Pandangan tersebut mengemuka dalam Seminar Series Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) bertajuk Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis Politik Pemerintahan Prabowo. Dalam forum tersebut, Dr. Sri Radjasa Chandra memaparkan bahwa Indonesia sedang menghadapi tekanan multidimensi yang memerlukan respons negara secara menyeluruh.
Menanggapi pemaparan tersebut, pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan analisis Sri Radjasa menunjukkan bahwa ancaman terhadap stabilitas nasional pada era modern tidak lagi hanya berasal dari ancaman militer, tetapi juga dari kombinasi tekanan ekonomi, sosial, politik, teknologi informasi, dan dinamika geopolitik global.
“Negara-negara saat ini tidak hanya berhadapan dengan perang konvensional. Yang jauh lebih kompleks adalah perang ekonomi, perang informasi, perang siber, hingga perebutan pengaruh geopolitik yang dapat berdampak langsung terhadap kondisi politik dalam negeri,” ujar Amir Hamzah, Selasa (21/07/2026).
Menurut Amir, Indonesia sedang berada dalam lingkungan strategis yang berubah sangat cepat. Rivalitas Amerika Serikat dan China, konflik berkepanjangan di sejumlah kawasan dunia, gangguan rantai pasok global, hingga kompetisi energi dan pangan memberikan dampak langsung terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia.
Amir menjelaskan bahwa pelemahan daya beli masyarakat, meningkatnya PHK, pengangguran, serta tekanan terhadap kelas menengah bukan hanya persoalan ekonomi semata.
“Dalam perspektif intelijen strategis, kondisi ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang menentukan tingkat stabilitas politik suatu negara. Ketika masyarakat mulai kehilangan optimisme terhadap masa depan ekonomi, ruang munculnya ketidakpuasan akan semakin besar,” ucapnya.
Ia menambahkan, sejarah menunjukkan bahwa berbagai perubahan politik di banyak negara sering kali diawali oleh tekanan ekonomi yang berkepanjangan.
Namun demikian, Amir menilai tekanan ekonomi tidak otomatis berujung pada krisis politik. Menurutnya, dampaknya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan yang efektif, transparan, dan konsisten.
Selain ekonomi, Amir menyoroti perkembangan teknologi digital yang membuka ruang semakin luas bagi operasi informasi.
Menurutnya, media sosial kini telah menjadi arena kompetisi politik, penyebaran propaganda, disinformasi, hingga pembentukan opini publik yang dapat memengaruhi stabilitas nasional.
“Di era digital, perang tidak selalu menggunakan senjata. Narasi yang dibangun melalui ruang digital dapat memengaruhi psikologi masyarakat, memperbesar polarisasi, bahkan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi negara apabila tidak diantisipasi,” tuturnya.
Karena itu, ia menilai penguatan literasi digital, keamanan siber, serta kemampuan deteksi dini terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan menjadi bagian penting dari strategi pertahanan negara.
Amir juga menilai dinamika politik menjelang tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memerlukan komunikasi politik yang efektif agar perbedaan pandangan di tengah masyarakat tetap tersalurkan melalui mekanisme demokrasi.
Menurutnya, dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, komunikasi pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga optimisme publik.
“Yang paling penting adalah memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme demokrasi dan penegakan hukum yang kredibel sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial,” ucapnya.
Dalam analisis intelijen, Amir menjelaskan terdapat sejumlah indikator yang perlu terus dipantau pemerintah, antara lain:
-Stabilitas ekonomi makro, termasuk inflasi, nilai tukar rupiah, dan investasi.
-Tingkat PHK dan pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda.
-Dinamika media sosial yang berpotensi meningkatkan polarisasi.
-Persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi dan kualitas pelayanan pemerintah.
-Potensi ancaman siber terhadap infrastruktur strategis nasional.
-Dampak rivalitas geopolitik global terhadap perdagangan, energi, dan ketahanan pangan Indonesia.
Menurutnya, indikator-indikator tersebut tidak boleh dilihat secara terpisah karena saling memengaruhi.
“Dalam intelijen strategis, yang diperhatikan bukan hanya satu peristiwa, tetapi pola akumulasi berbagai indikator yang dapat menjadi sinyal meningkatnya risiko terhadap stabilitas nasional,” ungkapnya.
Amir menilai Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik yang kini menjadi pusat kompetisi geopolitik dunia.
Posisi tersebut memberikan peluang ekonomi, tetapi sekaligus meningkatkan tantangan diplomatik karena Indonesia harus menjaga hubungan yang seimbang dengan berbagai kekuatan besar tanpa kehilangan independensi politik luar negerinya.
Menurutnya, stabilitas domestik menjadi modal utama agar Indonesia mampu memainkan peran strategis di kawasan.
Menutup analisanya, Amir Hamzah mengatakan tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Sejarah menunjukkan bahwa negara yang mampu melewati tekanan multidimensi adalah negara yang memiliki kepemimpinan adaptif, tata kelola pemerintahan yang baik, komunikasi publik yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten. Selama mekanisme demokrasi berjalan, kebijakan ekonomi responsif, dan kepercayaan publik tetap terjaga, berbagai tantangan tersebut memiliki peluang untuk dikelola dengan baik,” Tutupnya.(B4r/Noy)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0