Menurutnya, rapat internal Fraksi Gerindra yang belakangan menjadi perbincangan publik harus dipahami dalam kerangka tugas konstitusional DPR, bukan sebagai indikasi adanya konflik politik antara Gerindra dan Gibran.
“Fraksi di DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketika Fraksi Gerindra menggelar rapat dan membahas berbagai perkembangan politik maupun kebijakan negara, itu merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang memang melekat pada lembaga legislatif,” ucap Amir dalam pernyataannya kepada Dinamikanews, Senin (22/06/2026).
Ia menegaskan, fungsi pengawasan DPR tidak hanya ditujukan kepada kementerian atau lembaga tertentu, tetapi mencakup seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai lembaga negara. Karena itu, menurutnya, tidak tepat jika setiap pembahasan internal fraksi kemudian ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada tokoh tertentu.
Amir menilai munculnya narasi yang mengaitkan rapat Fraksi Gerindra dengan dugaan ketegangan terhadap Gibran berasal dari interpretasi yang berlebihan terhadap potongan video yang beredar di publik.
Menurutnya, ada kelompok tertentu yang sengaja mengangkat potongan video dari materi yang disebut berasal dari program “Bocor Alus Tempo” untuk membangun persepsi bahwa telah terjadi keretakan di internal kekuasaan.
“Video yang beredar itu dipotong dari konteks pembahasan yang lebih luas. Ketika sebuah diskusi dipenggal dan hanya ditampilkan bagian tertentu, publik bisa diarahkan pada kesimpulan yang keliru. Saya melihat adanya upaya mendelegitimasi sekaligus mendiskreditkan Fraksi Gerindra melalui cara-cara seperti itu,” ujar Amir.
Ia menambahkan bahwa dinamika internal partai politik maupun fraksi parlemen merupakan hal yang lazim dalam sistem demokrasi. Pembahasan berbagai isu strategis, termasuk evaluasi kebijakan pemerintah, tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai konflik politik.
Amir juga mengingatkan bahwa pemberitaan yang berkembang justru menunjukkan posisi resmi Gerindra yang tetap mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam konteks itu, ia menyoroti laporan Majalah Tempo halaman 25 Edis 22-28 Juni 2026 yang memuat artikel berjudul “Iswara di Tengah Retak Kongsi”. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa aktivitas blusukan yang dilakukan Wakil Presiden merupakan bagian dari tugas resmi kenegaraan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Gibran dipandang sebagai pelaksanaan mandat konstitusional, bukan sesuatu yang dipersoalkan oleh Gerindra.
Menurut Amir, fakta tersebut justru bertolak belakang dengan narasi yang mencoba menggambarkan adanya kecurigaan Gerindra terhadap Gibran.
“Kalau kita melihat pernyataan-pernyataan resmi para elite Gerindra selama ini, tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya sikap curiga terhadap Wakil Presiden. Yang ada justru penegasan mengenai pentingnya menjalankan fungsi kelembagaan secara normal, baik di pemerintahan maupun di parlemen,” jelasnya.
Ia menilai publik perlu membedakan antara fungsi pengawasan DPR dengan manuver politik. Dalam sistem demokrasi, pengawasan merupakan kewajiban parlemen yang harus dijalankan tanpa harus dimaknai sebagai bentuk permusuhan terhadap pihak yang diawasi.
Amir juga mengingatkan bahwa Fraksi Gerindra selama ini secara terbuka menegaskan pentingnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai tugas utama anggota DPR. Hal tersebut berulang kali disampaikan oleh Dasco dalam berbagai kesempatan terkait kinerja fraksi di parlemen.
Lebih jauh, Amir melihat munculnya berbagai spekulasi mengenai hubungan Gerindra dan Gibran tidak terlepas dari tingginya perhatian publik terhadap dinamika politik nasional menjelang kontestasi politik masa depan. Namun, ia mengingatkan bahwa analisis politik harus didasarkan pada fakta dan pernyataan resmi, bukan pada potongan video atau narasi yang belum terverifikasi.
“Jangan sampai ruang publik dipenuhi kesimpulan yang dibangun dari potongan informasi. Demokrasi membutuhkan diskusi yang sehat dan berbasis fakta. Sampai saat ini saya tidak melihat adanya dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa Gerindra memiliki kecurigaan terhadap Gibran,” tandasnya.
Bagi Amir, yang lebih penting adalah memastikan bahwa fungsi-fungsi konstitusional tetap berjalan. DPR menjalankan pengawasan, pemerintah menjalankan pemerintahan, dan seluruh elemen politik menjaga stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi maupun geopolitik yang dihadapi Indonesia saat ini.(B4r/Lif)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0