Amir Hamzah berpendapat bahwa kehadiran IMF di Indonesia pada masa krisis bukan semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian nasional, melainkan juga menjadi bagian dari proses politik yang berujung pada reformasi serta perubahan konstitusi melalui amendemen UUD 1945.
"Salah satu penyebab jatuhnya Presiden Soeharto dan lahirnya reformasi tidak bisa dilepaskan dari campur tangan IMF. Bangsa ini harus berani belajar sejarah perbankan dan moneter internasional secara utuh," ucapnya dalam pernyataannya kepada Dinamikanews.com, Senin (29/06/2026).
Menurutnya, sejarah sistem keuangan dunia jauh lebih panjang dibandingkan berdirinya lembaga-lembaga keuangan modern. Ia mengemukakan bahwa pada abad ke-17 hingga abad ke-18, dunia belum mengenal sistem bank sentral seperti sekarang. Pada masa itu, ucapnya, pengelolaan keuangan kerajaan-kerajaan Eropa banyak dilakukan oleh kelompok yang dikenal dengan istilah Hofjuden atau "Yahudi Istana".
Ia juga mengaitkan perkembangan sistem keuangan tersebut dengan sejumlah keluarga bankir Eropa yang menurutnya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem moneter internasional.
Dalam paparannya, Amir kemudian menyinggung keberadaan apa yang disebut sebagai Global Collateral Accounts (GCA). Ia mengklaim terdapat rekening induk dan sejumlah rekening turunan yang selama ini menjadi bagian dari sistem keuangan internasional.
Menurutnya, apabila rekening-rekening tersebut dapat diaktifkan sesuai mekanisme yang berlaku, maka akan membawa dampak besar terhadap stabilitas keuangan dunia, termasuk terhadap nilai tukar rupiah.
Amir juga mengklaim bahwa pinjaman IMF selama ini merupakan bentuk ketergantungan yang membuat banyak negara sulit keluar dari tekanan ekonomi.
"Pinjaman IMF adalah jebakan. Karena itu dulu ada pihak-pihak yang menolak skema tersebut, tetapi kemudian terus mendapat tekanan melalui sistem dolar," Ujarnya.
Lebih lanjut, Amir menyatakan Indonesia sebenarnya memiliki peluang membangun kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan negara-negara lain tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan internasional.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengemukakan dugaan mengenai keberadaan dana dalam suatu rekening yang disebut terkait dengan "M-One". Amir mengklaim terdapat dana sebesar sekitar Rp5.800 triliun yang pernah ditransfer ke sebuah rekening di Bank Mandiri dan hingga kini belum dapat dimanfaatkan.
Menurutnya, hambatan pencairan dana tersebut berkaitan dengan persoalan administrasi, termasuk klaim mengenai pemegang rekening yang disebut telah meninggal dunia.
Amir mengatakan bahwa pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah dilakukan upaya untuk mencairkan dana tersebut. Namun, menurut klaimnya, proses itu tidak berhasil karena berbagai kendala administratif, termasuk persoalan otorisasi dan tanda tangan.
Ia berpendapat bahwa penyelesaian persoalan tersebut memerlukan keputusan politik di tingkat pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan.
"Kalau memang seluruh persyaratan dapat dipenuhi sesuai ketentuan hukum dan sistem perbankan internasional, pemerintah perlu mengambil langkah politik agar aset tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa," Pungkasnya.(Lif/oNe)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0