dimulai dari algoritma,” pungkasnya.(oNe/Put)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0