Menanggapi hal tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai masyarakat perlu menyikapi informasi ekonomi secara rasional dengan memisahkan antara analisis, opini, dan data yang telah terverifikasi.
Menurut Amir, setiap negara memang banyak menghadapi tantangan fiskal di tengah perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, perang dagang, konflik di berbagai kawasan, hingga tingginya volatilitas harga energi dan pangan. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis dapat disimpulkan sebagai tanda bahwa sebuah negara menuju kebangkrutan.
“Narasi yang dibangun terlalu jauh jika langsung menyimpulkan Indonesia berada di ambang bangkrut. Dalam dunia intelijen, kita selalu membedakan antara indikator risiko dengan kesimpulan akhir. Resiko memang ada, tetapi kesimpulannya harus berdasarkan kumpulan data yang utuh,” ucapnya kepada Dinamikanews.com, Senin (27/07/2026).
Ia menjelaskan, defisit anggaran merupakan instrumen yang lazim digunakan berbagai negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Selama pembiayaan masih berada dalam koridor yang dapat dikelola, defisit bukanlah indikator tunggal kegagalan negara.
Amir Hamzah menilai sejumlah pernyataan dalam video tersebut lebih tepat dipahami sebagai opini yang dibangun dari interpretasi terhadap kondisi ekonomi, bukan seluruhnya merupakan fakta yang telah terbukti.
Menurutnya, istilah seperti “negara bangkrut”, “kas negara kosong”, maupun tudingan bahwa seluruh aparat keamanan akan dijadikan penagih pajak memerlukan pembuktian yang jauh lebih kuat sebelum dapat diterima sebagai kesimpulan.
Dalam perspektif intelijen strategis, informasi yang beredar harus melalui proses verifikasi, validasi sumber, serta pengujian terhadap kemungkinan adanya bias, framing, maupun kepentingan tertentu.
“Narasi yang terlalu dramatis dapat memengaruhi psikologi publik. Dalam geopolitik modern, perang informasi sama pentingnya dengan perang ekonomi. Karena itu masyarakat harus berhati-hati agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum memiliki dasar yang kuat,” ucapnya.
Amir tidak menampik bahwa pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan APBN.
Perlambatan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditas, pelemahan perdagangan internasional, serta kebutuhan pembiayaan berbagai program nasional memang memberikan tekanan terhadap penerimaan negara.
Tekanan tersebut bukan hanya dialami Indonesia.
Berbagai negara berkembang maupun negara maju juga menghadapi persoalan yang sama akibat tingginya biaya utang, kenaikan suku bunga global, serta ketidakpastian ekonomi internasional.
Dalam pandangannya, tantangan fiskal harus dijawab melalui peningkatan investasi, penguatan industri nasional, efisiensi belanja negara, peningkatan produktivitas, serta perluasan basis penerimaan negara yang dilakukan secara adil.
Amir Hamzah juga menilai kurang tepat apabila muncul tudingan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya memanjakan oligarki.
Menurutnya, sejumlah kebijakan justru memperlihatkan upaya pemerintah memperkuat posisi negara dalam mengelola sumber daya nasional.
Ia menilai pemerintahan Prabowo berulang kali menegaskan bahwa kepentingan nasional harus berada di atas kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau kita melihat arah kebijakan yang berkembang, pemerintah justru menunjukkan sikap lebih tegas terhadap berbagai bentuk praktik yang berpotensi merugikan negara. Tidak tepat jika seluruh kebijakan langsung disimpulkan sebagai keberpihakan kepada oligarki,” jelasnya.
Menurutnya, dalam perspektif geopolitik, negara membutuhkan keseimbangan antara menarik investasi dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
Investor memang penting untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun pada saat yang sama, negara juga harus memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi aturan yang berlaku.
Amir Hamzah menilai salah satu tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan perang narasi di ruang digital.
Dalam analisis intelijen, penyebaran informasi yang menimbulkan kepanikan dapat memengaruhi perilaku masyarakat, dunia usaha, hingga pasar keuangan.
Narasi mengenai kebangkrutan negara, apabila diterima begitu saja tanpa verifikasi, berpotensi memengaruhi persepsi investor maupun pelaku ekonomi.
Menurutnya, perang informasi saat ini sering kali memanfaatkan isu ekonomi karena dampaknya sangat cepat terhadap psikologi publik.
“Oleh karena itu, semua pihak harus berhati-hati. Kritik tentu diperlukan dalam negara demokrasi, tetapi kritik juga perlu dibangun di atas data yang akurat agar tidak berkembang menjadi disinformasi yang justru merugikan kepentingan nasional,” ujarnya.
Mengenai isu perpajakan, Amir menilai pemerintah memang memiliki kewajiban meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.
Namun kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kondisi dunia usaha, khususnya UMKM.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dengan daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan perpajakan yang baru harus memiliki dasar hukum yang jelas dan disampaikan secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan keresahan akibat informasi yang tidak akurat
Dalam analisis geopolitiknya, Amir Hamzah menilai tekanan terhadap ekonomi Indonesia lebih banyak dipengaruhi dinamika global daripada faktor domestik semata.
Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik di berbagai kawasan, perubahan rantai pasok global, volatilitas harga energi, serta ketidakpastian pasar keuangan internasional menjadi tantangan yang dihadapi hampir seluruh negara.
Karena itu, menurutnya, strategi pemerintah memperkuat ketahanan pangan, energi, industri nasional, serta hilirisasi sumber daya alam merupakan langkah yang relevan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi kompetisi global.
Amir Hamzah mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi yang menggunakan bahasa provokatif tanpa memeriksa dasar faktanya.
Menurutnya, demokrasi memberikan ruang yang luas bagi kritik terhadap pemerintah. Namun kritik akan lebih bermanfaat apabila disampaikan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan solusi.
“Indonesia memang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan. Tetapi tantangan bukan berarti kebangkrutan. Kita harus mampu membedakan analisis, prediksi, opini, dan fakta. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh sehingga dapat menilai keadaan secara objektif, bukan berdasarkan kepanikan,” Tutupnya. (oNe/Pray)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0