"Faktanya adalah sampai sekarang, ketinggian sampah di Bantargebang itu sudah mencapai 60 meter. Makanya kita sekarang sudah tidak bisa memperlakukan sampah seperti dulu lagi, harus ada perubahan," Ujar Dudi dalam paparannya pada acara Jakarta Eco Future Festival di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (03/07/2026).
Kondisi TPST Bantargebang saat ini memang laiknya bom waktu jika tidak segera dibenahi.
Dengan ketinggian tumpukan yang telah menyentuh angka 60 meter, Bantargebang telah menjadi salah satu titik produksi emisi gas beracun metana terbesar di Indonesia. Saat ini, tercatat gunungan sampah di Bantargebang menghasilkan setidaknya 6,3 ton gas metana per jam akibat proses pembusukan sampah-sampah tersebut.
"Kemarin ada pertemuan kami dengan Pak Menteri LH, dua kali saya dengar masalah metana. Gas metana (kita) itu penghasil nomor dua di dunia, itu yang menjadi benchmark saat ini untuk kebijakan," Jelas Dudi. Dampaknya, tingginya produksi gas metana membuat kualitas udara di Jakarta semakin memburuk.
"Makanya itu yang harus diselesaikan saat ini. Kalau misalnya itu (gas metan) selesai, maka selesailah kekhawatiran kita dicap sebagai salah satu kota terpolusi di dunia," Tutur dia.
Setop open dumping
Gunungan sampah yang terus menumpuk di Bantargebang pun membuat pemerintah menghentikan total sistem pembuangan terbuka atau open dumping mulai 1 Agustus 2026 mendatang.
Menurur Dudi, pembuangan sampah konvensional di Bantargebang sudah tidak bisa lagi diteruskan karena berisiko tinggi memicu bencana lingkungan. "Dan mulai 1 Agustus itu adalah batas akhir kita boleh, tanda kutip ya, 'buang sampah sembarangan' di Bantargebang. Setelahnya operasional di Bantargebang hanya akan diperkenankan menggunakan sistem sanitary landfill," Ucapnya. Sanitary landfill merupakan proses pemadatan sampah yang diletakkan di area cekungan, kemudian diuruk dan ditutup menggunakan tanah.
Penghentian pembuangan terbuka ini dilakukan untuk mencegah terjadinya longsor sampah seperti awal 2026 silam dan tragedi kebakaran lahan sampah yang terjadi di TPA Jatiwaringin, Tangerang pada Selasa (30/06/2026). "Itu pun menjadi peringatan, hati-hati Jakarta jangan sampai seperti itu. Makanya nanti saya tekankan lagi ke pengelola di Bantargebang untuk dilarang merokok, itu benar-benar menjadi hal utama," Kata Dudi.
Sampah Jakarta sudah melebihi kapasitas
Berdasarkan data operasional, Dudi menyebut Jakarta kini membuang sampah sebanyak 7.200 hingga 7.800 ton per hari ke TPST Bantargebang. Ribuan ton sampah itu diangkut oleh lebih dari 2.100 unit armada dengan ritase mencapai 500 perjalanan per hari.
"Bahkan kalau kita asumsikan ulang lagi dengan jumlah penduduk Jakarta ditambah dengan komuter yang masuk dari luar Jakarta ke DKI Jakarta, angka jumlah sampahnya bisa mencapai 9.000 (ton)," Ujar Dudi. Selisih angka hampir mencapai 2.000 ton antara yang dihasilkan dan dibuang. Dudi menyebut angka itu sebagian telah berhasil didaur ulang dan dikelola secara mandiri oleh warga. Namun, sebagian lainnya juga menjadi sampah liar yang akhirnya bermuara di sungai dan laut.
Kini Pemerintah Fokus kelola sampah organik
Saat ini, lanjut Dudi, komposisi sampah Jakarta didominasi oleh sampah organik yang menyentuh angka 50 persen dari keseluruhan sampah. Dudi menyatakan sampah anorganik relatif lebih cepat teratasi berkat adanya gerakan komunitas daur ulang yang digagas mandiri oleh masyarakat, hingga adanya pemulung yang mengambil sampah. "Contoh kami sewaktu mengadakan acara di Car Free Day itu di Sudirman, sewaktu kita taruh Tong dustbin gitu kan, orang buang sampah di situ. Jam 09.30 WIB, menjelang tutupnya CFD, pemulung-pemulung itu sudah mengambil sampah yang masih ada value-nya," Jelas Dudi. Sementara, masalah utama yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI adalah pengelolaan sampah organik.
Pemprov DKI pun kini berencana mengembangkan fasilitas eco-Farm atau peternakan berbasis lingkungan untuk memanfaatkan sampah organik menjadi budidaya maggot sebagai pakan ternak. "Kita berbicara terkait dengan pakan ternak ya, terkait dengan sampah organik untuk maggot gitu kan. Jadi ekosistem itu yang tadinya memang bukan menjadi tanggung jawab kami, kami coba masuk ke situ," ujarnya. Ia pun akan membuka peluang komunitas masyarakat untuk mengelola sarana-sarana pengelolaan sampah secara mandiri.
"Jadi untuk beberapa tempat yang memang nantinya ada keahlian mau mengelola, nanti akan saya coba buka untuk mengoperasikan itu. Contoh kayak TPS3R kita ada 31 titik yang selama ini dikelola oleh Pemprov sendiri," Imbuhnya.
Selain itu, DLH juga akan mengoptimalkan fasilitas pendukung lain seperti Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan yang berkapasitas 2.500 ton. Menurut Dudi, Pemprov sudah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menggunakan teknologi formula pengeringan dan penghilang bau agar keberadaan RDF Rorotan tak lagi mengganggu masyarakat sekitar karena adanya bau yang menyengat. "Apalagi kemarin kita coba Rorotan dengan satu line khusus sampahnya kering, hasilnya itu efektivitasnya bertambah. Yang tadinya cuma 30 persen output dari yang 100 persen masuk, sekarang menjadi 50 sampai 60 persen," tutupnya.(B4r/Noy)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0