Menurut Amir, persoalan yang muncul bukan semata-mata mengenai substansi keterangan Panglima TNI, melainkan juga menyangkut aspek protokoler dan komunikasi kelembagaan. Sebab, forum tersebut merupakan rapat koordinasi yang digelar oleh pimpinan DPR dengan melibatkan sejumlah institusi strategis negara.
Dalam rapat tersebut hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat, pimpinan Komisi I DPR, pimpinan Komisi III DPR, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Amir menilai, dalam situasi seperti itu, pejabat yang hadir semestinya mempertimbangkan mekanisme komunikasi bersama agar pesan yang keluar kepada publik tidak terkesan sebagai pernyataan individual dari salah satu institusi.
“Ini masalah protokoler,” ujar Amir Hamzah dalam pernyataannya kepada Dinamikanews.com, Rabu (12/08/2026).
Menurutnya, apabila Panglima TNI ditanya wartawan seusai rapat, jawaban yang lebih tepat adalah jawaban diplomatis, misalnya dengan mengatakan bahwa hasil pembahasan akan disampaikan bersama-sama dengan pimpinan DPR atau pihak-pihak yang terlibat dalam rapat.
Dengan demikian, tidak muncul kesan bahwa salah satu institusi mengambil posisi komunikasi sendiri setelah mengikuti rapat yang melibatkan banyak lembaga negara.
Amir berpandangan, forum rapat tersebut sebenarnya dapat menjadi momentum untuk memperlihatkan soliditas antarlembaga, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Karena itu, ia menilai lebih baik apabila setelah rapat dilakukan konferensi pers bersama yang menghadirkan seluruh pihak terkait.
Konferensi pers tersebut dapat dihadiri pimpinan DPR, pimpinan Komisi I DPR, pimpinan Komisi III DPR, Mensesneg Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Yang mengundang rapat adalah DPR. Jadi idealnya konferensi pers juga dilakukan bersama pimpinan DPR dan seluruh pihak yang hadir,” jelas Amir.
Menurut dia, pola komunikasi semacam itu akan memberikan pesan yang lebih kuat kepada masyarakat bahwa pembahasan isu strategis dilakukan secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selain itu, konferensi pers bersama dapat menghindari munculnya tafsir yang berbeda-beda mengenai hasil rapat.
“Semua pertanyaan wartawan bisa ditujukan kepada peserta rapat. Nanti dijawab oleh pihak yang memang memiliki kewenangan terhadap pertanyaan tersebut,” ungkapnya.
Amir menilai salah satu pesan penting yang dapat ditampilkan dalam konferensi pers bersama adalah adanya hubungan yang saling melengkapi antara sektor pertahanan dan keamanan.
Menurutnya, TNI memiliki kewenangan utama dalam bidang pertahanan negara, sementara Polri memiliki kewenangan utama dalam bidang keamanan dan penegakan hukum. Kedua institusi tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi dalam menghadapi isu strategis nasional harus mampu memperlihatkan koordinasi yang kuat.
“Di situ bisa terlihat simbiosis mutualisme antara pertahanan dan keamanan. Panglima TNI kewenangannya pertahanan, Kapolri kewenangannya keamanan,” ucap Amir.
Ia menambahkan, tampilnya Panglima TNI dan Kapolri secara bersama-sama dalam konferensi pers juga dapat memberikan pesan mengenai soliditas sistem keamanan nasional.
Terlebih, rapat tersebut tidak hanya melibatkan TNI dan Polri. Ada unsur legislatif dan pemerintah yang juga hadir. Karena itu, komunikasi publik idealnya mencerminkan keseluruhan proses koordinasi tersebut.
Amir mengingatkan bahwa dalam isu strategis, cara menyampaikan informasi kepada publik sama pentingnya dengan substansi yang dibahas.
Pernyataan yang disampaikan secara parsial berpotensi menimbulkan berbagai tafsir, terutama apabila isu yang dibicarakan berkaitan dengan pertahanan, keamanan, politik, atau kebijakan strategis negara.
Menurut dia, koordinasi antarlembaga seharusnya tidak berhenti pada ruang rapat. Koordinasi juga perlu diterjemahkan dalam satu pola komunikasi publik.
“Kalau rapatnya bersama, komunikasi publiknya juga sebaiknya bersama. Ini untuk menjaga agar tidak ada interpretasi yang berbeda,” ujarnya.
