Menurutnya, jika memilih berada di luar pemerintahan, PDI-P sebaiknya bersikap sebagai oposisi secara tegas dan tidak menunjukkan sikap yang menurutnya masih "abu-abu".
"Saya harap, PDIP bisa mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, ya oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," ucap Jazilul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/06/2026).
Pernyataan itu disampaikan Jazilul untuk merespons beredarnya isu PDI-P berada dibalik serangkaian aksi mahasiswa, dan kabar kehadiran Andi Widjajanto dalam demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta.
Jazilul mengatakan, pemerintah dan partai-partai pendukung Presiden Prabowo saat ini tengah berupaya menjalankan berbagai program yang telah direncanakannys. Karena itu, menurutnya, seluruh elemen politik perlu menunjukkan posisi yang jelas agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan sesuai target.
"Jadi, kami harap, posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu. Saya pikir gitu," Ungkap Jazilul.
Menurut Jazilul, hingga kini posisi politik PDI-P masih belum terlihat tegas. Dia juga mempertanyakan konsep "partai penyeimbang" yang selama ini disampaikan PDI-P.
"Belum, belum. Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham," ujar Jazilul. "Jadi, kejadian yang ada menurut saya itu, lebih memastikan posisinya saja, supaya kita bisa bergerak secara baik," lanjutnya. Meski demikian, Jazilul menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencampuri urusan internal PDI-P, termasuk penjelasan soal kehadiran Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi tidak bisa mewakili sikap resmi partai tersebut. Dia menilai sikap politik yang tegas akan lebih mudah dipahami publik. "Ya tentu itu kita tidak ikut pada urusan rumah tangga PDI-P, ya. Tetap apa pun posisi kerja sama tentu ada. Namun, sikap yang tegas lebih kita hargai daripada bilang A yang dikerjakan B, begitu. Jadi, kira-kira seperti itu," Tandas Jazilul.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah membantah tudingan yang mengaitkan partainya dengan upaya menggerakkan demonstrasi mahasiswa yang belakangan menjadi sorotan publik. Said menegaskan, PDI-P tidak pernah terlibat dalam mengorganisir aksi demonstrasi, baik demonstrasi pada Agustus 2025 maupun aksi mahasiswa yang belakangan digelar di kawasan Bundaran HI. "Dipastikan, PDI-P, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI-P. Baik itu sebagai apa ya, sebagai kader maupun sebagai anggota," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/06/2026).
Menurut Said, arahan tersebut adalah sikap tegas yang disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada seluruh jajaran partai.
"Tegas yang disampaikan ibu, karena itu bukan cara-cara PDI-P," ucap dia. Said juga meminta publik tidak menafsirkan kehadiran tokoh tertentu dalam suatu kegiatan sebagai keterlibatan resmi PDI-P. Dia mencontohkan kabar kemunculan Andi Widjajanto yang sempat terlihat di sekitar aksi demonstrasi mahasiswa. "Termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak, keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Widjajanto, itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI-P," Ujar Said.
Meski membantah terlibat dalam demonstrasi, Said menegaskan PDI-P tetap memandang aksi mahasiswa sebagai bagian dari penyampaian aspirasi yang sah dalam negara demokrasi. Menurut dia, pemerintah juga perlu terbuka terhadap berbagai kritik yang disampaikan mahasiswa. "Kalau PDI-P mengimbau sebagaimana yang saya sampaikan, lebih arif, lebih bijak, pemerintah terbuka saja terhadap kritik itu. Dan penting bagi pemerintah menjadi pendengar yang baik," ucap Said. Dia bahkan mengakui masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) yang belakangan menjadi sorotan.
"Bahwa setiap kebijakan ada yang kurang, ada kekurangan kebijakan, seperti yang saya sampaikan, tata kelola BGN, yang sekarang menjadi fakta," Pungkas Said.#***
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0