Menurutnya, praktik penjualan titik SPPG yang kini menjadi perhatian publik tidak pernah menjadi bagian dari kebijakan maupun instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menilai tindakan tersebut merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
“Menjual titik SPPG itu tidak ada perintah Presiden. Program dapur gizi untuk yayasan dan pesantren merupakan bagian dari upaya memperluas pelayanan makan bergizi kepada masyarakat. Namun jika ada praktik jual-beli titik dengan tarif ratusan juta rupiah, itu merupakan tindakan pribadi dan tidak bisa dikaitkan dengan kebijakan Presiden,” ucap Amir Hamzah kepada Dinamikanews, Sabtu (13/06/2026).
Pernyataan tersebut muncul di tengah berkembangnya penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Sony Sonjaya. Kejaksaan Agung sebelumnya mengusut dugaan praktik jual-beli titik SPPG yang diduga melibatkan sejumlah pejabat dan pihak eksternal dalam program MBG.
Amir mengaku memperoleh informasi dari sumber yang disebutnya dekat dengan lingkaran kekuasaan. Berdasarkan informasi tersebut, praktik penjualan titik SPPG oleh Sony Sonjaya diduga dilakukan dengan memanfaatkan tingginya minat yayasan dan lembaga pendidikan yang ingin terlibat dalam program MBG.
Ia menyebut setiap titik dapur SPPG diduga memiliki nilai transaksi antara Rp200 juta hingga Rp400 juta dan dikantongi oleh Sony Sonjaya. Menurutnya, pola tersebut bertentangan dengan tujuan awal pemerintah yang ingin mempercepat penyediaan layanan makan bergizi melalui lembaga-lembaga yang telah memiliki infrastruktur pendidikan dan sosial.
“Yayasan pesantren dibantu agar bisa memiliki dapur dan melayani program makan bergizi. Itu tujuan kebijakannya. Tetapi kalau kemudian ada pihak yang menjadikan titik SPPG sebagai komoditas yang diperjualbelikan, itu sudah menyimpang dari semangat program Presiden,” ucapya.
Masih menurut sumber di lingkaran Prabowo, lanjut Amir, istri Sony Sanjaya menjadi Event Organizer (EO) dalam setiap acara yang diadakan BGN. “Pihak Kejagung di harapkan bisa menelusuri kasus ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Amir meminta masyarakat untuk bersikap kritis terhadap berbagai pernyataan yang disampaikan Sony Sonjaya setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Amir, fokus utama saat ini seharusnya adalah proses hukum yang sedang berjalan, bukan membangun narasi yang berpotensi mengaburkan substansi perkara.
“Publik tidak perlu mempercayai semua ocehan Sony Sonjaya. Saat ini yang terpenting adalah pembuktian di hadapan penyidik dan pengadilan. Kalau memang memiliki data atau informasi, silakan disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
Pernyataan Amir tersebut muncul setelah Sony Sonjaya melalui tim kuasa hukumnya beberapa kali menyampaikan klaim bahwa dirinya siap menjadi justice collaborator dan membuka dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus tersebut. Sony Sonjaya bahkan disebut mengantongi puluhan nama yang diklaim terkait praktik jual-beli titik SPPG.
Bagi Amir Hamzah, kasus ini harus menjadi momentum untuk membersihkan program MBG dari praktik percaloan dan penyalahgunaan kewenangan.
“Program makan bergizi adalah program untuk rakyat. Jangan sampai cita-cita besar Presiden untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat justru dirusak oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Penegakan hukum harus dilakukan sampai tuntas,” tandasnya.
Hingga kini, proses penyidikan masih berlangsung dan Kejaksaan Agung terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam skema dugaan jual-beli titik SPPG tersebut. (Pray/B4r/Dinamikanews.com)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0