Ia menilai, konferensi pers bersama juga dapat menjadi sarana bagi DPR dan pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa isu strategis dibahas melalui mekanisme kelembagaan, bukan berdasarkan keputusan atau pandangan satu institusi saja.
Lebih jauh, Amir menyebut persoalan protokoler dalam kegiatan kenegaraan tidak dapat dianggap sebagai hal sepele.
Setiap pejabat yang hadir dalam forum lintas lembaga membawa institusi masing-masing. Karena itu, penyampaian informasi kepada publik perlu memperhatikan posisi kelembagaan dan siapa yang memiliki mandat untuk menjelaskan hasil pertemuan.
Dalam konteks rapat koordinasi pimpinan DPR bersama pemerintah, TNI dan Polri, menurut Amir, komunikasi bersama justru akan memperkuat marwah semua institusi yang terlibat.
Ia tidak mempersoalkan apabila wartawan meminta keterangan kepada Panglima TNI. Namun, respons yang diberikan sebaiknya tetap mempertimbangkan bahwa Panglima hadir dalam sebuah forum kolektif.
Jika substansi pembahasan merupakan hasil koordinasi bersama, maka informasi kepada publik juga idealnya disampaikan melalui mekanisme yang disepakati bersama.
“Kalau ditanya wartawan, seharusnya bisa dijawab diplomatis: nanti akan disampaikan bersama-sama dengan pimpinan DPR,” kata Amir.
Amir melihat rapat koordinasi tersebut sebenarnya memiliki nilai strategis dalam komunikasi politik dan keamanan nasional.
Kehadiran pimpinan DPR, pimpinan komisi yang membidangi pertahanan serta hukum dan keamanan, Mensesneg, Panglima TNI dan Kapolri menunjukkan bahwa terdapat isu-isu yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
Karena itu, menurut Amir, momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa lembaga-lembaga negara memiliki saluran koordinasi yang berjalan.
Konferensi pers bersama akan membuat publik mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai hasil pembahasan. Wartawan juga dapat mengajukan pertanyaan kepada pejabat yang paling berkompeten sesuai bidangnya.
Misalnya, pertanyaan mengenai pertahanan dapat dijawab Panglima TNI. Pertanyaan mengenai keamanan dan penegakan hukum dapat dijawab Kapolri. Sementara aspek kebijakan pemerintah dapat dijelaskan Mensesneg, dan aspek politik serta fungsi pengawasan dapat dijelaskan pimpinan DPR atau komisi terkait.
Dengan pola tersebut, kata Amir, komunikasi pemerintah kepada publik akan lebih terstruktur.
Amir menegaskan, kritiknya tidak diarahkan pada substansi pribadi Panglima TNI maupun institusi TNI.
Yang menjadi perhatian adalah bagaimana komunikasi kelembagaan seharusnya dibangun setelah sebuah rapat strategis yang melibatkan banyak lembaga negara.
Ia menilai tidak perlu ada kesan bahwa persoalan tersebut merupakan kompetisi mengenai siapa yang paling cepat memberikan pernyataan kepada media.
Sebaliknya, yang lebih penting adalah memastikan bahwa informasi yang keluar merupakan informasi yang terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks itu, Amir mendorong agar ke depan rapat-rapat strategis lintas lembaga memiliki mekanisme komunikasi publik yang lebih jelas.
Menurut dia, protokol tersebut penting terutama ketika rapat menyangkut isu yang sensitif dan strategis bagi kepentingan nasional.
Pada akhirnya, Amir berharap pola komunikasi antara DPR, pemerintah, TNI dan Polri semakin terkoordinasi.
Sebab, menurut dia, soliditas institusi negara tidak hanya terlihat dari bagaimana mereka duduk bersama di ruang rapat, tetapi juga bagaimana mereka menyampaikan pesan yang sama kepada masyarakat setelah rapat selesai.
“Yang penting bukan siapa yang pertama memberikan keterangan. Yang penting adalah bagaimana seluruh institusi menyampaikan pesan yang terkoordinasi kepada publik,” Tutup Amir. (Pray/Prim)
Kami DINAMIKANEWS.com akan selalu berkomitmen memberikan fakta, terpercaya bukan Rumor, dan berimbang. Mohon Dukungannya demi keberlanjutan Jurnalisme dengan menyajikan Fakta bukan Rumor dan nikmati kenyamanannya saat menikmati Berita Kami tanpa iklan melalui like, Share, Gabung dan ikuti terus Link Berita DINAMIKANEWS.com mulai dari sekarang.
Komentar0